Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM) Berto Izaak Doko mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pada prinsipnya kami mendukung penuh keinginan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara," kata Ketum PPM Berto dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu petang.
Menurut Ketum PPM Berto, Pemerintah telah melakukan langkah tepat yang tentunya berlandaskan berbagai pertimbangan dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang mendorong keinginan pemindahan IKN ke Kaltim.
Pemindahan IKN ini pernah juga dilakukan oleh Pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 atau pada masa presiden ke-1 RI Ir. Soekarno. Ketika itu atas pertimbangan faktor keamanan dan keselamatan walaupun akhirnya IKN kembali ke Jakarta.
Hal yang lebih mendasar dari rencana pemindahan IKN adalah dalam rangka meminimalisasi kesenjangan pembangunan. Dia lantas berharap pemindahan IKN ke wilayah Timur dapat mengurangi kesenjangan dan mampu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Ketika ditanyakan tentang bagaimana dengan Kota Jakarta ketika IKN telah dipindahkan, menurut Ketum PPM Berto, tidak akan pengaruhi kebesaran Jakarta sebagai kota metropolitan.
"Banyak dicontohkan oleh negara-negara maju yang memisahkan antara kota pusat bisnis dan perdagangan dengan kota pusat pemerintahan," katanya.
Ketum PPM Berto menyatakan bahwa pihaknya akan tetap tegak lurus dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selaku Dewan Pembina PPM untuk mendukung pemerintahan di bawah Presiden RI Jokowi sepanjang demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan bangsa.
Ia mengajak semua elemen bangsa untuk lebih bijak dalam menyikapi melalui pemikiran-pemikiran yang lebih konstruktif dan komprehensif demi kepentingan bangsa dan negara ke depan.
Baca juga: DPR RI sahkan RUU IKN menjadi undang-undang
Baca juga: DPR bantah pembahasan RUU IKN dilakukan tergesa-gesa
Baca juga: Menteri PPN umumkan Nusantara sebagai nama ibu kota baru
"Pada prinsipnya kami mendukung penuh keinginan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara," kata Ketum PPM Berto dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu petang.
Menurut Ketum PPM Berto, Pemerintah telah melakukan langkah tepat yang tentunya berlandaskan berbagai pertimbangan dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang mendorong keinginan pemindahan IKN ke Kaltim.
Pemindahan IKN ini pernah juga dilakukan oleh Pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 atau pada masa presiden ke-1 RI Ir. Soekarno. Ketika itu atas pertimbangan faktor keamanan dan keselamatan walaupun akhirnya IKN kembali ke Jakarta.
Hal yang lebih mendasar dari rencana pemindahan IKN adalah dalam rangka meminimalisasi kesenjangan pembangunan. Dia lantas berharap pemindahan IKN ke wilayah Timur dapat mengurangi kesenjangan dan mampu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Ketika ditanyakan tentang bagaimana dengan Kota Jakarta ketika IKN telah dipindahkan, menurut Ketum PPM Berto, tidak akan pengaruhi kebesaran Jakarta sebagai kota metropolitan.
"Banyak dicontohkan oleh negara-negara maju yang memisahkan antara kota pusat bisnis dan perdagangan dengan kota pusat pemerintahan," katanya.
Ketum PPM Berto menyatakan bahwa pihaknya akan tetap tegak lurus dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selaku Dewan Pembina PPM untuk mendukung pemerintahan di bawah Presiden RI Jokowi sepanjang demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan bangsa.
Ia mengajak semua elemen bangsa untuk lebih bijak dalam menyikapi melalui pemikiran-pemikiran yang lebih konstruktif dan komprehensif demi kepentingan bangsa dan negara ke depan.
Baca juga: DPR RI sahkan RUU IKN menjadi undang-undang
Baca juga: DPR bantah pembahasan RUU IKN dilakukan tergesa-gesa
Baca juga: Menteri PPN umumkan Nusantara sebagai nama ibu kota baru