Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang memiliki pekerjaan rumah untuk membebaskan lahan untuk berbagai proyek penanganan banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu.
Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di Semarang, Rabu, mengatakan pengadaan lahan tersebut antara lain untuk pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai.
Ia menyebut dibutuhkan lahan seluas 250 ha untuk membangun kolam retensi yang nantinya menjadi tulang punggung pengendalian banjir di wilayah Semarang bagian timur.
"Nantinya aliran Sungai Babon dan Sringin akan masuk ke situ," katanya.
Selain itu, kata dia, masih dibutuhkan pembebasan sekitar 11 ha lahan untuk program normalisasi Sungai Plumbon sepanjang 4,8 meter.
Untuk pengendalian banjir di wilayah barat, lanjut dia, masih dilakukan pembebasan lahan guna pekerjaan Jembatan Sungai Bringin serta jembatan rel KA yang melintas di atasnya.
"Anggaran normalisasi dan peninggian jembatan ada di Kementerian PUPR, Pemkot Semarang tinggal menyediakan lahan agar normalisasi berjalan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pelaksanaan pembebasan lahan tersebut membutuhkan dukungan anggaran.
Pemkot Semarang telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Semarang, lanjut dia, untuk membahas kebutuhan anggaran tersebut.
Berbagai upaya penanganan banjir tersebut, menurut dia, akan didukung oleh Kementerian PUPR, antara lain dengan menambah jumlah pompa air di Sungai Tenggang dan Sringin.
Ia menyebut banjir yang terjadi beberapa hari lalu diakibatkan oleh kemampuan pompa air yang tidak sebanding dengan limpahan air hujan.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman akan mendorong agar program penanggulangan banjir bisa berjalan baik.
Ia mencontohkan kebutuhan anggaran untuk normalisasi Sungai Plumbon sekitar Rp200 miliar.
l
Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di Semarang, Rabu, mengatakan pengadaan lahan tersebut antara lain untuk pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai.
Ia menyebut dibutuhkan lahan seluas 250 ha untuk membangun kolam retensi yang nantinya menjadi tulang punggung pengendalian banjir di wilayah Semarang bagian timur.
"Nantinya aliran Sungai Babon dan Sringin akan masuk ke situ," katanya.
Selain itu, kata dia, masih dibutuhkan pembebasan sekitar 11 ha lahan untuk program normalisasi Sungai Plumbon sepanjang 4,8 meter.
Untuk pengendalian banjir di wilayah barat, lanjut dia, masih dilakukan pembebasan lahan guna pekerjaan Jembatan Sungai Bringin serta jembatan rel KA yang melintas di atasnya.
"Anggaran normalisasi dan peninggian jembatan ada di Kementerian PUPR, Pemkot Semarang tinggal menyediakan lahan agar normalisasi berjalan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pelaksanaan pembebasan lahan tersebut membutuhkan dukungan anggaran.
Pemkot Semarang telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Semarang, lanjut dia, untuk membahas kebutuhan anggaran tersebut.
Berbagai upaya penanganan banjir tersebut, menurut dia, akan didukung oleh Kementerian PUPR, antara lain dengan menambah jumlah pompa air di Sungai Tenggang dan Sringin.
Ia menyebut banjir yang terjadi beberapa hari lalu diakibatkan oleh kemampuan pompa air yang tidak sebanding dengan limpahan air hujan.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman akan mendorong agar program penanggulangan banjir bisa berjalan baik.
Ia mencontohkan kebutuhan anggaran untuk normalisasi Sungai Plumbon sekitar Rp200 miliar.
l