Temanggung (ANTARA) - Sebanyak 20 desa dari 269 desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tri Winarno.
Tri Winarno di Temanggung, Senin, menyebutkan sejumlah desa yang lunas PBB pada pertengahan Juni 2023 itu yakni Desa Greges, Putat, Drono, Gesing, Blimbing, Morobongo, Jumo, Munggangsari, Tlogo, Ngropoh, Gentan, Purwosari, Batursari, Jokerto, Langgeng, Tanggulanom, Plumbon, Sucen, Kebonsari, dan Wates.
"Kami mengapresiasi 20 desa yang sudah lunas PBB, ini prestasi yang luar biasa. Kami ada 'reward' atau penghargaan bagi desa yang bisa melunasi PBB lebih awal. Penghargaan berupa dana insentif yang dibagi dalam delapan kelas, berdasarkan besar kecilnya total PBB yang dibayarkan," katanya.
Ia menjelaskan setiap kelas akan diambil tiga desa, sehingga ada 24 desa yang nanti menerima dana insentif.
Menurut dia upaya lain yang dilakukan agar pembayaran PBB bisa optimal dengan membagikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) lebih awal pada Januari melalui kerja sama dengan pihak kecamatan dan desa.
"Setelah SPPT diterima wajib pajak, ada waktu enam bulan untuk membayarnya," katanya.
Ia menuturkan target penerimaan PBB pada 2023 di Kabupaten Temanggung seperti pada 2022, yakni Rp25 miliar.
Menurut dia dari target tersebut, telah tercapai sekitar 26 persen dengan jatuh tempo pembayaran PBB pada 31 Juli 2023.
"Kami berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai target tersebut berkoordinasi dengan camat dan desa/kelurahan. Kemudian beberapa kemudahan kami berikan kepada wajib pajak. Salah satunya manakala mereka keberatan, kemudian cara membayarnya, otomatis kami siap melayani," katanya.
Tri Winarno di Temanggung, Senin, menyebutkan sejumlah desa yang lunas PBB pada pertengahan Juni 2023 itu yakni Desa Greges, Putat, Drono, Gesing, Blimbing, Morobongo, Jumo, Munggangsari, Tlogo, Ngropoh, Gentan, Purwosari, Batursari, Jokerto, Langgeng, Tanggulanom, Plumbon, Sucen, Kebonsari, dan Wates.
"Kami mengapresiasi 20 desa yang sudah lunas PBB, ini prestasi yang luar biasa. Kami ada 'reward' atau penghargaan bagi desa yang bisa melunasi PBB lebih awal. Penghargaan berupa dana insentif yang dibagi dalam delapan kelas, berdasarkan besar kecilnya total PBB yang dibayarkan," katanya.
Ia menjelaskan setiap kelas akan diambil tiga desa, sehingga ada 24 desa yang nanti menerima dana insentif.
Menurut dia upaya lain yang dilakukan agar pembayaran PBB bisa optimal dengan membagikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) lebih awal pada Januari melalui kerja sama dengan pihak kecamatan dan desa.
"Setelah SPPT diterima wajib pajak, ada waktu enam bulan untuk membayarnya," katanya.
Ia menuturkan target penerimaan PBB pada 2023 di Kabupaten Temanggung seperti pada 2022, yakni Rp25 miliar.
Menurut dia dari target tersebut, telah tercapai sekitar 26 persen dengan jatuh tempo pembayaran PBB pada 31 Juli 2023.
"Kami berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai target tersebut berkoordinasi dengan camat dan desa/kelurahan. Kemudian beberapa kemudahan kami berikan kepada wajib pajak. Salah satunya manakala mereka keberatan, kemudian cara membayarnya, otomatis kami siap melayani," katanya.