Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta memastikan keluarga penerima manfaat yang tidak memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) BBM akan menerima bantuan dari pemerintah daerah.
"Nanti warga yang sekiranya tidak dapat BLT atau BSU kami cover lewat 2 persen itu, tenang saja," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Terkait hal itu, ia mengakui ada beberapa keluhan yang masuk ke Pemkot Surakarta terkait penyaluran BLT BBM yang tidak tepat sasaran. Beberapa di antaranya datang dari Kelurahan Mojosongo dan beberapa kelurahan lain.
"Harus ekstra hati-hati sekali, ada beberapa keluhan seperti itu (penyaluran tidak tepat sasaran), tetapi sekali lagi data-data penerima dari Kementerian Sosial. Itu datanya bukan dari kami," katanya.
Ia mengatakan kasus penyaluran yang tidak sasaran tersebut kemungkinan dulunya penerima manfaat pernah terdata pada program keluarga harapan (PKH).
"Tapi sudah upgrade, sudah tidak rentan lagi. Biasanya yang seperti itu, seharusnya ini diluruskan dari PKH," katanya.
Sementara itu, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk jaring pengaman sosial setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Pemkot Surakarta berencana menggunakan anggaran dari biaya tidak terduga (BTT). Dengan demikian, alokasi anggaran yang disiapkan akan lebih besar dibandingkan DTU.
Rencananya untuk alokasi jaring pengaman sosial yang bersumber pada APBD, Pemkot Surakarta mengalokasikan Rp14 miliar.
"Amanahnya 2 persen cuma Rp4,2 miliar, kami jadikan Rp14 miliar. Intinya kami disuruh 2 persen, tapi nanti lebih," katanya.***3***
"Nanti warga yang sekiranya tidak dapat BLT atau BSU kami cover lewat 2 persen itu, tenang saja," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Terkait hal itu, ia mengakui ada beberapa keluhan yang masuk ke Pemkot Surakarta terkait penyaluran BLT BBM yang tidak tepat sasaran. Beberapa di antaranya datang dari Kelurahan Mojosongo dan beberapa kelurahan lain.
"Harus ekstra hati-hati sekali, ada beberapa keluhan seperti itu (penyaluran tidak tepat sasaran), tetapi sekali lagi data-data penerima dari Kementerian Sosial. Itu datanya bukan dari kami," katanya.
Ia mengatakan kasus penyaluran yang tidak sasaran tersebut kemungkinan dulunya penerima manfaat pernah terdata pada program keluarga harapan (PKH).
"Tapi sudah upgrade, sudah tidak rentan lagi. Biasanya yang seperti itu, seharusnya ini diluruskan dari PKH," katanya.
Sementara itu, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk jaring pengaman sosial setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Pemkot Surakarta berencana menggunakan anggaran dari biaya tidak terduga (BTT). Dengan demikian, alokasi anggaran yang disiapkan akan lebih besar dibandingkan DTU.
Rencananya untuk alokasi jaring pengaman sosial yang bersumber pada APBD, Pemkot Surakarta mengalokasikan Rp14 miliar.
"Amanahnya 2 persen cuma Rp4,2 miliar, kami jadikan Rp14 miliar. Intinya kami disuruh 2 persen, tapi nanti lebih," katanya.***3***