Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kelurahan saling bersinergi dalam menurunkan kasus stunting di Kota Atlas.
"Mungkin teman-teman (OPD) terbuai dengan penurunan stunting yang luar biasa di 2022. Dari data sudah menurun, kemudian jadi alpa," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Selasa.
Data Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Februari 2023, angka stunting tercatat sebanyak 1.340 kasus, pada Maret turun menjadi 1.297 kasus, dan April turun lagi menjadi 1.277 kasus.
Namun, pada Mei 2023, tercatat bertambah satu kasus menjadi 1.278 kasus, dan pada Juni 2023 mengalami penurunan sebanyak delapan kasus, sehingga menjadi 1.270 kasus.
"Kenapa cuma 'mudun' (turun) delapan, malah dua bulan lalu naik. Mestinya, ini jadi warning. Ego sektoral teman-teman masih sendiri. Saya minta data (stunting) per kelurahan tidak ada, adanya setiap puskesmas. Lha puskesmas kan mengampu 2-3 kelurahan," katanya.
Menurut dia, penanganan stunting sebenarnya menjadi mudah jika dilakukan secara bersama-sama lintas OPD, apalagi anggaran yang disediakan cukup besar, yakni Rp107 miliar dalam satu tahun.
Ia menjelaskan pencegahan stunting bisa dimulai dari penanganan ketika ibu masih hamil, misalnya mengalami anemia yang kemudian perlu diintervensi antara 2-5 bulan tergantung kondisi si ibu.
"Kalau anemia enggak (berat) cukup (intervensi) dua bulan. Wong cuma 800 orang yang anemia, kan enggak susah dibanding penduduk (Kota Semarang) 1,7 juta jiwa. Kemudian, bayi dan balita juga 1.200 jiwa," katanya.
Karena itu, Ita akan mengevaluasi semua OPD terkait dalam penanganan stunting, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), apakah sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Saya harapkan ini dimengerti teman-teman. Akar masalahnya kan dalam pemerintahan sendiri, mulai lurah, camat, tim pendamping keluarga, Bappeda, Dinas Kesehatan, Disdaluk (Dinas Pengendalian Penduduk)," katanya.
Ita mengemukakan bahwa setiap OPD sudah diberikan anggaran tersendiri untuk penanganan stunting yang mestinya diserap secara maksimal untuk upaya-upaya riil menurunkan kasus stunting.
Sebagai contoh, Dinas Ketahanan Pangan untuk pemberian bantuan susu dan beras, Disdalduk untuk bantuan protein, seperti ikan, daging, dan telur, serta dinas-dinas lainnya yang terkait.
"Saya akan evaluasi. Masing-masing dinas berapa (anggaran)? Bener enggak. Jangan-jangan dipakai lainnya yang enggak khusus stunting. Saya minta dikuliti Rp107 miliar selama setahun itu," ucapnya.
"Mungkin teman-teman (OPD) terbuai dengan penurunan stunting yang luar biasa di 2022. Dari data sudah menurun, kemudian jadi alpa," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Selasa.
Data Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Februari 2023, angka stunting tercatat sebanyak 1.340 kasus, pada Maret turun menjadi 1.297 kasus, dan April turun lagi menjadi 1.277 kasus.
Namun, pada Mei 2023, tercatat bertambah satu kasus menjadi 1.278 kasus, dan pada Juni 2023 mengalami penurunan sebanyak delapan kasus, sehingga menjadi 1.270 kasus.
"Kenapa cuma 'mudun' (turun) delapan, malah dua bulan lalu naik. Mestinya, ini jadi warning. Ego sektoral teman-teman masih sendiri. Saya minta data (stunting) per kelurahan tidak ada, adanya setiap puskesmas. Lha puskesmas kan mengampu 2-3 kelurahan," katanya.
Menurut dia, penanganan stunting sebenarnya menjadi mudah jika dilakukan secara bersama-sama lintas OPD, apalagi anggaran yang disediakan cukup besar, yakni Rp107 miliar dalam satu tahun.
Ia menjelaskan pencegahan stunting bisa dimulai dari penanganan ketika ibu masih hamil, misalnya mengalami anemia yang kemudian perlu diintervensi antara 2-5 bulan tergantung kondisi si ibu.
"Kalau anemia enggak (berat) cukup (intervensi) dua bulan. Wong cuma 800 orang yang anemia, kan enggak susah dibanding penduduk (Kota Semarang) 1,7 juta jiwa. Kemudian, bayi dan balita juga 1.200 jiwa," katanya.
Karena itu, Ita akan mengevaluasi semua OPD terkait dalam penanganan stunting, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), apakah sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Saya harapkan ini dimengerti teman-teman. Akar masalahnya kan dalam pemerintahan sendiri, mulai lurah, camat, tim pendamping keluarga, Bappeda, Dinas Kesehatan, Disdaluk (Dinas Pengendalian Penduduk)," katanya.
Ita mengemukakan bahwa setiap OPD sudah diberikan anggaran tersendiri untuk penanganan stunting yang mestinya diserap secara maksimal untuk upaya-upaya riil menurunkan kasus stunting.
Sebagai contoh, Dinas Ketahanan Pangan untuk pemberian bantuan susu dan beras, Disdalduk untuk bantuan protein, seperti ikan, daging, dan telur, serta dinas-dinas lainnya yang terkait.
"Saya akan evaluasi. Masing-masing dinas berapa (anggaran)? Bener enggak. Jangan-jangan dipakai lainnya yang enggak khusus stunting. Saya minta dikuliti Rp107 miliar selama setahun itu," ucapnya.