Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Pimpinan TNI AD Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu.
Beberapa arahan Presiden yang dipertegas kembali oleh Kasad ke jajarannya mencakup persoalan kedisiplinan prajurit dan antisipasi terhadap ancaman radikalisme.
“Hari ini titik berat yang akan dibahas bagaimana tindak lanjut dari apa yang disampaikan Bapak Presiden RI saat Rapim kemarin, (di antaranya) tentang perkembangan situasi saat ini yang berpengaruh, yang harus diwaspadai oleh beliau agar hati-hati dengan dampak perkembangan globalisasi,” kata Dudung saat jumpa pers sebelum Rapim TNI AD di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden Jokowi: Tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasi
Ia menyampaikan pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh program-program pemerintah, termasuk di antaranya pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Ini sudah final sehingga apapun nanti yang terjadi proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kami juga akan siapkan pindah ke Kalimantan,” terang Kasad.
Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Pimpinan TNI Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3), memperingatkan pimpinan TNI dan Polri untuk memperhatikan sikap disiplin anggotanya masing-masing beserta keluarganya.
Presiden pada Rapim TNI Polri itu meminta para prajurit dan polisi menjaga diri dan keluarganya agar tidak sembarang memanggil penceramah yang justru dapat menyebarkan paham-paham radikal.
Jokowi juga menyebut ia masih menemukan ada keluarga prajurit dan anggota Polri yang tidak setuju terhadap program-program pemerintah. Padahal, prajurit TNI dan anggota Polri beserta keluarganya dituntut untuk disiplin mengikuti perintah pimpinan dan kebijakan pemerintah.
Terkait itu, Kasad menegaskan ia akan kembali mengingatkan jajarannya.
“Nanti akan saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai salah-salah kita dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme sehingga ini jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus sampai ke keluarga kita,” kata Kasad.
Dalam Rapat Pimpinan TNI AD, Dudung menjelaskan ada evaluasi kinerja TNI AD yang disampaikan oleh Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto.
“Kemudian ada pengarahan dan kebijakan yang saya sampaikan, kemudian ada ceramah atau penyampaian dari para Pangdam,” sebut Jenderal Dudung.
Pangdam VI/Mulawarman, ia menambahkan pada Rapim TNI AD memberi presentasi soal lumbung pangan (food estate), Pangdam IV/Diponegoro memberi presentasi soal radikalisme, dan Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan paparan soal perkembangan situasi di Papua.
Beberapa arahan Presiden yang dipertegas kembali oleh Kasad ke jajarannya mencakup persoalan kedisiplinan prajurit dan antisipasi terhadap ancaman radikalisme.
“Hari ini titik berat yang akan dibahas bagaimana tindak lanjut dari apa yang disampaikan Bapak Presiden RI saat Rapim kemarin, (di antaranya) tentang perkembangan situasi saat ini yang berpengaruh, yang harus diwaspadai oleh beliau agar hati-hati dengan dampak perkembangan globalisasi,” kata Dudung saat jumpa pers sebelum Rapim TNI AD di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden Jokowi: Tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasi
Ia menyampaikan pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh program-program pemerintah, termasuk di antaranya pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Ini sudah final sehingga apapun nanti yang terjadi proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kami juga akan siapkan pindah ke Kalimantan,” terang Kasad.
Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Pimpinan TNI Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3), memperingatkan pimpinan TNI dan Polri untuk memperhatikan sikap disiplin anggotanya masing-masing beserta keluarganya.
Presiden pada Rapim TNI Polri itu meminta para prajurit dan polisi menjaga diri dan keluarganya agar tidak sembarang memanggil penceramah yang justru dapat menyebarkan paham-paham radikal.
Jokowi juga menyebut ia masih menemukan ada keluarga prajurit dan anggota Polri yang tidak setuju terhadap program-program pemerintah. Padahal, prajurit TNI dan anggota Polri beserta keluarganya dituntut untuk disiplin mengikuti perintah pimpinan dan kebijakan pemerintah.
Terkait itu, Kasad menegaskan ia akan kembali mengingatkan jajarannya.
“Nanti akan saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai salah-salah kita dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme sehingga ini jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus sampai ke keluarga kita,” kata Kasad.
Dalam Rapat Pimpinan TNI AD, Dudung menjelaskan ada evaluasi kinerja TNI AD yang disampaikan oleh Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto.
“Kemudian ada pengarahan dan kebijakan yang saya sampaikan, kemudian ada ceramah atau penyampaian dari para Pangdam,” sebut Jenderal Dudung.
Pangdam VI/Mulawarman, ia menambahkan pada Rapim TNI AD memberi presentasi soal lumbung pangan (food estate), Pangdam IV/Diponegoro memberi presentasi soal radikalisme, dan Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan paparan soal perkembangan situasi di Papua.