Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan insentif fiskal sebesar Rp5,79 miliar dari Pemerintah Pusat atas kinerjanya dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, DKI Jakarta, Kamis.
Pemprov Jateng menerima penghargaan tersebut karena capaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dinilai baik, serta patuh dalam memverifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya.
Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024 dengan mengintervensi delapan komponen sasaran yaitu rumah tidak layak huni (RTLH), listrik, sumber air, jamban, tengkes (stunting), anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja.
Anggaran pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tapi Pemprov Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat dan masyarakat.
"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," katanya.
Baca juga: Tingkat kemiskinan di Kudus menurun
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, DKI Jakarta, Kamis.
Pemprov Jateng menerima penghargaan tersebut karena capaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dinilai baik, serta patuh dalam memverifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya.
Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024 dengan mengintervensi delapan komponen sasaran yaitu rumah tidak layak huni (RTLH), listrik, sumber air, jamban, tengkes (stunting), anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja.
Anggaran pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tapi Pemprov Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat dan masyarakat.
"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," katanya.
Baca juga: Tingkat kemiskinan di Kudus menurun