Boyolali (ANTARA) - Komisi VI DPR RI mengajak industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di sela Sosialisasi Program KUR dan Lembaga Keuangan Untuk Kredit Usaha Rakyat melalui daring yang diikuti dari Boyolali, Jumat (30/9), mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha terlihat jelas khususnya terhadap skala menengah ke bawah.
"Saya lihat betul, (bunga, red.) KUR dari 19 persen saat Pak Jokowi awal menjadi Presiden, turun secara bertahap hingga saat ini menjadi enam persen," katanya.
Bahkan, dikatakannya, untuk bunga non-KUR di kisaran 12 persen. Meski saat ini pelaku usaha masih mengakses KUR diharapkan mereka mulai menghitung keuangan dengan bunga normal.
"Jadi walaupun pelaku UMKM nyicil bunga enam persen tapi penghitungannya dalam pembukuan tetap 12-14 persen. Jadi menghitung ongkos produksi dengan realistis," katanya.
Bukan hanya bunga kredit tetapi penghitungan secara realistis tersebut juga termasuk untuk upah tenaga kerja. Dengan demikian, pelaku usaha akan tahu sejauh mana untung rugi usaha mereka.
"Kadang yang ikut ngurusi keluarga, tapi upahnya harus dihitung secara profesional, yang paling riil," katanya.
Selain akses kredit, untuk pemasaran secara digital juga menjadi salah satu fokus dari DPR RI.
Ia mengatakan saat ini era digital sudah akrab dengan pelaku usaha mikro khususnya di Boyolali.
"Harapannya pelaku UMKM akan makin mampu melihat pasar yang terus berubah, konsumen terus melihat berbagai produk di era teknologi karena pilihan banyak. Satu jenis makanan saja akan lihat kemasannya. Ini harus menjadi perhatian pelaku usaha juga," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Karsino mengatakan seluruh peserta pada sosialisasi tersebut merupakan IKM binaan pemerintah daerah.
Ia berharap melalui pertemuan tersebut akses IKM terhadap perbankan akan lebih terbuka.
"Faktor di lapangan, IKM itu kan belum sepenuhnya mengakses perbankan secara maksimal. Dengan pertemuan ini harapannya biar akses lebih terbuka," katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di sela Sosialisasi Program KUR dan Lembaga Keuangan Untuk Kredit Usaha Rakyat melalui daring yang diikuti dari Boyolali, Jumat (30/9), mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha terlihat jelas khususnya terhadap skala menengah ke bawah.
"Saya lihat betul, (bunga, red.) KUR dari 19 persen saat Pak Jokowi awal menjadi Presiden, turun secara bertahap hingga saat ini menjadi enam persen," katanya.
Bahkan, dikatakannya, untuk bunga non-KUR di kisaran 12 persen. Meski saat ini pelaku usaha masih mengakses KUR diharapkan mereka mulai menghitung keuangan dengan bunga normal.
"Jadi walaupun pelaku UMKM nyicil bunga enam persen tapi penghitungannya dalam pembukuan tetap 12-14 persen. Jadi menghitung ongkos produksi dengan realistis," katanya.
Bukan hanya bunga kredit tetapi penghitungan secara realistis tersebut juga termasuk untuk upah tenaga kerja. Dengan demikian, pelaku usaha akan tahu sejauh mana untung rugi usaha mereka.
"Kadang yang ikut ngurusi keluarga, tapi upahnya harus dihitung secara profesional, yang paling riil," katanya.
Selain akses kredit, untuk pemasaran secara digital juga menjadi salah satu fokus dari DPR RI.
Ia mengatakan saat ini era digital sudah akrab dengan pelaku usaha mikro khususnya di Boyolali.
"Harapannya pelaku UMKM akan makin mampu melihat pasar yang terus berubah, konsumen terus melihat berbagai produk di era teknologi karena pilihan banyak. Satu jenis makanan saja akan lihat kemasannya. Ini harus menjadi perhatian pelaku usaha juga," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Karsino mengatakan seluruh peserta pada sosialisasi tersebut merupakan IKM binaan pemerintah daerah.
Ia berharap melalui pertemuan tersebut akses IKM terhadap perbankan akan lebih terbuka.
"Faktor di lapangan, IKM itu kan belum sepenuhnya mengakses perbankan secara maksimal. Dengan pertemuan ini harapannya biar akses lebih terbuka," katanya.