Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu berinovasi dalam keterbukaan informasi yang sudah menjadi tuntutan masyarakat.
"Seluruh dinas harus berinovasi, tidak hanya dari Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP), di Semarang, Selasa.
Kunjungan komisioner KIP itu dalam rangka penilaian tahap akhir terhadap 10 besar calon penerima Anugrah Tinarbuka 2023 dari KIP dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional, salah satunya Wali Kota Semarang.
Meski hanya kepala daerah yang dinilai, Ita, sapaan akrab Hevarita sengaja mengundang seluruh OPD pada visitasi KIP itu agar seluruh jajaran Pemkot Semarang memiliki komitmen yang sama terhadap keterbukaan informasi.
"Kenapa saya undang semuanya? Padahal yang ditanya saya saja. Ini adalah agar temen-temen OPD juga punya komitmen. Semua dinas harus berinovasi, tidak hanya dari Diskominfo," kata Wali Kota Semarang perempuan pertama itu.
Dari Diskominfo Kota Semarang, kata dia, sifatnya hanya memfasilitasi dalam kewenangannya sebagai pengelola "server" dan jaringan internet, sedangkan inovasi keterbukaan informasi publik harus dilakukan semua OPD.
Ia mencontohkan inovasi yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro Semarang dalam pelayanan informasi bagi keluarga pasien yang sedang dirawat di ruang intensive care unit (ICU).
Yakni, melalui aplikasi SiRindu, inovasi dari pelayanan ICU RSWN bagi keluarga pasien, berupa kondisi terkini pasien di ruang perawatan intensif yang diberikan melalui pesan otomatis WhatsApp, dan terintegrasi dengan program sistem informasi RS.
Dengan inovasi tersebut, RSUD milik Pemkot Semarang itu sukses meraih penghargaan "Top 5 Pelayanan Publik" di tingkat Jateng yang diharapkan bisa menjadi contoh OPD-OPD lainnya.
"Kami mengundang OPD, mengundang petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Karena kita ini dilihat oleh masyarakat sebagai badan publik dengan keterbukaan informasi," ujarnya.
Selain itu, Ita juga mengingatkan pentingnya pengelolaan media sosial yang dimiliki masing-masing OPD sebagai sarana untuk menampung keluhan dan saran dari masyarakat yang harus dilayani dengan baik.
"Kenapa medsos dibuka? Sekarang ini aman milenial. Ibu-ibu kan pakai Facebook biasanya ya, kalau untuk Instagram dan Youtube dipakai anak-anak milenial dan usia produktif," katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng optimalkan program "satu OPD satu desa dampingan"
"Seluruh dinas harus berinovasi, tidak hanya dari Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP), di Semarang, Selasa.
Kunjungan komisioner KIP itu dalam rangka penilaian tahap akhir terhadap 10 besar calon penerima Anugrah Tinarbuka 2023 dari KIP dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional, salah satunya Wali Kota Semarang.
Meski hanya kepala daerah yang dinilai, Ita, sapaan akrab Hevarita sengaja mengundang seluruh OPD pada visitasi KIP itu agar seluruh jajaran Pemkot Semarang memiliki komitmen yang sama terhadap keterbukaan informasi.
"Kenapa saya undang semuanya? Padahal yang ditanya saya saja. Ini adalah agar temen-temen OPD juga punya komitmen. Semua dinas harus berinovasi, tidak hanya dari Diskominfo," kata Wali Kota Semarang perempuan pertama itu.
Dari Diskominfo Kota Semarang, kata dia, sifatnya hanya memfasilitasi dalam kewenangannya sebagai pengelola "server" dan jaringan internet, sedangkan inovasi keterbukaan informasi publik harus dilakukan semua OPD.
Ia mencontohkan inovasi yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro Semarang dalam pelayanan informasi bagi keluarga pasien yang sedang dirawat di ruang intensive care unit (ICU).
Yakni, melalui aplikasi SiRindu, inovasi dari pelayanan ICU RSWN bagi keluarga pasien, berupa kondisi terkini pasien di ruang perawatan intensif yang diberikan melalui pesan otomatis WhatsApp, dan terintegrasi dengan program sistem informasi RS.
Dengan inovasi tersebut, RSUD milik Pemkot Semarang itu sukses meraih penghargaan "Top 5 Pelayanan Publik" di tingkat Jateng yang diharapkan bisa menjadi contoh OPD-OPD lainnya.
"Kami mengundang OPD, mengundang petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Karena kita ini dilihat oleh masyarakat sebagai badan publik dengan keterbukaan informasi," ujarnya.
Selain itu, Ita juga mengingatkan pentingnya pengelolaan media sosial yang dimiliki masing-masing OPD sebagai sarana untuk menampung keluhan dan saran dari masyarakat yang harus dilayani dengan baik.
"Kenapa medsos dibuka? Sekarang ini aman milenial. Ibu-ibu kan pakai Facebook biasanya ya, kalau untuk Instagram dan Youtube dipakai anak-anak milenial dan usia produktif," katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng optimalkan program "satu OPD satu desa dampingan"