Purwokerto (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) siap mewujudkan korporatisasi koperasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Kami dari LPDB berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas menghadirkan pelaku usaha khususnya koperasi dan UMKM serta lembaga penjaminan sama off taker-nya (pengambil alih, red.)," kata Kepala Divisi Umum LPDB KUMKM Saifudin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan hal itu di sela kegiatan Sosialisasi Penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM yang diselenggarakan oleh LPDB KUMKM bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas.
Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut dihadirkan dalam satu wadah karena kadang koperasi-koperasi membutuhkan jaminan untuk bisa mengakses dana bergulir.
Bahkan, kata dia, kadang koperasinya secara usaha bagus tetapi dari sisi jaminannya kurang, sehingga dari lembaga penjaminan siap mengover maksimal 70 persen.
"Itu yang pertama. Kedua, kenapa kita hadirkan off taker sebagai buyer (pembeli, red.)? Nah LPDB hadir, pertama melakukan pendampingan, kedua melakukan pembiayaan, ketiga menghadirkan pemasarannya. Nah dari sisi off taker-nya kita hadirkan," katanya.
Ia pun mencontohkan beberapa pihak pengambil alih yang bertindak sebagai pembeli, antara lain Gudang Pangan Nusantara, Rajawali Nusantara Indonesia, dan Bulog.
Menurut dia, pengurus koperasi itu juga harus berinovasi, misalnya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani.
"Nah, koperasinya yang akan mengambil dari hasil pertaniannya itu. Setelah itu, dari koperasinya melakukan MoU dengan off taker-nya itu, apakah diekspor atau dijual ke daerah lain. Jadi memang kami hadir di sini betul-betul mempertemukan satu wadah, di sinilah kami hadir memang untuk masyarakat Banyumas," katanya.
Menurut dia, hal itu dilakukan LPDB KUMKM karena masyarakat Banyumas sangat potensial, baik dari sisi pertanian, peternakan, maupun wisatanya.
"Jadi, segala macam ini ada. Kenapa kami hadirkan dari sisi off taker-nya, karena ketika sudah panen kadang-kadang untuk memasarkannya susah," katanya menegaskan.
Saifudin mengakui hal itu juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian setelah terdampak pandemi COVID-19.
"Siapa pun kena dampak pandemi, kurang lebih hampir dua tahun, makanya kami dari LPDB juga hadir. Bagaimanapun caranya, kami dari pemerintah hadir untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Banyumas itu sendiri," katanya.
Baca juga: Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir bakal salurkan Rp1,2 triliun
Terkait dengan pengoveran yang mencapai 70 persen, dia mengatakan hal itu disebabkan koperasi harus memberikan jaminan 100 persen untuk bisa mengakses LPDB.
Di sisi lain, kata dia, kadang koperasi tidak memiliki agunan sebesar 100 persen, sehingga lembaga penjaminan hadir untuk bisa mengover jaminan tersebut maksimal 70 persen.
"Kebetulan kami sudah ada MoU dengan lembaga penjaminan. Kami hadirkan dari sisi Jamkrida-nya (PT Penjaminan Kredit Daerah, red.), terus dari sisi Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) Syariah," katanya.
Ia mengatakan Askrindo Syariah turut dihadirkan karena di Banyumas pun ada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.
Dengan demikian, kata dia, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah tersebut dalam mengaksesnya menggunakan asuransi syariah.
"Ini program pemerintah, korporatisasi koperasi. Jadi, kita buat ekosistem, dari hulu ke hilirnya itu sampai," katanya.
Ia mengatakan setiap koperasi bisa mengakses dana bergulir LPDB KUMKM minimal Rp250 juta dan maksimal sebesar Rp100 miliar namun bisa diisi ulang (top up) serta bunganya rendah.
Dalam hal ini, kata dia, bunga dana bergulir untuk koperasi simpan pinjam normalnya 7 persen namun dengan adanya pandemi hanya sebesar 3 persen sampai dengan bulan Desember 2021.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa negara hadir melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dan kita bukan flat (bunga tetap, red.) tetapi sliding dari sisa outstanding (sisa pinjaman, red.)," kata Saifudin.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Purwadi Santosa mengharapkan koperasi maupun UMKM menguatkan kualitas maupun kuantitasnya agar bisa mengakses dana bergulir LPDB KUMKM.
"Kualitas dan kuantitas harus dikuatkan mereka yang intisarinya adalah kepercayaan. Jadi kalau kepercayaannya bisa dipegang, ya pasti dipinjami," katanya.
Dia mencontohkan pada tahun 2012, ada dua hingga tingga koperasi di Banyumas yang mendapatkan dana bergulir LPDB dan bisa melunasi pinjaman tersebut sebelum habis jangka waktu pinjamannya.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut bisa dipercaya untuk mengakses dana bergulir LPDB KUMKM.
