Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari menyatakan pentingnya langkah konsisten para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam membangun kesadaran warga untuk menghindari jatuh korban ketika terjadi bencana alam.
"Para pemangku kepentingan harus konsisten membangun kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, agar mereka memahami pentingnya langkah-langkah tanggap darurat saat terjadi bencana," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Senin.
Pelatihan tanggap darurat yang konsisten bagi masyarakat di kawasan rawan bencana, menurut dia, penting dilakukan untuk menghindari korban jiwa saat bencana alam terjadi.
Baca juga: MPR: Defisit kompetensi digital harus segera diatasi
Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada periode 1 Januari-18 November 2021 terjadi 2.461 bencana di Indonesia.
Berdasarkan catatan tersebut, Lestari berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah selalu mengedepankan upaya antisipatif dalam menghadapi ancaman bencana alam untuk menghindari jatuh korban.
Langkah antisipasi yang bisa dilakukan, ujar Rerie, sapaan Lestari, antara lain memberi pengetahuan dan pemahaman yang cukup kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan bencana, terkait sejumlah tindakan yang harus segera dilakukan bila terjadi bencana alam.
Penyebarluasan peta wilayah rawan bencana dan pelatihan terkait langkah tanggap darurat yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan bencana, ujar Rerie, harus konsisten dilakukan untuk mengurangi kepanikan masyarakat saat terjadi bencana alam.
Selain itu, katanya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peringatan dini yang diterapkan juga penting sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk menghindari dampak bencana yang lebih parah.
Karena itu, tegas Rerie, sejumlah informasi yang bisa dipakai untuk mendukung upaya mengantisipasi bencana alam harus selalu tersedia serta mudah dipahami masyarakat dan para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengantisipasi ancaman bencana alam.
Rerie berharap di negeri yang dikelilingi rangkaian gunung berapi ini kolaborasi para pemangku kepentingan yang berperan sebagai penyedia informasi cuaca dan ancaman bencana alam, serta pengorganisasian elemen masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam, berjalan dengan baik.
Tanpa kerja sama para pemangku kepentingan dan masyarakat yang baik dalam mengantisipasi bencana alam, menurut Rerie, potensi munculnya korban etiap terjadi bencana alam di Tanah Air akan terus meningkat.
Baca juga: Waka MPR: Empat pilar kebangsaan harus jadi pedoman untuk jawab tantangan
Baca juga: Masyarakat diajak rajut kebinnekaan hadapi krisis multidimensi
"Para pemangku kepentingan harus konsisten membangun kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, agar mereka memahami pentingnya langkah-langkah tanggap darurat saat terjadi bencana," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Senin.
Pelatihan tanggap darurat yang konsisten bagi masyarakat di kawasan rawan bencana, menurut dia, penting dilakukan untuk menghindari korban jiwa saat bencana alam terjadi.
Baca juga: MPR: Defisit kompetensi digital harus segera diatasi
Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada periode 1 Januari-18 November 2021 terjadi 2.461 bencana di Indonesia.
Berdasarkan catatan tersebut, Lestari berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah selalu mengedepankan upaya antisipatif dalam menghadapi ancaman bencana alam untuk menghindari jatuh korban.
Langkah antisipasi yang bisa dilakukan, ujar Rerie, sapaan Lestari, antara lain memberi pengetahuan dan pemahaman yang cukup kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan bencana, terkait sejumlah tindakan yang harus segera dilakukan bila terjadi bencana alam.
Penyebarluasan peta wilayah rawan bencana dan pelatihan terkait langkah tanggap darurat yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan bencana, ujar Rerie, harus konsisten dilakukan untuk mengurangi kepanikan masyarakat saat terjadi bencana alam.
Selain itu, katanya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peringatan dini yang diterapkan juga penting sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk menghindari dampak bencana yang lebih parah.
Karena itu, tegas Rerie, sejumlah informasi yang bisa dipakai untuk mendukung upaya mengantisipasi bencana alam harus selalu tersedia serta mudah dipahami masyarakat dan para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengantisipasi ancaman bencana alam.
Rerie berharap di negeri yang dikelilingi rangkaian gunung berapi ini kolaborasi para pemangku kepentingan yang berperan sebagai penyedia informasi cuaca dan ancaman bencana alam, serta pengorganisasian elemen masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam, berjalan dengan baik.
Tanpa kerja sama para pemangku kepentingan dan masyarakat yang baik dalam mengantisipasi bencana alam, menurut Rerie, potensi munculnya korban etiap terjadi bencana alam di Tanah Air akan terus meningkat.
Baca juga: Waka MPR: Empat pilar kebangsaan harus jadi pedoman untuk jawab tantangan
Baca juga: Masyarakat diajak rajut kebinnekaan hadapi krisis multidimensi