Semarang (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah yang secara umum semakin baik, khususnya tiga dinas dinilai banyak melakukan perbaikan standar pelayanan dalam satu tahun terakhir.
"Pembenahan-pembenahan itu bisa terlihat secara optimal, hasil penilaian kami ini harus dibuktikan dengan nyata dan signifikan dirasakan benar oleh masyarakat," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Semarang, Jumat.
Ketiga dinas di lingkungan Pemprov Jateng itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial.
Robert Na Endi Jaweng bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkesempatan menyerahkan hasil penilaian ke sepuluh pemerintah kota dan kabupaten terbaik di Jateng.
Pemerintah kabupaten penerima hasil penilaian kepatuhan terbaik adalah Kabupaten Grobogan, Banyumas, Kendal, Kudus, dan Kabupaten Tegal, sedangkan pemerintah kota penerimanya adalah Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, serta Salatiga.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta agar indikator administratif jangan menjadi standar untuk menilai kualitas pelayanan publik karena baik atau buruknya m dapat diketahui dari suara masyarakat.
“Saya senang karena dari ORI menilai dari luar dan kemudian kami mencoba melihat daerah-daerah yang dulu layanan publik nya merah sekarang sudah bisa hijau,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi para kepala daerah yang telah melakukan perbaikan pelayanan publik nya.
Dirinya menyebut indikasi penilaian pelayanan publik sudah baik atau belum, dapat dinilai dari suara masyarakat.
“Makin banyak sound yang keluar di publik maka sebenarnya layanan itu buruk, gitu saja, tapi kalau pakai indikator-indikator yang sifatnya administratif tentu tidak akan terasa oleh masyarakat,” tuturnya.
Selama hampir sepuluh tahun memimpin, lanjut Ganjar, keluhan yang muncul dari masyarakat seringkali terkait tiga sektor yakni pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial.
“Itulah ekspektasi publik untuk kemudian dia bisa mendapatkan layanan terbaik sehingga kehadiran ORI untuk memberikan penilaian dan menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah untuk perbaikan,” ujarnya.
Menurut dia, ada lima kabupaten/kota terbaik yang bisa dirujuk dari sebelumnya apakah melakukan perbaikan atau tidak.
Ganjar berharap pemerintah kabupaten/kota yang nilai pelayanan publik sudah baik, bisa berbagi pengalaman.