Kudus (ANTARA) - Dosen Universitas Muria Kudus (UMK) Hidayatullah menilai wacana kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi elpiji ke kompor listrik harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
"Karena pengembangan kompor selama ini didominasi kompor elpiji, tentunya menjadi tantangan pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mengembangkan kompor listrik yang hemat listrik serta memiliki suhu panas yang secepat kompor elpiji," ujar Hidayatullah yang juga Dekan Fakultas Hukum UMK menanggapi rencana subsidi elpiji 3 kilogram dialihkan ke kompor listrik di Kudus, Jumat.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama yang bergerak di bidang usaha kuliner juga harus didukung kompor listrik yang dilengkapi dengan alat penyimpan energi listrik yang bisa dibawa keliling.
Ketika tersedia alat yang sedemikian lengkap dan didukung sarana serta prasarana pendukung, dia memastikan, pengalihan subsidi dari elpiji ke kompor listrik, secara perlahan juga akan diterima masyarakat seperti halnya saat pengalihan subsidi minyak tanah ke elpiji.
"Masyarakat saat itu, selain mendapatkan kompor juga dibantu tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Kemudian subsidi minyak tanah dicabut, demikian halnya ketika nanti benar-benar dialihkan ke kompor listrik juga harus ada pencabutan subsidi elpiji agar tidak terjadi kecemburuan karena masih ada yang menikmati kompor elpiji," ujarnya.
Agar pengalihan subsidi tersebut tidak memunculkan permasalahan baru bagi warga kurang mampu, pemerintah juga harus mempertimbangkan tarif listriknya jangan sampai memberatkan masyarakat karena ada wacana tarif listrik juga naik atau ada subsidi listrik untuk pelanggan dari keluarga miskin.
Dengan transformasi ke energi listrik, maka beban pemakaian daya listrik akan semakin tinggi. Jangan sampai pemerintah hanya terkesan mengalihkan permasalahan dari elpiji ke listrik.
Meskipun menjadi pilihan sulit, kata dia, keputusan pemerintah mengalihkan subsidi dari elpiji ke kompor listrik saat terjadi krisis energi secara global akibat perang Rusia dengan Ukraina merupakan langkah tepat.
"Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk kebijakan tersebut apakah hanya bersifat temporer atau berlangsung lama," ujarnya.
Ia berharap kondisi tersebut juga menjadi pendorong baik pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mencari sumber energi alternatif karena sebelumnya ada upaya pengembangan kompor briket. ***1***
"Karena pengembangan kompor selama ini didominasi kompor elpiji, tentunya menjadi tantangan pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mengembangkan kompor listrik yang hemat listrik serta memiliki suhu panas yang secepat kompor elpiji," ujar Hidayatullah yang juga Dekan Fakultas Hukum UMK menanggapi rencana subsidi elpiji 3 kilogram dialihkan ke kompor listrik di Kudus, Jumat.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama yang bergerak di bidang usaha kuliner juga harus didukung kompor listrik yang dilengkapi dengan alat penyimpan energi listrik yang bisa dibawa keliling.
Ketika tersedia alat yang sedemikian lengkap dan didukung sarana serta prasarana pendukung, dia memastikan, pengalihan subsidi dari elpiji ke kompor listrik, secara perlahan juga akan diterima masyarakat seperti halnya saat pengalihan subsidi minyak tanah ke elpiji.
"Masyarakat saat itu, selain mendapatkan kompor juga dibantu tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Kemudian subsidi minyak tanah dicabut, demikian halnya ketika nanti benar-benar dialihkan ke kompor listrik juga harus ada pencabutan subsidi elpiji agar tidak terjadi kecemburuan karena masih ada yang menikmati kompor elpiji," ujarnya.
Agar pengalihan subsidi tersebut tidak memunculkan permasalahan baru bagi warga kurang mampu, pemerintah juga harus mempertimbangkan tarif listriknya jangan sampai memberatkan masyarakat karena ada wacana tarif listrik juga naik atau ada subsidi listrik untuk pelanggan dari keluarga miskin.
Dengan transformasi ke energi listrik, maka beban pemakaian daya listrik akan semakin tinggi. Jangan sampai pemerintah hanya terkesan mengalihkan permasalahan dari elpiji ke listrik.
Meskipun menjadi pilihan sulit, kata dia, keputusan pemerintah mengalihkan subsidi dari elpiji ke kompor listrik saat terjadi krisis energi secara global akibat perang Rusia dengan Ukraina merupakan langkah tepat.
"Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk kebijakan tersebut apakah hanya bersifat temporer atau berlangsung lama," ujarnya.
Ia berharap kondisi tersebut juga menjadi pendorong baik pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mencari sumber energi alternatif karena sebelumnya ada upaya pengembangan kompor briket. ***1***