Semarang (ANTARA) - Penyebaran berita bohong atau hoaks melalui berbagai kanal media sosial menjelang Pemilu 2024 menjadi salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
“Penyebaran hoaks melalui media sosial menjadi salah satu prioritas pengawasan kami, selain pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya,” kata anggota Bawaslu Jateng Muhammad Rofiuddin di Semarang, Rabu.
Bawaslu Jateng memprediksi penyebaran hoaks pada Pemilu 2024 semakin masif dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, lanjut Rofiuddin, Bawaslu Jateng menekankan kepada masyarakat mengenai pentingnya bersikap bijak dalam bermedia sosial sehingga mampu meminimalisasi kegaduhan pemilu akibat penyebaran hoaks.
Menurut dia, upaya lain yang bisa dilakukan untuk menangkal hoaks adalah dengan menyebarkan dan memperbanyak informasi yang positif kepada semua lapisan masyarakat.
“Masyarakat juga harus kita dorong untuk bisa cerdas bermedia sosial. Artinya harus hati-hati ketika menerima informasi tertentu, apalagi media-media yang tidak jelas penyebaran informasi dan sumbernya itu tidak valid, tidak kredibel dan lain sebagainya itu,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar serta kondusif.
"Biasanya berita hoaks dan hate speech ini sering muncul di media sosial sehingga kita harus benar-benar bisa menggunakan medsos dengan baik. Jika kita menemui hal tersebut, sebaiknya mengecek dulu dengan menanyakan hal itu kepada orang yang paham maupun lembaga resmi terkait informasi yang kita dapatkan," katanya.
Oleh karena itu, DPRD Jateng bersama para pemangku kepentingan terkait terus berusaha meningkatkan pengawasan khusus terhadap penyebaran hoaks.
"Hal ini juga sebagai langkah atau upaya pencegahan terhadap terjadinya berita bohong dan ujaran kebencian dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, mengenai informasi dan dampak media elektronik yang tidak digunakan dengan baik," ujarnya.
Fuad menyebut Pemilu 2019 merupakan puncak dari buruknya penyebaran berita hoaks yang pelakunya kebanyakan dari pengguna media sosial.
“Penyebaran hoaks melalui media sosial menjadi salah satu prioritas pengawasan kami, selain pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya,” kata anggota Bawaslu Jateng Muhammad Rofiuddin di Semarang, Rabu.
Bawaslu Jateng memprediksi penyebaran hoaks pada Pemilu 2024 semakin masif dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, lanjut Rofiuddin, Bawaslu Jateng menekankan kepada masyarakat mengenai pentingnya bersikap bijak dalam bermedia sosial sehingga mampu meminimalisasi kegaduhan pemilu akibat penyebaran hoaks.
Menurut dia, upaya lain yang bisa dilakukan untuk menangkal hoaks adalah dengan menyebarkan dan memperbanyak informasi yang positif kepada semua lapisan masyarakat.
“Masyarakat juga harus kita dorong untuk bisa cerdas bermedia sosial. Artinya harus hati-hati ketika menerima informasi tertentu, apalagi media-media yang tidak jelas penyebaran informasi dan sumbernya itu tidak valid, tidak kredibel dan lain sebagainya itu,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar serta kondusif.
"Biasanya berita hoaks dan hate speech ini sering muncul di media sosial sehingga kita harus benar-benar bisa menggunakan medsos dengan baik. Jika kita menemui hal tersebut, sebaiknya mengecek dulu dengan menanyakan hal itu kepada orang yang paham maupun lembaga resmi terkait informasi yang kita dapatkan," katanya.
Oleh karena itu, DPRD Jateng bersama para pemangku kepentingan terkait terus berusaha meningkatkan pengawasan khusus terhadap penyebaran hoaks.
"Hal ini juga sebagai langkah atau upaya pencegahan terhadap terjadinya berita bohong dan ujaran kebencian dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, mengenai informasi dan dampak media elektronik yang tidak digunakan dengan baik," ujarnya.
Fuad menyebut Pemilu 2019 merupakan puncak dari buruknya penyebaran berita hoaks yang pelakunya kebanyakan dari pengguna media sosial.