Magelang (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang menyelenggarakan sosialisasi perundang-undangan pelayanan publik bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK-WBBM).
"Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan mutu pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang membahagiakan," kata Sekretaris Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita Kota Magelang, Rabu (29/3) itu, diikuti 155 orang terdiri atas unsur pemkot, lembaga mitra Disdukcapil, camat, lurah, Tim Penggerak PKK, DPD LPM, LPMK, dan ketua RT/RW se-Kota Magelang.
Dia menjelaskan sosialisasi peraturan perundang-undangan ini penjabaran dan dukungan terhadap sembilan program unggulan Pemkot Magelang, melalui urusan bidang pelayanan administrasi kependudukan, yaitu "Ngopi Bareng Pak Wali".
"'Ngopi Bareng Pak Wali' merupakan penyampaian sosialisasi dan informasi terkait peningkatan layanan publik kepada masyarakat," katanya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengharapkan sosialisasi tersebut berkontribusi pada reformasi birokrasi yang berkelanjutan untuk pelayanan prima kepada para mitra kerja dan masyarakat.
Ia menjelaskan praktik-praktik KKN menimbulkan mudarat bagi negara dan rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap wujud paling buruk dan ganas dari gejala kemerosotan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Dia mengatakan jajaran birokrasi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan memiliki wewenang mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan.
Oleh karena itu, katanya, kekuasaan yang demikian besar memerlukan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjadi pedoman terciptanya pemerintahan yang baik.
Dia mengemukakan konsep kolaborasi pentahelix berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan KKN.
Model kerja sama yang melibatkan peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, katanya, dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
"Sebatang lidi tidak berarti apa-apa, tetapi bila banyak lidi diikat menjadi sapu, maka dapat menyapu segala-galanya. Demikian halnya dalam upaya menyapu segala bentuk KKN, kolaborasi pentahelix berperan penting," katanya.
"Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan mutu pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang membahagiakan," kata Sekretaris Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita Kota Magelang, Rabu (29/3) itu, diikuti 155 orang terdiri atas unsur pemkot, lembaga mitra Disdukcapil, camat, lurah, Tim Penggerak PKK, DPD LPM, LPMK, dan ketua RT/RW se-Kota Magelang.
Dia menjelaskan sosialisasi peraturan perundang-undangan ini penjabaran dan dukungan terhadap sembilan program unggulan Pemkot Magelang, melalui urusan bidang pelayanan administrasi kependudukan, yaitu "Ngopi Bareng Pak Wali".
"'Ngopi Bareng Pak Wali' merupakan penyampaian sosialisasi dan informasi terkait peningkatan layanan publik kepada masyarakat," katanya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengharapkan sosialisasi tersebut berkontribusi pada reformasi birokrasi yang berkelanjutan untuk pelayanan prima kepada para mitra kerja dan masyarakat.
Ia menjelaskan praktik-praktik KKN menimbulkan mudarat bagi negara dan rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap wujud paling buruk dan ganas dari gejala kemerosotan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Dia mengatakan jajaran birokrasi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan memiliki wewenang mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan.
Oleh karena itu, katanya, kekuasaan yang demikian besar memerlukan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjadi pedoman terciptanya pemerintahan yang baik.
Dia mengemukakan konsep kolaborasi pentahelix berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan KKN.
Model kerja sama yang melibatkan peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, katanya, dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
"Sebatang lidi tidak berarti apa-apa, tetapi bila banyak lidi diikat menjadi sapu, maka dapat menyapu segala-galanya. Demikian halnya dalam upaya menyapu segala bentuk KKN, kolaborasi pentahelix berperan penting," katanya.