Semarang (ANTARA) - Kongres Nasional Perempuan 2023 merekomendasikan kebijakan yang adil gender dan bebas kekerasan terhadap perempuan sebagai syarat penting pengembangan kepemimpinan perempuan.
Hal tersebut disampaikan Suryani Estati Sudibyo dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika DKI Jakarta saat membacakan rekomendasi Kongres Nasional Perempuan 2023 di Semarang, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, Kongres Nasional Perempuan meminta negara membuka ruang partisipasi aktif bagi perempuan di setiap penyusunan kebijakan.
"Negara diminta mendorong penerbitan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang melindungi dan mengakomodasi hak-hak dasar perempuan berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga harus mengakomodasi hak perempuan secara sistematis dan multisektor dengan membuka peluang untuk posisi strategis bagi kader perempuan.
Gerakan perempuan untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan, kata dia, dilakukan dengan berpartisipasi aktif dan substantif dalam setiap penyusunan kebijakan.
Selain itu, lanjut dia, strategi dan mekanisme advokasi diintegrasikan ke dalam sistem.
Gerakan perempuan, menurut dia, juga melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas yang dapat melakukan kerja-kerja kreatif.
Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Kongres Nawal Arafah Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Baca juga: Dispora Semarang benahi beberapa fasilitas olahraga masyarakat
Hal tersebut disampaikan Suryani Estati Sudibyo dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika DKI Jakarta saat membacakan rekomendasi Kongres Nasional Perempuan 2023 di Semarang, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, Kongres Nasional Perempuan meminta negara membuka ruang partisipasi aktif bagi perempuan di setiap penyusunan kebijakan.
"Negara diminta mendorong penerbitan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang melindungi dan mengakomodasi hak-hak dasar perempuan berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga harus mengakomodasi hak perempuan secara sistematis dan multisektor dengan membuka peluang untuk posisi strategis bagi kader perempuan.
Gerakan perempuan untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan, kata dia, dilakukan dengan berpartisipasi aktif dan substantif dalam setiap penyusunan kebijakan.
Selain itu, lanjut dia, strategi dan mekanisme advokasi diintegrasikan ke dalam sistem.
Gerakan perempuan, menurut dia, juga melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas yang dapat melakukan kerja-kerja kreatif.
Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Kongres Nawal Arafah Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Baca juga: Dispora Semarang benahi beberapa fasilitas olahraga masyarakat