Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memprioritaskan penggunaan anggaran pada APBD tahun 2025 untuk bidang infrastruktur, termasuk bidang antara lain seperti pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi perhatian.
"Bidang infrastruktur masih menjadi prioritas utama pada APBD 2025. Sedangkan bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kudus periode 2024-2029 di Kudus, Rabu.
Terkait bidang pendidikan, dia mengakui, banyak masukan via media sosial, sehingga melalui APBD 2025 diharapkan bisa diakomodasi, termasuk bangunan sekolah yang rusak juga akan diinventarisasi agar bisa diperbaiki.
Untuk besaran anggarannya, kata dia, baik di bidang infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan belum bisa dipastikan karena masih menunggu hasil pembahasan lebih detail di dewan.
Beberapa pekan sebelumnya, Pemkab Kudus bersama DPRD Kudus periode 2019-2024 juga menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 Kabupaten Kudus sehingga tahapan berikutnya menunggu pembahasan.
Anggota DPRD Kudus yang dilantik mayoritas juga orang lama, sehingga koordinasinya dipastikan lebih baik. Termasuk harapan dari Pemkab Kudus agar DPRD Kudus juga fokus untuk penataan sumber daya manusia (SDM).
"Fokusnya tentu di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, karena di Kudus cukup banyak madrasah dan pondok pesantren yang membutuhkan perhatian," ujarnya.
Pada penandatanganan KUA-PPAS tahun anggaran 2025, proyeksi pendapatan setelah pembahasan komisi sebesar Rp1,99 triliun. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp659,17 miliar dan belanja sekitar Rp2,1 triliun.
Kekurangannya ditutup dengan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sebesar Rp93,88 miliar.
Ketua DPRD Kudus Masan menargetkan pembahasan APBD 2025 bisa segera dilakukan, sehingga program pemerintah yang direncanakan bisa dibahas secara detail.
"Pada tahapan tersebut, masih memungkinkan ada perubahan maupun pergeseran program kegiatan," ujarnya.
Ia memperkirakan pengesahan APBD 2025 bisa dilaksanakan pada bulan November 2025, mengingat setelah tempo dua bulan sudah ada penetapan pimpinan DPRD Kudus yang definitif.
"Bidang infrastruktur masih menjadi prioritas utama pada APBD 2025. Sedangkan bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kudus periode 2024-2029 di Kudus, Rabu.
Terkait bidang pendidikan, dia mengakui, banyak masukan via media sosial, sehingga melalui APBD 2025 diharapkan bisa diakomodasi, termasuk bangunan sekolah yang rusak juga akan diinventarisasi agar bisa diperbaiki.
Untuk besaran anggarannya, kata dia, baik di bidang infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan belum bisa dipastikan karena masih menunggu hasil pembahasan lebih detail di dewan.
Beberapa pekan sebelumnya, Pemkab Kudus bersama DPRD Kudus periode 2019-2024 juga menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 Kabupaten Kudus sehingga tahapan berikutnya menunggu pembahasan.
Anggota DPRD Kudus yang dilantik mayoritas juga orang lama, sehingga koordinasinya dipastikan lebih baik. Termasuk harapan dari Pemkab Kudus agar DPRD Kudus juga fokus untuk penataan sumber daya manusia (SDM).
"Fokusnya tentu di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, karena di Kudus cukup banyak madrasah dan pondok pesantren yang membutuhkan perhatian," ujarnya.
Pada penandatanganan KUA-PPAS tahun anggaran 2025, proyeksi pendapatan setelah pembahasan komisi sebesar Rp1,99 triliun. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp659,17 miliar dan belanja sekitar Rp2,1 triliun.
Kekurangannya ditutup dengan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sebesar Rp93,88 miliar.
Ketua DPRD Kudus Masan menargetkan pembahasan APBD 2025 bisa segera dilakukan, sehingga program pemerintah yang direncanakan bisa dibahas secara detail.
"Pada tahapan tersebut, masih memungkinkan ada perubahan maupun pergeseran program kegiatan," ujarnya.
Ia memperkirakan pengesahan APBD 2025 bisa dilaksanakan pada bulan November 2025, mengingat setelah tempo dua bulan sudah ada penetapan pimpinan DPRD Kudus yang definitif.