Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan persebaran dokter spesialis di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, hingga saat ini belum merata karena terfokus di wilayah perkotaan.
"Kebutuhan dokter spesialis di Kabupaten Banyumas sudah terpenuhi untuk empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang, tetapi persebaran belum merata," katanya di Purwokerto, Banyumas, Jumat.
Menurut dia, belum meratanya persebaran dokter spesialis itu terjadi karena mengikuti lokasi rumah sakit.
Dalam hal ini, kata dia, rumah sakit di Kabupaten Banyumas hingga saat ini lebih banyak di kota khususnya Purwokerto.
Lebih lanjut, Bupati mengakui organisasi profesi di bidang kedokteran sudah sangat mendukung persebaran dokter spesialis dengan memberikan rekomendasi.
"Namun RUU (Rancangan Undang-Undang) Kesehatan diharapkan dapat mengatur distribusi fasilitas pelayanan kesehatan dan juga distribusi penempatan tenaga kesehatan," katanya.
Berdasarkan data, di Kabupaten Banyumas hingga saat ini terdapat lebih dari 20 rumah sakit yang sebagian besar berada di Purwokerto, tiga di antaranya rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit tentara.
Dalam hal ini, tiga rumah sakit pemerintah tersebut terdiri atas RSUD Banyumas di Kecamatan Banyumas dan RSUD Ajibarang di Kecamatan Ajibarang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan rumah sakit tentara berupa RST Wijayakusuma Purwokerto.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur RSMS Purwokerto dr. Untung Gunarto, Sp.S., M.M. mengatakan jumlah dokter umum dan dokter spesialis yang melayani pasien di rumah sakit milik Pemprov Jateng itu sudah cukup.
"Yang masih kurang adalah dokter subspesialis," katanya di Purwokerto, Senin (6/2)
Menurut dia, kurangnya dokter subspesialis tersebut disebabkan dokter-dokter spesialis yang telah menyelesaikan program fellowship dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari Kolegium pengampu cabang keilmuan terkait itu belum banyak diproduksi atau tersedia.
Ia mengakui jika sebenarnya masalah dokter itu lebih ke arah pemerataan dalam hal jaminan hidup layak di daerah-daerah sehingga dokter menumpuk di kota besar.
Selain itu, kata dia, hal tersebut juga berkaitan dengan penyediaan sarana dan selama ini banyak terpusat di kota-kota besar saja.
Baca juga: Akademisi sebut atasi kekurangan dokter spesialis lewat fasilitasi PTS
"Kebutuhan dokter spesialis di Kabupaten Banyumas sudah terpenuhi untuk empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang, tetapi persebaran belum merata," katanya di Purwokerto, Banyumas, Jumat.
Menurut dia, belum meratanya persebaran dokter spesialis itu terjadi karena mengikuti lokasi rumah sakit.
Dalam hal ini, kata dia, rumah sakit di Kabupaten Banyumas hingga saat ini lebih banyak di kota khususnya Purwokerto.
Lebih lanjut, Bupati mengakui organisasi profesi di bidang kedokteran sudah sangat mendukung persebaran dokter spesialis dengan memberikan rekomendasi.
"Namun RUU (Rancangan Undang-Undang) Kesehatan diharapkan dapat mengatur distribusi fasilitas pelayanan kesehatan dan juga distribusi penempatan tenaga kesehatan," katanya.
Berdasarkan data, di Kabupaten Banyumas hingga saat ini terdapat lebih dari 20 rumah sakit yang sebagian besar berada di Purwokerto, tiga di antaranya rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit tentara.
Dalam hal ini, tiga rumah sakit pemerintah tersebut terdiri atas RSUD Banyumas di Kecamatan Banyumas dan RSUD Ajibarang di Kecamatan Ajibarang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan rumah sakit tentara berupa RST Wijayakusuma Purwokerto.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur RSMS Purwokerto dr. Untung Gunarto, Sp.S., M.M. mengatakan jumlah dokter umum dan dokter spesialis yang melayani pasien di rumah sakit milik Pemprov Jateng itu sudah cukup.
"Yang masih kurang adalah dokter subspesialis," katanya di Purwokerto, Senin (6/2)
Menurut dia, kurangnya dokter subspesialis tersebut disebabkan dokter-dokter spesialis yang telah menyelesaikan program fellowship dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari Kolegium pengampu cabang keilmuan terkait itu belum banyak diproduksi atau tersedia.
Ia mengakui jika sebenarnya masalah dokter itu lebih ke arah pemerataan dalam hal jaminan hidup layak di daerah-daerah sehingga dokter menumpuk di kota besar.
Selain itu, kata dia, hal tersebut juga berkaitan dengan penyediaan sarana dan selama ini banyak terpusat di kota-kota besar saja.
Baca juga: Akademisi sebut atasi kekurangan dokter spesialis lewat fasilitasi PTS