Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan pihak swasta termasuk pelaku gerakan filantropi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah.
“Kami menggandeng Baznas, CSR, hingga filantropi, untuk menyediakan infrastruktur dasar warga berpenghasilan rendah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Effendi di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk menuju Jateng bebas miskin ekstrem di tahun 2024 atau sesuai target nasional.
Selain itu, data BPS menyebut jumlah warga miskin ekstrem mencapai 689.710 orang atau 1,97 persen dari total jumlah penduduk Provinsi Jateng.
Menurut dia, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp670 miliar untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.
Kebutuhan dana itu untuk mengintervensi perbaikan kurang lebih 17 ribu unit rumah tidak layak unit (RTLH), 12 ribu unit jamban sehat, dan penyediaan air bersih bagi 12 ribu rumah tangga miskin ekstrem.
“Sementara pembiayaan dari APBD murni, tidak memungkinkan untuk mengcover seluruhnya dalam waktu yang cepat,” ujarnya.
Dirinya menyebut komunikasi merupakan bagian krusial dalam penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem agar pemerintah bisa memberikan kesamaan arah kepada filantropi dan pihak swasta, sehingga pengentasan warga dari jurang kemiskinan lebih fokus dan tepat sasaran.
Pemprov Jateng saat ini fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo yang kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.
“Kami menggandeng Baznas, CSR, hingga filantropi, untuk menyediakan infrastruktur dasar warga berpenghasilan rendah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Effendi di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk menuju Jateng bebas miskin ekstrem di tahun 2024 atau sesuai target nasional.
Selain itu, data BPS menyebut jumlah warga miskin ekstrem mencapai 689.710 orang atau 1,97 persen dari total jumlah penduduk Provinsi Jateng.
Menurut dia, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp670 miliar untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.
Kebutuhan dana itu untuk mengintervensi perbaikan kurang lebih 17 ribu unit rumah tidak layak unit (RTLH), 12 ribu unit jamban sehat, dan penyediaan air bersih bagi 12 ribu rumah tangga miskin ekstrem.
“Sementara pembiayaan dari APBD murni, tidak memungkinkan untuk mengcover seluruhnya dalam waktu yang cepat,” ujarnya.
Dirinya menyebut komunikasi merupakan bagian krusial dalam penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem agar pemerintah bisa memberikan kesamaan arah kepada filantropi dan pihak swasta, sehingga pengentasan warga dari jurang kemiskinan lebih fokus dan tepat sasaran.
Pemprov Jateng saat ini fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo yang kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.