Semarang (ANTARA) -
"Pemprov Jateng hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jateng untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih," kata Ganjar di Semarang, Rabu.
Ganjar menjelaskan bahwa dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan menyusun struktur dan skala upah dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.
Kemudian, pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan struktur dan skala upah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2021 dalam bentuk surat pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya," tegas Ganjar.
Gubernur Ganjar Pranowo juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dimana formula perhitungan dan datanya sudah baku.
UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada para gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ganjar menekankan bahwa upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih melalui penghitungan struktur dan skala upah dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
Sebagai simulasi penerapan struktur dan skala upah di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun minimal penambahan upahnya Rp63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya," ujarnya.
Ganjar menyebutkan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 tentunya kenaikannnya diatas angka tersebut.
"Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10 persen, bahkan 15 persen," katanya.
Berikut ini daftar UMK 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng pada 2022, Kabupaten Cilacap Rp2.230.731, Kabupaten Banyumas Rp1.983.261, Kabupaten Purbalingga Rp1.996.814, Kabupaten Banjarnegara Rp1.819.835, Kabupaten Kebumen Rp1.906.781, Kabupaten Purworejo Rp1.911.850, Kabupaten Wonosobo Rp1.931.285, Kabupaten Magelang Rp2.081.807.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan kepala daerah dan perusahaan-perusahaan di 35 kabupaten/kota agar pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun wajib menerima gaji dengan besaran di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.
"Pemprov Jateng hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jateng untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih," kata Ganjar di Semarang, Rabu.
Ganjar menjelaskan bahwa dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan menyusun struktur dan skala upah dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.
Kemudian, pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan struktur dan skala upah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2021 dalam bentuk surat pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya," tegas Ganjar.
Gubernur Ganjar Pranowo juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dimana formula perhitungan dan datanya sudah baku.
UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada para gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ganjar menekankan bahwa upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih melalui penghitungan struktur dan skala upah dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
Sebagai simulasi penerapan struktur dan skala upah di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun minimal penambahan upahnya Rp63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya," ujarnya.
Ganjar menyebutkan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 tentunya kenaikannnya diatas angka tersebut.
"Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10 persen, bahkan 15 persen," katanya.
Berikut ini daftar UMK 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng pada 2022, Kabupaten Cilacap Rp2.230.731, Kabupaten Banyumas Rp1.983.261, Kabupaten Purbalingga Rp1.996.814, Kabupaten Banjarnegara Rp1.819.835, Kabupaten Kebumen Rp1.906.781, Kabupaten Purworejo Rp1.911.850, Kabupaten Wonosobo Rp1.931.285, Kabupaten Magelang Rp2.081.807.
Kabupaten Boyolali Rp2.010.299, Kabupaten Klaten Rp2.015.623, Kabupaten Sukoharjo Rp1.998.153, Kabupaten Wonogiri Rp1.839.043, Kabupaten Karanganyar Rp2.064.313, Kabupaten Sragen Rp1.839.429, Kabupaten Grobogan Rp1.894.032, Kabupaten Blora Rp1.904.196, Kabupaten Rembang Rp1.874.322, Kabupaten Pati Rp1.968.339, Kabupaten Kudus Rp2.293.058, Kabupaten Jepara Rp2.108.403, Kabupaten Demak Rp2.513.005, Kabupaten Semarang Rp2.311.254,
Kabupaten Temanggung Rp1.887.832, Kabupaten Kendal Rp2.340.312, Kabupaten Batang Rp2.132.535, Kabupaten Pekalongan Rp2.094.646, Kabupaten Pemalang Rp1.940.890, Kabupaten Tegal Rp1.968.446, Kabupaten Brebes Rp1.885.019.
Kemudian, Kota Magelang Rp1.935.913, Kota Surakarta Rp2.035.720, Kota Salatiga Rp2.128.523, Kota Semarang Rp2.835.021, Kota Pekalongan Rp2.156.213, serta Kota Tegal Rp2.005.930.