Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menegaskan peranan penting sumber daya manusia (SDM) pemerintahan untuk melayani kepentingan publik.
"Sumber daya manusia berperan penting dalam segala aspek kehidupan, terlebih dalam sebuah sistem formal di dalam organisasi pemerintahan, yang marwahnya adalah melayani kepentingan publik," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Minggu.
Ia mengatakan hal tersebut terkait dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji 170 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional di Pendopo Pengabdian Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, Jumat (1/12).
Ia menjelaskan tentang kebutuhan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik.
Mereka yang diangkat dan diambil sumpah/janji dalam jabatan tersebut, katanya, memulai bertugas dan berkomitmen menjalankan pelayanan fungsional, yakni pelayanan berdasarkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi negara dan masyarakat.
"Layani dan mudahkan kehidupan banyak orang. Jalankan tugas pengabdian dengan sungguh-sungguh, tegakkan disiplin, dan jangan berhenti belajar," katanya.
Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh ASN memahami nilai dasar yang menjadi pedoman berperilaku bagi ASN.
"Nilai dasar ini adalah fondasi budaya kerja ASN profesional, oleh karenanya harus benar-benar dihayati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan cepatnya arus modernisasi serta globalisasi, katanya, ASN zaman kini harus cerdas dan trengginas.
"Bermental baja bukan bermental kerupuk, artinya tangguh dalam menghadapi tantangan, tangkas mencari solusi saat menghadapi kesulitan, tidak 'nggresula' (mengeluh), namun mau melakukan 'continuous improvement' atau upaya perbaikan terus menerus dalam cara kerja maupun kemampuan bekerja," katanya.
Selain itu, para ASN harus mampu menjaga wibawa profesi di manapun berada, bersikap, berperilaku, dan bertutur kata yang baik di dunia nyata maupun maya.
Mereka, katanya, bukan hanya membawa identitas diri, namun juga menjadi representasi pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia.
"Maka jaga baik-baik wibawa korps dengan menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku," katanya.
Dalam rangka menyongsong Pemilu 2024, ia mengingatkan seluruh ASN Pemkot Magelang menjaga netralitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
"Ingat bahwa netralitas ASN sangat diperlukan demi terwujudnya iklim politik yang kondusif dan menjaga profesionalitas jajaran birokrasi pemerintahan," katanya.
Terkait dengan krisis kemanusiaan menimpa Palestina, pihaknya mengajak seluruh ASN Pemkot Magelang berkontribusi nyata dalam meringankan beban penderitaan mereka dengan berdonasi melalui lembaga-lembaga amal, seperti Baznas Kota Magelang.
Total PNS Jabatan Fungsional yang dilantik 173 orang. Namun tiga orang di antaranya tidak hadir dengan berbagai alasan. PNS tersebut meliputi jabatan fungsional Bagian Kepegawaian enam orang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (4), sekretariat daerah (1), Dinas Lingkungan Hidup (4), tenaga kesehatan (155), dan tenaga kependidikan (3).
"Sumber daya manusia berperan penting dalam segala aspek kehidupan, terlebih dalam sebuah sistem formal di dalam organisasi pemerintahan, yang marwahnya adalah melayani kepentingan publik," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Minggu.
Ia mengatakan hal tersebut terkait dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji 170 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional di Pendopo Pengabdian Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, Jumat (1/12).
Ia menjelaskan tentang kebutuhan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik.
Mereka yang diangkat dan diambil sumpah/janji dalam jabatan tersebut, katanya, memulai bertugas dan berkomitmen menjalankan pelayanan fungsional, yakni pelayanan berdasarkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi negara dan masyarakat.
"Layani dan mudahkan kehidupan banyak orang. Jalankan tugas pengabdian dengan sungguh-sungguh, tegakkan disiplin, dan jangan berhenti belajar," katanya.
Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh ASN memahami nilai dasar yang menjadi pedoman berperilaku bagi ASN.
"Nilai dasar ini adalah fondasi budaya kerja ASN profesional, oleh karenanya harus benar-benar dihayati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan cepatnya arus modernisasi serta globalisasi, katanya, ASN zaman kini harus cerdas dan trengginas.
"Bermental baja bukan bermental kerupuk, artinya tangguh dalam menghadapi tantangan, tangkas mencari solusi saat menghadapi kesulitan, tidak 'nggresula' (mengeluh), namun mau melakukan 'continuous improvement' atau upaya perbaikan terus menerus dalam cara kerja maupun kemampuan bekerja," katanya.
Selain itu, para ASN harus mampu menjaga wibawa profesi di manapun berada, bersikap, berperilaku, dan bertutur kata yang baik di dunia nyata maupun maya.
Mereka, katanya, bukan hanya membawa identitas diri, namun juga menjadi representasi pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia.
"Maka jaga baik-baik wibawa korps dengan menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku," katanya.
Dalam rangka menyongsong Pemilu 2024, ia mengingatkan seluruh ASN Pemkot Magelang menjaga netralitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
"Ingat bahwa netralitas ASN sangat diperlukan demi terwujudnya iklim politik yang kondusif dan menjaga profesionalitas jajaran birokrasi pemerintahan," katanya.
Terkait dengan krisis kemanusiaan menimpa Palestina, pihaknya mengajak seluruh ASN Pemkot Magelang berkontribusi nyata dalam meringankan beban penderitaan mereka dengan berdonasi melalui lembaga-lembaga amal, seperti Baznas Kota Magelang.
Total PNS Jabatan Fungsional yang dilantik 173 orang. Namun tiga orang di antaranya tidak hadir dengan berbagai alasan. PNS tersebut meliputi jabatan fungsional Bagian Kepegawaian enam orang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (4), sekretariat daerah (1), Dinas Lingkungan Hidup (4), tenaga kesehatan (155), dan tenaga kependidikan (3).