Baca juga: Pemkot Solo Siap Rekomendasikan Koperasi Kepada LPDB
Baca juga: Seluruh Daerah Diharapkan Segera Bentuk BLUD
"Kami dari LPDB berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas menghadirkan pelaku usaha khususnya koperasi dan UMKM serta lembaga penjaminan sama off taker-nya (pengambil alih, red.)," kata Kepala Divisi Umum LPDB KUMKM Saifudin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan hal itu di sela kegiatan Sosialisasi Penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM yang diselenggarakan oleh LPDB KUMKM bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas.
Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut dihadirkan dalam satu wadah karena kadang koperasi-koperasi membutuhkan jaminan untuk bisa mengakses dana bergulir.
Bahkan, kata dia, kadang koperasinya secara usaha bagus tetapi dari sisi jaminannya kurang, sehingga dari lembaga penjaminan siap mengover maksimal 70 persen.
"Itu yang pertama. Kedua, kenapa kita hadirkan off taker sebagai buyer (pembeli, red.)? Nah LPDB hadir, pertama melakukan pendampingan, kedua melakukan pembiayaan, ketiga menghadirkan pemasarannya. Nah dari sisi off taker-nya kita hadirkan," katanya.
Ia pun mencontohkan beberapa pihak pengambil alih yang bertindak sebagai pembeli, antara lain Gudang Pangan Nusantara, Rajawali Nusantara Indonesia, dan Bulog.
Menurut dia, pengurus koperasi itu juga harus berinovasi, misalnya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani.
"Nah, koperasinya yang akan mengambil dari hasil pertaniannya itu. Setelah itu, dari koperasinya melakukan MoU dengan off taker-nya itu, apakah diekspor atau dijual ke daerah lain. Jadi memang kami hadir di sini betul-betul mempertemukan satu wadah, di sinilah kami hadir memang untuk masyarakat Banyumas," katanya.
Menurut dia, hal itu dilakukan LPDB KUMKM karena masyarakat Banyumas sangat potensial, baik dari sisi pertanian, peternakan, maupun wisatanya.
"Jadi, segala macam ini ada. Kenapa kami hadirkan dari sisi off taker-nya, karena ketika sudah panen kadang-kadang untuk memasarkannya susah," katanya menegaskan.
Saifudin mengakui hal itu juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian setelah terdampak pandemi COVID-19.
"Siapa pun kena dampak pandemi, kurang lebih hampir dua tahun, makanya kami dari LPDB juga hadir. Bagaimanapun caranya, kami dari pemerintah hadir untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Banyumas itu sendiri," katanya.
Baca juga: Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir bakal salurkan Rp1,2 triliun
Terkait dengan pengoveran yang mencapai 70 persen, dia mengatakan hal itu disebabkan koperasi harus memberikan jaminan 100 persen untuk bisa mengakses LPDB.
Di sisi lain, kata dia, kadang koperasi tidak memiliki agunan sebesar 100 persen, sehingga lembaga penjaminan hadir untuk bisa mengover jaminan tersebut maksimal 70 persen.
"Kebetulan kami sudah ada MoU dengan lembaga penjaminan. Kami hadirkan dari sisi Jamkrida-nya (PT Penjaminan Kredit Daerah, red.), terus dari sisi Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) Syariah," katanya.
Ia mengatakan Askrindo Syariah turut dihadirkan karena di Banyumas pun ada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.
Dengan demikian, kata dia, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah tersebut dalam mengaksesnya menggunakan asuransi syariah.
"Ini program pemerintah, korporatisasi koperasi. Jadi, kita buat ekosistem, dari hulu ke hilirnya itu sampai," katanya.
Ia mengatakan setiap koperasi bisa mengakses dana bergulir LPDB KUMKM minimal Rp250 juta dan maksimal sebesar Rp100 miliar namun bisa diisi ulang (top up) serta bunganya rendah.
Dalam hal ini, kata dia, bunga dana bergulir untuk koperasi simpan pinjam normalnya 7 persen namun dengan adanya pandemi hanya sebesar 3 persen sampai dengan bulan Desember 2021.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa negara hadir melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dan kita bukan flat (bunga tetap, red.) tetapi sliding dari sisa outstanding (sisa pinjaman, red.)," kata Saifudin.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Purwadi Santosa mengharapkan koperasi maupun UMKM menguatkan kualitas maupun kuantitasnya agar bisa mengakses dana bergulir LPDB KUMKM.
"Kualitas dan kuantitas harus dikuatkan mereka yang intisarinya adalah kepercayaan. Jadi kalau kepercayaannya bisa dipegang, ya pasti dipinjami," katanya.
Dia mencontohkan pada tahun 2012, ada dua hingga tingga koperasi di Banyumas yang mendapatkan dana bergulir LPDB dan bisa melunasi pinjaman tersebut sebelum habis jangka waktu pinjamannya.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut bisa dipercaya untuk mengakses dana bergulir LPDB KUMKM.
Baca juga: Pemkot Solo Siap Rekomendasikan Koperasi Kepada LPDB
Baca juga: Seluruh Daerah Diharapkan Segera Bentuk BLUD