Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo, Jawa Tengah, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) perempuan di Pendopo Kabupaten Wonosobo.
"Musrenbang perempuan adalah komitmen Pemkab Wonosobo terhadap pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dimana tahun ini adalah tahun ketiga diselenggarakan hal tersebut," kata Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar saat membuka Musrembang Perempuan di Wonosobo, Kamis.
Menurut dia pelibatan perempuan dalam perencanaan, formulasi, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan menjadi sebuah hal yang penting dan strategis.
Musrenbang Perempuan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan perangkat daerah yang bersinggungan dengan isu-isu ketimpangan gender dengan perwakilan dari organisasi perempuan dan masyarakat.
Oleh karena itu akan tercipta kesepahaman terhadap permasalahan dalam pemenuhan kesetaraan gender dari berbagai dimensi, yang diharapkan mampu menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
"Saya mengapresiasi antusiasme peserta musrenbang perempuan kali ini, di mana mengindikasikan kemauan kuat saudara untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai gambaran nyata kepedulian kaum perempuan terhadap kemajuan daerah," katanya.
Melalui momentum ini pula, dia berharap pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo dapat semakin maju, sehingga hasil pembangunan dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Wonosobo.
"Saya optimistis melalui musrenbang ini akan dihasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat dikembangkan menjadi program riil, yang mampu mewadahi aspirasi perempuan serta menciptakan ruang aman, juga hasil pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran," katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo Dyah Retno Sulistiyowati, menyampaikan strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Wonosobo tahun 2022.
Ia menjelaskan, IPG itu mengukur keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang angkanya sebesar 92,65 atau peringkat 20 di Jawa Tengah.
Sementara indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional.
"Saat ini angka IDG baru mencapai 49,19 atau terendah di Jawa Tengah," katanya.
Ia menjelaskan, kondisi di atas menggambarkan pengarusutamaan gender perlu terus ditingkatkan, mengingat perempuan memiliki potensi yang besar dalam memberikan sumbangsih terhadap pembangunan.
"Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya peluang perempuan, yang bersumber dari nilai dan norma masyarakat, untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kelembagaan, serta kegiatan lainnya," katanya.
Ia menjelaskan, kehadiran organisasi perempuan dan elemen masyarakat dalam memberikan sumbangsih gagasan, diharapkan dapat memberikan perspektif yang akurat terhadap kondisi riil di tengah masyarakat, guna memastikan kelompok rentan mendapatkan akses dan manfaat atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah," katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo Supriyadi mengungkapkan, tujuan dari musrembang perempuan ini tentunya memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan responsif gender dan inklusif.
Menampung aspirasi spesifik perempuan, anak dan isu inklusivitas, kemudian memberikan akses dan peluang lebih kepada perempuan dan anak. Meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan perspektif gender dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga: 'Aisyiyah UMP kaji pemberdayaan perempuan melalui ilmu politik
"Musrenbang perempuan adalah komitmen Pemkab Wonosobo terhadap pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dimana tahun ini adalah tahun ketiga diselenggarakan hal tersebut," kata Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar saat membuka Musrembang Perempuan di Wonosobo, Kamis.
Menurut dia pelibatan perempuan dalam perencanaan, formulasi, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan menjadi sebuah hal yang penting dan strategis.
Musrenbang Perempuan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan perangkat daerah yang bersinggungan dengan isu-isu ketimpangan gender dengan perwakilan dari organisasi perempuan dan masyarakat.
Oleh karena itu akan tercipta kesepahaman terhadap permasalahan dalam pemenuhan kesetaraan gender dari berbagai dimensi, yang diharapkan mampu menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
"Saya mengapresiasi antusiasme peserta musrenbang perempuan kali ini, di mana mengindikasikan kemauan kuat saudara untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai gambaran nyata kepedulian kaum perempuan terhadap kemajuan daerah," katanya.
Melalui momentum ini pula, dia berharap pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo dapat semakin maju, sehingga hasil pembangunan dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Wonosobo.
"Saya optimistis melalui musrenbang ini akan dihasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat dikembangkan menjadi program riil, yang mampu mewadahi aspirasi perempuan serta menciptakan ruang aman, juga hasil pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran," katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo Dyah Retno Sulistiyowati, menyampaikan strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Wonosobo tahun 2022.
Ia menjelaskan, IPG itu mengukur keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang angkanya sebesar 92,65 atau peringkat 20 di Jawa Tengah.
Sementara indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional.
"Saat ini angka IDG baru mencapai 49,19 atau terendah di Jawa Tengah," katanya.
Ia menjelaskan, kondisi di atas menggambarkan pengarusutamaan gender perlu terus ditingkatkan, mengingat perempuan memiliki potensi yang besar dalam memberikan sumbangsih terhadap pembangunan.
"Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya peluang perempuan, yang bersumber dari nilai dan norma masyarakat, untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kelembagaan, serta kegiatan lainnya," katanya.
Ia menjelaskan, kehadiran organisasi perempuan dan elemen masyarakat dalam memberikan sumbangsih gagasan, diharapkan dapat memberikan perspektif yang akurat terhadap kondisi riil di tengah masyarakat, guna memastikan kelompok rentan mendapatkan akses dan manfaat atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah," katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo Supriyadi mengungkapkan, tujuan dari musrembang perempuan ini tentunya memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan responsif gender dan inklusif.
Menampung aspirasi spesifik perempuan, anak dan isu inklusivitas, kemudian memberikan akses dan peluang lebih kepada perempuan dan anak. Meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan perspektif gender dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga: 'Aisyiyah UMP kaji pemberdayaan perempuan melalui ilmu politik