Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan angka prevalensi stunting di wilayah itu turun minimal 2,5 persen per tahun dalam rangka mendukung pencapaian target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada 2024.
"Saya minta seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan pemangku kepentingan terkait untuk bisa merumuskan target tersebut, kalau saat ini masih 21,6 persen, artinya setiap tahun harus turun minimal 2,5 persen untuk menuju 14 persen pada tahun 2024," kata Bupati Banyumas Achmad Husein saat memberikan sambutan dalam acara Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Menurut dia, target tersebut harus menjadi perhatian seluruh OPD di Kabupaten Banyumas, karena akan sulit dicapai jika saling lempar, sehingga perlu ada penanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut.
Kendati demikian, Husein tetap memberikan apresiasi OPD dan elemen lain yang selama ini telah melakukan upaya penanganan stunting di Kabupaten Banyumas.
Ia meminta setelah acara rembuk tersebut ada laporan setiap bulan agar perkembangan penurunan angka stunting terlihat dan bila perlu ada rapat khusus seperti dalam penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Selain itu, kata dia, setiap OPD bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan, seperti intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.
"Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak, target 14 persen di tahun 2024 akan tercapai. Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat, saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan angka stunting di Banyumas masih cukup tinggi, yakni 21,6 persen, sehingga perlu kerja keras semua pihak yang terlibat.
Sebagai upaya untuk memudahkan penanganan, kata dia, ada penentuan desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentu. Desa lokus akan diampu oleh masing-masing OPD yang terlibat penanganan stunting.
"Permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD adalah masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya ASI eksklusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih masih rendah, rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, serta pernikahan di bawah umur masih tinggi," katanya.
Terkait dengan hal itu, Kristanta mengatakan pihaknya akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memayungi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun Surat Keputusan Bupati Banyumas terkait dengan tim percepatan penurunan angka stunting.
"Saya minta seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan pemangku kepentingan terkait untuk bisa merumuskan target tersebut, kalau saat ini masih 21,6 persen, artinya setiap tahun harus turun minimal 2,5 persen untuk menuju 14 persen pada tahun 2024," kata Bupati Banyumas Achmad Husein saat memberikan sambutan dalam acara Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Menurut dia, target tersebut harus menjadi perhatian seluruh OPD di Kabupaten Banyumas, karena akan sulit dicapai jika saling lempar, sehingga perlu ada penanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut.
Kendati demikian, Husein tetap memberikan apresiasi OPD dan elemen lain yang selama ini telah melakukan upaya penanganan stunting di Kabupaten Banyumas.
Ia meminta setelah acara rembuk tersebut ada laporan setiap bulan agar perkembangan penurunan angka stunting terlihat dan bila perlu ada rapat khusus seperti dalam penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Selain itu, kata dia, setiap OPD bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan, seperti intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.
"Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak, target 14 persen di tahun 2024 akan tercapai. Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat, saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan angka stunting di Banyumas masih cukup tinggi, yakni 21,6 persen, sehingga perlu kerja keras semua pihak yang terlibat.
Sebagai upaya untuk memudahkan penanganan, kata dia, ada penentuan desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentu. Desa lokus akan diampu oleh masing-masing OPD yang terlibat penanganan stunting.
"Permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD adalah masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya ASI eksklusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih masih rendah, rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, serta pernikahan di bawah umur masih tinggi," katanya.
Terkait dengan hal itu, Kristanta mengatakan pihaknya akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memayungi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun Surat Keputusan Bupati Banyumas terkait dengan tim percepatan penurunan angka stunting.