Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah melalui dana bantuan keuangan dari provinsi, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk penanganan stunting di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp1,9 miliar itu untuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di 27 kelurahan.
"Pemberian makanan tambahan ini akan disalurkan pada ibu hamil kurang energi kronis, balita dengan status gizi kurang, balita dengan masalah khusus, dan stunting sesuai data yang ada," katanya.
Menurut dia, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita itu akan disalurkan selama 90 hari hingga 120 hari.
Terkait pelaksanaan pemberian pemberian makanan tambahan, kata dia, akan disinergikan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mulai dari pembuatan makanan tambahan, distribusi, dan pantauan.
"Sebelum penyaluran, kami latih kader untuk mengolah pemberian makanan tambahan agar sesuai standar gizi yang diperlukan sasaran, sembari menunggu alokasi tersebut cair," katanya.
Slamet Budiyanto berharap melalui pemberian makanan tambahan tersebut, target penurunan stunting bisa tercapai dan masalah penanganan gizi dapat teratasi dan ibu hamil bisa melahirkan dengan status gizi bayi yang baik.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan dengan adanya alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
Tim Penggerak PKK, kata dia, akan terus menggalakkan upaya penurunan stunting, evaluasi dan monitoring.
"Kami sudah menyalurkan dari dapur sehat untuk mengatasi stunting. Semoga hal itu bisa berdampak baik," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp1,9 miliar itu untuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di 27 kelurahan.
"Pemberian makanan tambahan ini akan disalurkan pada ibu hamil kurang energi kronis, balita dengan status gizi kurang, balita dengan masalah khusus, dan stunting sesuai data yang ada," katanya.
Menurut dia, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita itu akan disalurkan selama 90 hari hingga 120 hari.
Terkait pelaksanaan pemberian pemberian makanan tambahan, kata dia, akan disinergikan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mulai dari pembuatan makanan tambahan, distribusi, dan pantauan.
"Sebelum penyaluran, kami latih kader untuk mengolah pemberian makanan tambahan agar sesuai standar gizi yang diperlukan sasaran, sembari menunggu alokasi tersebut cair," katanya.
Slamet Budiyanto berharap melalui pemberian makanan tambahan tersebut, target penurunan stunting bisa tercapai dan masalah penanganan gizi dapat teratasi dan ibu hamil bisa melahirkan dengan status gizi bayi yang baik.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan dengan adanya alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
Tim Penggerak PKK, kata dia, akan terus menggalakkan upaya penurunan stunting, evaluasi dan monitoring.
"Kami sudah menyalurkan dari dapur sehat untuk mengatasi stunting. Semoga hal itu bisa berdampak baik," katanya.