Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menambah perempuan kader PDI Perjuangan menjadi kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah.
"Saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah, tujuh di antaranya kader dari PDI Perjuangan, yakni bupati Purbalingga, bupati Klaten, bupati Sukoharjo, bupati Demak, bupati Grobogan, dan bupati Sragen," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Senin.
Bahkan, tambah Ganjar usai melantik Hevearita sebagai Wali Kota Semarang sisa masa jabatan 2021-2026 itu, Hevearita menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota dalam sejarah pemerintahan Kota Semarang.
Ganjar mengungkapkan PDI Perjuangan merupakan partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak, yakni 43 kepala daerah perempuan, yang 14 di antaranya adalah kader partai banteng moncong putih itu.
Jika ditambah dengan sembilan wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan kini memiliki 25 pemimpin daerah perempuan.
"Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern," tambah Ganjar.
Dia mengutip pemikiran Presiden pertama RI Soekarno dalam buku Sarinah.
"Yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama," kata Ganjar mengutip buku Bung Karno.
Ganjar teringat pada sosok Kunti dalam epos Mahabharata yang digambarkan sebagai perempuan tidak asal nrimo ing pandum (filosofi Jawa untuk bersikap tulus dan ikhlas), tapi juga sosok yang nggetih (berdarah) berjuang untuk rakyatnya sekaligus guru yang membangun kultur dan adab bagi anak-anaknya.
"Kehebatan Kunti menitis pada para kepala daerah perempuan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif daripada kepala daerah laki-laki," kata Ketua PP Kagama itu.
Dia juga mencontohkan kemajuan Bupati Grobogan Sri Sumarni yang mengajukan pinjaman Rp115 miliar untuk percepatan pembangunan 19 kecamatan di Grobogan. Terobosan itu untuk mengatasi APBD Grobogan yang sangat kecil untuk biaya pembangunan.
Selain itu, ada pula Bupati Klaten Sri Mulyani yang menggandeng Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) untuk mengembangkan Padi Rojolele hingga melahirkan varietas Rojolele Srinar dan Rojolele Srinuk dengan usia tanam lebih pendek dan tahan hama serta harga lebih tinggi.
"Hebatnya kader-kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil sulapan. Mereka kader beneran, berjuang dari bawah, bukan hasil comotan dari kiri kanan. Kami meraihnya dengan perjuangan sangat panjang," katanya.
Capaian itu, menurut Ganjar, tak lepas dari perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengawal lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
"Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan termasuk pemantapan kaderisasi lewat program khusus pendidikan bagi kader perempuan. Waktu itu, kebetulan saya dapat tugas jadi pemateri dalam kursus kader perempuan di Ciawi, Bogor," katanya.
Sementara itu, terkait tugas Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ganjar menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dirinya mengaku siap melakukan kolaborasi dengan Pemkot Semarang.
"Mbak Ita, saya mendorong terus untuk mengoptimalkan seluruh potensi Kota Semarang. Mulai perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, wisata hingga persoalan infrastruktur," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengaku kehadiran Megawati dalam pelantikan itu memberikan semangat dan energi bagi para kader PDI Perjuangan di Jateng, khususnya dalam hal bekerja melayani masyarakat.
"Keberadaan Ibu Megawati di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi luar biasa bagi kami untuk lebih bersemangat bekerja dalam melayani masyarakat," ujar Ganjar.
Hevearita menjadi Wali Kota Semarang melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2021-2026 menggantikan Hendrar Prihadi yang ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Oktober 2022.(LHP)