Batang (ANTARA) - Bupati Batang Wihaji menginformasikan bahwa pemkab telah mengajukan usulan bantuan minyak goreng sebanyak 8 ribu liter kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seiring dengan naiknya harga minyak goreng di pasaran.
"Kami sudah mengajukan 8 ribu liter untuk operasi pasar namun sampai sekarang belum diperoleh. Kita masih mengantre dan selanjutnya bisa sudah (mendapatkan minyak goreng, red.) maka akan dilakukan OP," katanya.
Menurut Wihaji, idealnya harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter tetapi kini di pasaran mencapai Rp19.500 per liter sehingga pemkab berupaya menekan kenaikan harga komoditi itu agar bisa stabil.
"Untuk penyebab kenaikan harga minyak goreng, saya tidak tahu. Akan tetapi cara salah satunya mengendalikan harga minyak goreng adalah operasi pasar," kata Wihaji.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Subiyanto mengatakan bahwa pemkab sudah mengajukan permohonan bantuan minyak goreng ke Pemerintah Provinsi Jateng 8 ribu liter untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasaran.
Nantinya, pengajuan bantuan 8 ribu liter tersebut, kata dia, untuk digunakan operasi pasar (OP) di beberapa pasar tradisional dengan tujuan agar harga minyak goreng bisa segera stabil.
"Semoga Kamis (27/1) atau Jumat (28/1), kami sudah mendapat kabar (bantuan minyak goreng. red.) disetujui oleh Pemprov Jateng. Selanjutnya, OP bisa secepatnya digelar di beberapa pasar tradisional," katanya.
Subiyanto berpendapat kenaikan harga minyak goreng karena diduga produksi kelapa sawit lebih untuk mencukupi kebutuhan ekspor sehingga ketersediaan produksi di dalam negeri berkurang.
"Apalagi, kelapa sawit bisa diolah menjadi bio-diesel. Ini, yang memungkinkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri kekurangan," katanya.
"Kami sudah mengajukan 8 ribu liter untuk operasi pasar namun sampai sekarang belum diperoleh. Kita masih mengantre dan selanjutnya bisa sudah (mendapatkan minyak goreng, red.) maka akan dilakukan OP," katanya.
Menurut Wihaji, idealnya harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter tetapi kini di pasaran mencapai Rp19.500 per liter sehingga pemkab berupaya menekan kenaikan harga komoditi itu agar bisa stabil.
"Untuk penyebab kenaikan harga minyak goreng, saya tidak tahu. Akan tetapi cara salah satunya mengendalikan harga minyak goreng adalah operasi pasar," kata Wihaji.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Subiyanto mengatakan bahwa pemkab sudah mengajukan permohonan bantuan minyak goreng ke Pemerintah Provinsi Jateng 8 ribu liter untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasaran.
Nantinya, pengajuan bantuan 8 ribu liter tersebut, kata dia, untuk digunakan operasi pasar (OP) di beberapa pasar tradisional dengan tujuan agar harga minyak goreng bisa segera stabil.
"Semoga Kamis (27/1) atau Jumat (28/1), kami sudah mendapat kabar (bantuan minyak goreng. red.) disetujui oleh Pemprov Jateng. Selanjutnya, OP bisa secepatnya digelar di beberapa pasar tradisional," katanya.
Subiyanto berpendapat kenaikan harga minyak goreng karena diduga produksi kelapa sawit lebih untuk mencukupi kebutuhan ekspor sehingga ketersediaan produksi di dalam negeri berkurang.
"Apalagi, kelapa sawit bisa diolah menjadi bio-diesel. Ini, yang memungkinkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri kekurangan," katanya.