Wonosobo (ANTARA) - Badan Pengawas Kabupaten (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, mendorong peningkatan kualitas pemilihan umum (pemilu) dengan melakukan pendampingan terhadap pendirian desa antipolitik uang di Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran di lereng Gunung Sumbing.
"Kami memilih Desa Banyumudal karena secara akses jauh dari kota, berada di perbatasan dengan Kabupaten Magelang," kata Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid dalam keterangan pers di Wonosobo, Kamis.
Desa Banyumudal berlokasi cukup jauh dari jantung kota Wonosobo, yakni berada di timur laut kota Wonosobo dengan jarak tempuh sekitar satu jam.
Baca juga: Bajangrejo Purworejo, Desa Antipolitik Uang
Sumali menyebutkan program pengembangan dan pendampingan desa antipolitik uang tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu.
Selain itu, pembangunan desa antipolitik uang itu juga berfungsi sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran ketika terjadi tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Pendampingan ini sebagai mitigasi atau pengurangan risiko potensi pelanggaran menghadapi pemilu atau pilkada, selain itu juga sarana edukatif warga dalam memperkokoh pemahaman pemilu," jelasnya.
Ia menyampaikan sebelum terjadi deklarasi desa antipolitik uang, warga Desa Banyumudal melakukan diskusi terkait pengalaman di desa tersebut saat pemilu dan pilkada, sekaligus memetakan masalah hingga menuliskan harapan ke depan.
"Ini forum merdeka. Semua warga kami minta bercerita. Ada beberapa catatan yang diharapkan. Dari masalah surat suara, masalah DPT (daftar pemilih tetap), hingga pentingnya sosialisasi untuk lansia," katanya.
Kepala Desa (Kades) Banyumudal Tomo menyambut baik pendampingan dari Bawaslu Wonosobo yang datang untuk mengajak pihak desanya jadi desa antipolitik uang.
"Di desa kami sangat kecil kemungkinan ada praktik politik uang. Dulu, saat pilkades (pemilihan kepala desa), saya jadi (kades) tanpa memberi uang atau materi lainnya," katanya.
Sementara itu, warga Desa Banyumudal Hendri berharap pada Pemilu Serentak 2024 terdapat surat suara yang lebih praktis. Kalau perlu, tambahnya, cukup satu lembar surat suara untuk memilih lima jenis pemilu.
"Karena selain lebih lama, banyaknya surat suara bikin bingung pemilih, terutama lansia," ujarnya.
Berbagai masukan dari warga Desa Banyumudal menjadi catatan bagi Bawaslu Wonosobo untuk diteruskan pada forum-forum penyelenggara pemilu.
Baca juga: Bawaslu Wonosobo targetkan dampingi delapan desa antipolitik uang
Baca juga: Bawaslu bentuk desa pengawasan dan antipolitik uang
"Kami memilih Desa Banyumudal karena secara akses jauh dari kota, berada di perbatasan dengan Kabupaten Magelang," kata Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid dalam keterangan pers di Wonosobo, Kamis.
Desa Banyumudal berlokasi cukup jauh dari jantung kota Wonosobo, yakni berada di timur laut kota Wonosobo dengan jarak tempuh sekitar satu jam.
Baca juga: Bajangrejo Purworejo, Desa Antipolitik Uang
Sumali menyebutkan program pengembangan dan pendampingan desa antipolitik uang tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu.
Selain itu, pembangunan desa antipolitik uang itu juga berfungsi sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran ketika terjadi tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Pendampingan ini sebagai mitigasi atau pengurangan risiko potensi pelanggaran menghadapi pemilu atau pilkada, selain itu juga sarana edukatif warga dalam memperkokoh pemahaman pemilu," jelasnya.
Ia menyampaikan sebelum terjadi deklarasi desa antipolitik uang, warga Desa Banyumudal melakukan diskusi terkait pengalaman di desa tersebut saat pemilu dan pilkada, sekaligus memetakan masalah hingga menuliskan harapan ke depan.
"Ini forum merdeka. Semua warga kami minta bercerita. Ada beberapa catatan yang diharapkan. Dari masalah surat suara, masalah DPT (daftar pemilih tetap), hingga pentingnya sosialisasi untuk lansia," katanya.
Kepala Desa (Kades) Banyumudal Tomo menyambut baik pendampingan dari Bawaslu Wonosobo yang datang untuk mengajak pihak desanya jadi desa antipolitik uang.
"Di desa kami sangat kecil kemungkinan ada praktik politik uang. Dulu, saat pilkades (pemilihan kepala desa), saya jadi (kades) tanpa memberi uang atau materi lainnya," katanya.
Sementara itu, warga Desa Banyumudal Hendri berharap pada Pemilu Serentak 2024 terdapat surat suara yang lebih praktis. Kalau perlu, tambahnya, cukup satu lembar surat suara untuk memilih lima jenis pemilu.
"Karena selain lebih lama, banyaknya surat suara bikin bingung pemilih, terutama lansia," ujarnya.
Berbagai masukan dari warga Desa Banyumudal menjadi catatan bagi Bawaslu Wonosobo untuk diteruskan pada forum-forum penyelenggara pemilu.
Baca juga: Bawaslu Wonosobo targetkan dampingi delapan desa antipolitik uang
Baca juga: Bawaslu bentuk desa pengawasan dan antipolitik uang