Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta agar program studi yang ada di universitas dapat relevan atau sesuai dengan perubahan zaman, sebagai upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Presiden, penyiapan SDM dalam dua tahun ini menjadi penting karena Indonesia akan menikmati bonus demografi pada 2030-2035.
"Program studi sekarang ini mungkin hanya relevan lima tahun ini, hati-hati dengan kecepatan perubahan zaman seperti ini," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) yang dipantau dari Jakarta secara virtual, Jumat.
Presiden mengungkapkan bahwa masih banyak program studi di beberapa universitas yang tidak berubah padahal sudah berjalan selama 20-30 tahun.
Kepala Negara juga mengakui bahwa pembubaran sebuah program studi sulit, bahkan pembentukan program studi yang baru juga sulit.
Padahal, kata Presiden, kewenangan untuk membentuk program studi baru sudah didelegasikan kepada perguruan tinggi yang ditetapkan statusnya sebagai badan hukum milik negara (BHMN).
Setidaknya ada 15 perguruan tinggi yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN.
Selain program studi, Presiden juga menekankan pada pusat studi di perguruan tinggi yang sudah tidak relevan namun tidak juga dibubarkan.
"Pusat studi yang saya dengar demikian, yang saya tahu juga demikian. Yang lama tidak dibubarkan, yang sudah jadul tidak dibubarkan, yang baru juga enggak dibentuk," kata Presiden.
Presiden menambahkan bahwa dalam hal transformasi pendidikan, perguruan tinggi harus lincah, cepat belajar dan "updated" atau mengikuti perubahan zaman.
Karena ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat, perguruan tinggi juga harus mengikuti dengan program pendidikan yang dinamis, serta memiliki riset yang sesuai dengan tantangan zaman.
Menurut Presiden, penyiapan SDM dalam dua tahun ini menjadi penting karena Indonesia akan menikmati bonus demografi pada 2030-2035.
"Program studi sekarang ini mungkin hanya relevan lima tahun ini, hati-hati dengan kecepatan perubahan zaman seperti ini," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) yang dipantau dari Jakarta secara virtual, Jumat.
Presiden mengungkapkan bahwa masih banyak program studi di beberapa universitas yang tidak berubah padahal sudah berjalan selama 20-30 tahun.
Kepala Negara juga mengakui bahwa pembubaran sebuah program studi sulit, bahkan pembentukan program studi yang baru juga sulit.
Padahal, kata Presiden, kewenangan untuk membentuk program studi baru sudah didelegasikan kepada perguruan tinggi yang ditetapkan statusnya sebagai badan hukum milik negara (BHMN).
Setidaknya ada 15 perguruan tinggi yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN.
Selain program studi, Presiden juga menekankan pada pusat studi di perguruan tinggi yang sudah tidak relevan namun tidak juga dibubarkan.
"Pusat studi yang saya dengar demikian, yang saya tahu juga demikian. Yang lama tidak dibubarkan, yang sudah jadul tidak dibubarkan, yang baru juga enggak dibentuk," kata Presiden.
Presiden menambahkan bahwa dalam hal transformasi pendidikan, perguruan tinggi harus lincah, cepat belajar dan "updated" atau mengikuti perubahan zaman.
Karena ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat, perguruan tinggi juga harus mengikuti dengan program pendidikan yang dinamis, serta memiliki riset yang sesuai dengan tantangan zaman.