Purwokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta pemerintah kabupaten/kota di Jateng mampu menyukseskan jalannya kampanye Pemilu 2024 di wilayah masing-masing.
"Waktu pemungutan suara tinggal menghitung hari, sudah tinggal di bawah 2 bulan lagi, dan saya harapkan kita harus betul-betul mampu untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan kampanye ini," kata Nana Sudjana di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Pj. Gubernur mengatakan hal itu saat memberi pengarahan kepada forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji, Purwokerto.
Menurut dia, ada empat indikator keberhasilan kampanye pemilu, yakni pemerintah mampu mengajak masyarakat secara beramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.
"Kemudian yang kedua, tentunya dari penahapan-penahapan masalah pemilu ini harus segera dan sukses. Ketiga, terkait dengan masalah bagaimana kita mampu untuk mengondisikan kondusivitas wilayah," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, aparat TNI/Polri harus lebih berperan, termasuk dari dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja harus betul-betul bekerja di lapangan.
"Jangan sampai kemudian ada sedikit permasalahan yang membuat masyarakat resah," katanya menegaskan.
Keempat, lanjut dia, roda pemerintahan dari pusat sampai daerah harus betul-betul berjalan dan tidak ada hambatan yang mengganggu roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pj. Gubernur mengatakan empat indikator tersebut harus betul-betul dilaksanakan agar dapat memberikan rasa nyaman.
Terkait dengan kegiatan kampanye yang mengerahkan massa, dia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk berkoordinasi dan memberikan pembinaan kepada tim-tim sukses supaya mereka betul-betul mematuhi peraturan-peraturan yang ada.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
"Ini yang terus menjadi sorotan dari masyarakat, tetapi dalam hal ini saya selaku Pj. Gubernur, Pj. Gubernur ini 'kan juga wakil dari pemerintah pusat, bupati pun demikian. Kami memang harus bisa menempatkan diri, artinya kami harus terima semuanya, dari partai apa pun, dari paslon apa pun," katanya.
Ketika partai maupun pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden akan menyampaikan sesuatu, kata dia, secara etika memang harus diterima atau dijemput.
"Misalnya, saya kedatangan para menteri, tetapi ketika memang menteri itu memang ada di partai dan mereka datang tidak sendiri, ya, tidak masalah kami jemput," katanya menjelaskan.
Menurut dia, hal itu karena melihat jabatannya sebagai menteri sehingga yang dijemput adalah menterinya dan boleh mengikuti acaranya selama sebagai menteri.
Akan tetapi, kata dia, yang tidak boleh adalah mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh partai maupun para paslon atau acara lain yang bukan sebagai menteri.
"Saya minta khususnya para camat dan kepala OPD terkait dengan netralitas ASN ini 'kan sudah ada, aturannya sudah ada, yang boleh apa, yang tidak boleh apa," katanya.
Saat ditemui wartawan usai acara, Pj. Gubernur mengatakan bahwa menjaga netralitas sangat penting karena saat ini sudah dalam masa kampanye dan akan ada pengerahan massa.
Oleh karena itu, kata dia, ketika kepala daerah diminta membuka agenda kegiatan partai pada masa pemilu, lebih baik tidak melakukannya.
Mengenai tingkat kerawanan seiring dengan adanya dua tokoh asal Jateng yang ikut dalam Pilpres 2024, dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah koordinasi.
"Kami harus menyampaikan, baik kepada para OPD, kepada para bupati, untuk mengimbau, pilihan boleh beda, tetapi tetap jaga persatuan dan kesatuan. Pemilu damai terus kami gelorakan," kata Pj. Gubernur.
Baca juga: Perakitan kotak suara tuntas
"Waktu pemungutan suara tinggal menghitung hari, sudah tinggal di bawah 2 bulan lagi, dan saya harapkan kita harus betul-betul mampu untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan kampanye ini," kata Nana Sudjana di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Pj. Gubernur mengatakan hal itu saat memberi pengarahan kepada forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji, Purwokerto.
Menurut dia, ada empat indikator keberhasilan kampanye pemilu, yakni pemerintah mampu mengajak masyarakat secara beramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.
"Kemudian yang kedua, tentunya dari penahapan-penahapan masalah pemilu ini harus segera dan sukses. Ketiga, terkait dengan masalah bagaimana kita mampu untuk mengondisikan kondusivitas wilayah," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, aparat TNI/Polri harus lebih berperan, termasuk dari dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja harus betul-betul bekerja di lapangan.
"Jangan sampai kemudian ada sedikit permasalahan yang membuat masyarakat resah," katanya menegaskan.
Keempat, lanjut dia, roda pemerintahan dari pusat sampai daerah harus betul-betul berjalan dan tidak ada hambatan yang mengganggu roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pj. Gubernur mengatakan empat indikator tersebut harus betul-betul dilaksanakan agar dapat memberikan rasa nyaman.
Terkait dengan kegiatan kampanye yang mengerahkan massa, dia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk berkoordinasi dan memberikan pembinaan kepada tim-tim sukses supaya mereka betul-betul mematuhi peraturan-peraturan yang ada.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
"Ini yang terus menjadi sorotan dari masyarakat, tetapi dalam hal ini saya selaku Pj. Gubernur, Pj. Gubernur ini 'kan juga wakil dari pemerintah pusat, bupati pun demikian. Kami memang harus bisa menempatkan diri, artinya kami harus terima semuanya, dari partai apa pun, dari paslon apa pun," katanya.
Ketika partai maupun pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden akan menyampaikan sesuatu, kata dia, secara etika memang harus diterima atau dijemput.
"Misalnya, saya kedatangan para menteri, tetapi ketika memang menteri itu memang ada di partai dan mereka datang tidak sendiri, ya, tidak masalah kami jemput," katanya menjelaskan.
Menurut dia, hal itu karena melihat jabatannya sebagai menteri sehingga yang dijemput adalah menterinya dan boleh mengikuti acaranya selama sebagai menteri.
Akan tetapi, kata dia, yang tidak boleh adalah mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh partai maupun para paslon atau acara lain yang bukan sebagai menteri.
"Saya minta khususnya para camat dan kepala OPD terkait dengan netralitas ASN ini 'kan sudah ada, aturannya sudah ada, yang boleh apa, yang tidak boleh apa," katanya.
Saat ditemui wartawan usai acara, Pj. Gubernur mengatakan bahwa menjaga netralitas sangat penting karena saat ini sudah dalam masa kampanye dan akan ada pengerahan massa.
Oleh karena itu, kata dia, ketika kepala daerah diminta membuka agenda kegiatan partai pada masa pemilu, lebih baik tidak melakukannya.
Mengenai tingkat kerawanan seiring dengan adanya dua tokoh asal Jateng yang ikut dalam Pilpres 2024, dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah koordinasi.
"Kami harus menyampaikan, baik kepada para OPD, kepada para bupati, untuk mengimbau, pilihan boleh beda, tetapi tetap jaga persatuan dan kesatuan. Pemilu damai terus kami gelorakan," kata Pj. Gubernur.
Baca juga: Perakitan kotak suara tuntas