Boyolali (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan embung di Desa Gondanglegi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, dalam rangka mendukung program perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat.
Acara peresmian embung di Boyolali tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, sejumlah pengurus Kadin Indonesia, serta 10.000 petani anggota Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS).
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa embung di Boyolali merupakan hasil kolaborasi antara Kadin Indonesia sebagai pemrakarsa, bekerja sama dengan Indika Nature yakni perusahaan nasional penyedia solusi berbasis alam, serta Kelompok Tani Wono Makmur yang merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS).
"Pembangunan embung ini merupakan 'pilot project' kolaborasi masyarakat dan korporasi yang diharapkan bisa menginspirasi kolaborasi-kolaborasi antara swasta dan masyarakat di tempat lain, sehingga lahan seluas 5,3 juta hektare izin perhutanan sosial sudah diberikan pemerintah, benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat," kata Arsjad.
Embung di Boyolali tersebut dibangun sejak Maret 2023. Embung dengan kapasitas 10.517 meter kubik ini, berada di lokasi yang cukup tinggi sehingga dapat mengalirkan air dengan memanfaatkan gravitasi bumi.
Pembangunan embung dan Sentra Perhutanan Sosial (SPS) dengan pendekatan 'regenerative forest business" ini merupakan respons dari kondisi tanah kehutanan dan pertanian di sejumlah daerah di Jawa yang selama ini kekurangan air.
"Keberadaan embung ini merupakan optimalisasi pemanfaatan lahan berdasarkan kajian untuk memenuhi kebutuhan petani, dalam penyediaan air irigasi sawah dan yang jadi perhutanan sosial. Dengan demikian, harapannya embung ini dapat meningkatkan produksi pertanian dan perhutanan di lokasi embung dan sekitarnya," jelas Arsjad
CEO Indika Nature, Leonardus H Sidharta berharap kolaborasi ini mampu membawa perubahan ekonomi di Boyolali dan sekitarnya.
"Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memelihara hutan dan mengelola hasilnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menciptakan masa depan yang berkelanjutan melalui solusi berbasis alam," tuturnya.
Ketua Gema PS Rozikin mengapresiasi kerja sama dengan Kadin Indonesia ini. "Kolaborasi ini, melengkapi puzzle perjuangan kami. Selama ini, kami berhasil berjuang untuk memperoleh izin dari negara, tapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan petani. Tetapi dengan masuknya Kadin Indonesia, kami optimistis program Bapak Presiden ini, benar-benar akan mensejahterakan petani," katanya.
Pembangunan embung di atas tanah izin Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Makmur itu, merupakan tindak lanjut dari laporan Gema PS kepada Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.
Pada kesempatan itu, Gema PS menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Kadin Indonesia.
"Alhamdulillah, Kamis ini, kerja sama telah terwujud. Terima kasih kepada Pak Arsjad Rasjid dan seluruh pengurus Kadin Indonesia. Semoga inisiatif ini dapat direplikasi ke seluruh Indonesia dan dilanjutkan oleh siapapun pemimpin Indonesia nanti," tutup Rozikin.
Acara peresmian embung di Boyolali tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, sejumlah pengurus Kadin Indonesia, serta 10.000 petani anggota Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS).
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa embung di Boyolali merupakan hasil kolaborasi antara Kadin Indonesia sebagai pemrakarsa, bekerja sama dengan Indika Nature yakni perusahaan nasional penyedia solusi berbasis alam, serta Kelompok Tani Wono Makmur yang merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS).
"Pembangunan embung ini merupakan 'pilot project' kolaborasi masyarakat dan korporasi yang diharapkan bisa menginspirasi kolaborasi-kolaborasi antara swasta dan masyarakat di tempat lain, sehingga lahan seluas 5,3 juta hektare izin perhutanan sosial sudah diberikan pemerintah, benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat," kata Arsjad.
Embung di Boyolali tersebut dibangun sejak Maret 2023. Embung dengan kapasitas 10.517 meter kubik ini, berada di lokasi yang cukup tinggi sehingga dapat mengalirkan air dengan memanfaatkan gravitasi bumi.
Pembangunan embung dan Sentra Perhutanan Sosial (SPS) dengan pendekatan 'regenerative forest business" ini merupakan respons dari kondisi tanah kehutanan dan pertanian di sejumlah daerah di Jawa yang selama ini kekurangan air.
"Keberadaan embung ini merupakan optimalisasi pemanfaatan lahan berdasarkan kajian untuk memenuhi kebutuhan petani, dalam penyediaan air irigasi sawah dan yang jadi perhutanan sosial. Dengan demikian, harapannya embung ini dapat meningkatkan produksi pertanian dan perhutanan di lokasi embung dan sekitarnya," jelas Arsjad
CEO Indika Nature, Leonardus H Sidharta berharap kolaborasi ini mampu membawa perubahan ekonomi di Boyolali dan sekitarnya.
"Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memelihara hutan dan mengelola hasilnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menciptakan masa depan yang berkelanjutan melalui solusi berbasis alam," tuturnya.
Ketua Gema PS Rozikin mengapresiasi kerja sama dengan Kadin Indonesia ini. "Kolaborasi ini, melengkapi puzzle perjuangan kami. Selama ini, kami berhasil berjuang untuk memperoleh izin dari negara, tapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan petani. Tetapi dengan masuknya Kadin Indonesia, kami optimistis program Bapak Presiden ini, benar-benar akan mensejahterakan petani," katanya.
Pembangunan embung di atas tanah izin Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Makmur itu, merupakan tindak lanjut dari laporan Gema PS kepada Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.
Pada kesempatan itu, Gema PS menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Kadin Indonesia.
"Alhamdulillah, Kamis ini, kerja sama telah terwujud. Terima kasih kepada Pak Arsjad Rasjid dan seluruh pengurus Kadin Indonesia. Semoga inisiatif ini dapat direplikasi ke seluruh Indonesia dan dilanjutkan oleh siapapun pemimpin Indonesia nanti," tutup Rozikin.