Solo (ANTARA) - Front Pemuda Madura (FPM) menyoroti rasionalisasi harga bahan bakar minyak (BBM) akibat kenaikan harga minyak dunia.
"Melambungnya harga minyak dunia menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia. Minyak dan gas sebagai komoditi vital proses produksi industri dan pembangunan ekonomi masyarakat mesti terjamin ketersediaannya dari hulu hingga hilir," kata Sekretaris Jenderal FPM Muchlas Samorano pada webinar bertajuk "Bincang Energi 2022" diikuti di Solo, Senin (11/4).
Ia mengatakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah komitmen menjaga ketersediaan dan penyaluran BBM hingga ke pelosok negeri.
"Penyesuaian harga BBM merupakan keputusan yang rasional dengan beberapa pertimbangan, seperti krisis geopolitik dan beban keuangan negara," katanya.
Ia mengatakan penyesuaian harga BBM dilakukan dalam rangka menekan pembengkakan keuangan APBN melalui biaya subsidi.
"Menaikkan harga ecer BBM nonsubsidi juga keputusan yang tepat untuk menekan potensi inflasi dan daya beli masyarakat. Keputusan pemerintah sudah tepat dan paling masuk akal," katanya.
Pada kesempatan yang sama, praktisi migas Elan Biantoro mengatakan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak harga minyak dunia yang tinggi, kondisi PT Pertamina sudah cukup berat.
Menurut dia, Pertamina sudah cukup membela rakyat karena kenaikan BBM nonsubsidi bahkan di bawah harga keekonomian.
"Penyesuaian harga BBM secara selektif itu memang hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi 17 persen masyarakat Indonesia. Sementara harga BBM subsidi yang dikonsumsi bahkan 83 persen masyarakat Indonesia tetap stabil. Bahkan kenaikan harga ini masih di bawah nilai keekonomian," katanya.