Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, berencana menggandeng petani untuk menggarap lahan-lahan yang menjadi aset pemerintah daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal menjadi produktif.
"Kami sedang menyiapkan lahan produktif milik BPKAD dapat dialihkan ke Dinas Pertanian untuk dikerjasamakan dengan petani," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Jumat.
Menurut dia, aset Pemkot Semarang di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berupa lahan-lahan tersebar di berbagai wilayah, termasuk berhimpitan dengan lahan pertanian.
"Ini sedang didata. Sebenarnya kami punya gambaran, umpamanya di Gunungpati, Mijen, banyak itu. Sistemnya bagi hasil ya. Karena kalau sewa kan mahal," kata Ita, sapaan akrab Hevearita.
Ia mencontohkan aset lahan di Cepoko, Gunungpati yang dikelilingi lahan pertanian, tetapi petani juga tidak berani menggarap karena milik Pemkot Semarang sehingga akhirnya terbengkalai.
"Enggak bakal juga ada orang nyewa. Apalagi, (lokasi) di pucuk (ujung) mepet sungai. Kenapa enggak dibagi hasilkan (dengan petani)? Makanya ini sedang kami petakan," katanya.
Ia mengatakan aset-aset lahan tersebut berada di bawah BPKAD sehingga perlu dialihkan menjadi aset Distan Kota Semarang untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan petani.
Nantinya, kata dia, sistem bagi hasil akan disesuaikan, misalnya sarana produksi pertanian dari Pemkot Semarang sehingga pembagiannya 70:30 persen, atau jika semua dari petani bisa 80:20 atau 90:10 persen.
"Ini sedang kami kurasi mana-mana lahan milik pemkot yang bisa dikerjasamakan dengan petani. Kami ini mendorong, minta mulai dirakorkan (rapat kooordinasi) diubah statusnya," katanya.
Ita memastikan bahwa proses inventarisasi lahan yang menjadi aset pemkot tidak membutuhkan waktu lama sehingga kerja sama bisa dilakukan dengan kelompok tani yang ada di Kota Semarang.
Melalui program tersebut, ia yakin kedaulatan pangan di Kota Atlas akan tetap terjaga, apalagi ada banyak kelompok tani di Kota Semarang yang nantinya bisa menggarap lahan-lahan tersebut.
"Nanti, tanaman yang ditanam bisa berupa makanan pendamping beras. Dari Kementerian Pertanian nanti kurasi, apa saja tanaman yang bisa ditanam di Kota Semarang," katanya.
Selain itu, Ita juga meminta petani tidak perlu khawatir dalam penjualan hasil pertaniannya karena Pemkot Semarang memiliki badan usaha milik petani (BUMP) yang siap menjualkan atau mendistribusikan.
"Kami sedang menyiapkan lahan produktif milik BPKAD dapat dialihkan ke Dinas Pertanian untuk dikerjasamakan dengan petani," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Jumat.
Menurut dia, aset Pemkot Semarang di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berupa lahan-lahan tersebar di berbagai wilayah, termasuk berhimpitan dengan lahan pertanian.
"Ini sedang didata. Sebenarnya kami punya gambaran, umpamanya di Gunungpati, Mijen, banyak itu. Sistemnya bagi hasil ya. Karena kalau sewa kan mahal," kata Ita, sapaan akrab Hevearita.
Ia mencontohkan aset lahan di Cepoko, Gunungpati yang dikelilingi lahan pertanian, tetapi petani juga tidak berani menggarap karena milik Pemkot Semarang sehingga akhirnya terbengkalai.
"Enggak bakal juga ada orang nyewa. Apalagi, (lokasi) di pucuk (ujung) mepet sungai. Kenapa enggak dibagi hasilkan (dengan petani)? Makanya ini sedang kami petakan," katanya.
Ia mengatakan aset-aset lahan tersebut berada di bawah BPKAD sehingga perlu dialihkan menjadi aset Distan Kota Semarang untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan petani.
Nantinya, kata dia, sistem bagi hasil akan disesuaikan, misalnya sarana produksi pertanian dari Pemkot Semarang sehingga pembagiannya 70:30 persen, atau jika semua dari petani bisa 80:20 atau 90:10 persen.
"Ini sedang kami kurasi mana-mana lahan milik pemkot yang bisa dikerjasamakan dengan petani. Kami ini mendorong, minta mulai dirakorkan (rapat kooordinasi) diubah statusnya," katanya.
Ita memastikan bahwa proses inventarisasi lahan yang menjadi aset pemkot tidak membutuhkan waktu lama sehingga kerja sama bisa dilakukan dengan kelompok tani yang ada di Kota Semarang.
Melalui program tersebut, ia yakin kedaulatan pangan di Kota Atlas akan tetap terjaga, apalagi ada banyak kelompok tani di Kota Semarang yang nantinya bisa menggarap lahan-lahan tersebut.
"Nanti, tanaman yang ditanam bisa berupa makanan pendamping beras. Dari Kementerian Pertanian nanti kurasi, apa saja tanaman yang bisa ditanam di Kota Semarang," katanya.
Selain itu, Ita juga meminta petani tidak perlu khawatir dalam penjualan hasil pertaniannya karena Pemkot Semarang memiliki badan usaha milik petani (BUMP) yang siap menjualkan atau mendistribusikan.