Kudus (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengajak masyarakat untuk ikut memerangi hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan tidak asal menyebarluaskan setiap konten yang diterima lewat media sosial sebelum dipastikan kebenarannya.
"Kalau ingin memastikan kebenaran informasi dari suatu konten terkait Pilkada 2024, sebaiknya tanya langsung ke pihak yang terkait. Jika kontennya terkait tahapan pemilu tentu ke KPU, terkait pengawasan ke Bawaslu, atau aparat penegak hukum yang ada," kata Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, Minggu.
Dalam rangka antisipasi hoaks menjelang Pilkada 2024, kata dia, Bawaslu Kudus menggandeng Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Muria Raya dalam menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024 untuk mencegah penyebaran hoaks (29/6).
Ia berharap dukungan dari jurnalis dalam pengawasan Pilkada 2024. Karena pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak luput oleh peran aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan bupati Kudus dan gubernur Jawa Tengah.
Melalui kerja sama tersebut, dia berharap, jurnalis bisa ikut serta dalam pengawasan karena termasuk pengawas masyarakat.
Tentunya, kata dia, pihaknya juga bangga atas kerja sama dalam hal pemberitaan di media. Sehingga di Kabupaten Kudus nantinya aman tidak ada persoalan apapun hingga Pilkada 2024 selesai digelar.
"Pesatnya informasi di media sosial tentu ada kalanya beredar berita hoaks. Untuk itu, sosialisi partisipatif pengawasan menggandeng seluruh elemen masyarakat termasuk jurnalis turut membantu suksesnya Pilkada 2024," ujarnya.
Ia juga berharap sosialisasi ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk membuat kondusif Pilkada 2024.
Dalam rangka memastikan tahapan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, Bawaslu Kudus mengawasi seluruh tahapan proses Pilkada 2024. Saat ini Bawaslu Kudus dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024.
Sementara itu, Ketua IJTI Korda Muria Raya Iwhan Miftakhudin mengakui sinergi jurnalis dengan Bawaslu Kudus diperlukan dalam pengawasan Pilkada 2024. Pihaknya berharap, sosialisasi menjadi pemantik untuk masyarakat luas dalam turut serta mengawasi pelaksanaan pemilihan bupati dan pemilihan gubernur.
"Pentingnya sinergi untuk bersama sukseskan Pilkada 2024. Harapan kami acara seperti ini tidak berhenti kali ini dan berkesinambungan dengan elemen masyarakat luas," ujarnya.
Iwhan menambahkan IJTI Korda Muria Raya yang beranggotakan jurnalis televisi berkomitmen turut serta melakukan pencegahan dalam menangkal berita hoaks dengan informasi pemberitaan sesuai fakta agar tidak meresahkan masyarakat.
"Kalau ingin memastikan kebenaran informasi dari suatu konten terkait Pilkada 2024, sebaiknya tanya langsung ke pihak yang terkait. Jika kontennya terkait tahapan pemilu tentu ke KPU, terkait pengawasan ke Bawaslu, atau aparat penegak hukum yang ada," kata Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, Minggu.
Dalam rangka antisipasi hoaks menjelang Pilkada 2024, kata dia, Bawaslu Kudus menggandeng Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Muria Raya dalam menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024 untuk mencegah penyebaran hoaks (29/6).
Ia berharap dukungan dari jurnalis dalam pengawasan Pilkada 2024. Karena pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak luput oleh peran aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan bupati Kudus dan gubernur Jawa Tengah.
Melalui kerja sama tersebut, dia berharap, jurnalis bisa ikut serta dalam pengawasan karena termasuk pengawas masyarakat.
Tentunya, kata dia, pihaknya juga bangga atas kerja sama dalam hal pemberitaan di media. Sehingga di Kabupaten Kudus nantinya aman tidak ada persoalan apapun hingga Pilkada 2024 selesai digelar.
"Pesatnya informasi di media sosial tentu ada kalanya beredar berita hoaks. Untuk itu, sosialisi partisipatif pengawasan menggandeng seluruh elemen masyarakat termasuk jurnalis turut membantu suksesnya Pilkada 2024," ujarnya.
Ia juga berharap sosialisasi ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk membuat kondusif Pilkada 2024.
Dalam rangka memastikan tahapan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, Bawaslu Kudus mengawasi seluruh tahapan proses Pilkada 2024. Saat ini Bawaslu Kudus dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024.
Sementara itu, Ketua IJTI Korda Muria Raya Iwhan Miftakhudin mengakui sinergi jurnalis dengan Bawaslu Kudus diperlukan dalam pengawasan Pilkada 2024. Pihaknya berharap, sosialisasi menjadi pemantik untuk masyarakat luas dalam turut serta mengawasi pelaksanaan pemilihan bupati dan pemilihan gubernur.
"Pentingnya sinergi untuk bersama sukseskan Pilkada 2024. Harapan kami acara seperti ini tidak berhenti kali ini dan berkesinambungan dengan elemen masyarakat luas," ujarnya.
Iwhan menambahkan IJTI Korda Muria Raya yang beranggotakan jurnalis televisi berkomitmen turut serta melakukan pencegahan dalam menangkal berita hoaks dengan informasi pemberitaan sesuai fakta agar tidak meresahkan masyarakat.