Magelang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terus menggiatkan desa antipolitik uang untuk mencegah masyarakat terlibat dalam money politic pada Pemilu 2024.
Selain desa antipolitik uang, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Shaleh di Magelang, Selasa, pihaknya juga membentuk desa pengawasan dan sekolah kader pengawas partisipatif.
"Dengan semakin, banyak orang menolak politik uang. Makin banyak orang mengajak jangan menerima politik uang maka potensinya akan makin rendah," katanya.
Habib Shaleh menyebutkan di Kabupaten magelang terdapat 24 desa antipolitik uang.
Menurut dia, belum semua kecamatan memiliki desa antipollitik uang. Namun, ada kecamatan yang memiliki dua desa antipolitik uang.
Sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu), kata dia, terdiri atas bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian.
Terkait dengan indikasi temuan dana politik berasal dari jaringan narkotika oleh Bareskrim Polri, dia mengatakan bahwa sejauh ini di Kabupaten Magelang belum ada kasus tersebut.
"Kami belum menemukan adanya penggunaan dana politik dari jaringan narkotika. Ini mengingat penggunaan narkotika di Kabupaten Magelang termasuk rendah. Mereka bukan bandar, melainkan pemakai dan pengecer," katanya.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan satuan narkoba, kata dia, Magelang itu hanya sebagai ampiran, bukan tempat bandarnya.
Habib menuturkan bahwa indikasi ke sana kecil sekali penggunaan dana politik dari jaringan narkotika karena rata-rata di Magelang pemakai kelas kecil.
Selain desa antipolitik uang, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Shaleh di Magelang, Selasa, pihaknya juga membentuk desa pengawasan dan sekolah kader pengawas partisipatif.
"Dengan semakin, banyak orang menolak politik uang. Makin banyak orang mengajak jangan menerima politik uang maka potensinya akan makin rendah," katanya.
Habib Shaleh menyebutkan di Kabupaten magelang terdapat 24 desa antipolitik uang.
Menurut dia, belum semua kecamatan memiliki desa antipollitik uang. Namun, ada kecamatan yang memiliki dua desa antipolitik uang.
Sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu), kata dia, terdiri atas bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian.
Terkait dengan indikasi temuan dana politik berasal dari jaringan narkotika oleh Bareskrim Polri, dia mengatakan bahwa sejauh ini di Kabupaten Magelang belum ada kasus tersebut.
"Kami belum menemukan adanya penggunaan dana politik dari jaringan narkotika. Ini mengingat penggunaan narkotika di Kabupaten Magelang termasuk rendah. Mereka bukan bandar, melainkan pemakai dan pengecer," katanya.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan satuan narkoba, kata dia, Magelang itu hanya sebagai ampiran, bukan tempat bandarnya.
Habib menuturkan bahwa indikasi ke sana kecil sekali penggunaan dana politik dari jaringan narkotika karena rata-rata di Magelang pemakai kelas kecil.