Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko menilai pengembangan menuju kedaulatan pangan bukan hanya bertumpu pada luasan lahan.
"Pengembangan menuju ke kedaulatan pangan bukan hanya pada luasan lahan, tetapi juga intensifikasi pertanian," kata Moeldoko usai berdialog dengan para petani dalam kunjungannya di agro mina padi Wonolopo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis.
Ia menjelaskan intensifikasi pertanian bisa dimulai dengan riset yang bagus untuk menelurkan benih yang bagus pula, sehingga hasil panen yang diperoleh bisa mencapai dua kali lipat.
Dalam program lumbung pangan nasional atau food estate, kata dia, HKTI hanya berperan sebatas memberi pendampingan kepada para petani.
Pengurangan luas lahan baku pertanian secara periodik, kata dia, memang membutuhkan alternatif lahan pengganti.
Oleh karena itu, lanjut dia, terdapat pembukaan lahan pengganti di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Program lumbung pangan nasional dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization (FAO).
Pemerintah fokus dalam pengembangan food estate di empat wilayah, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Selatan (Sumsel), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: Ganjar gubernur terbaik Program Penyehatan Pangan Nasional
Baca juga: Kudus peroleh tambahan alokasi pupuk NPK bersubsidi 442 ton
"Pengembangan menuju ke kedaulatan pangan bukan hanya pada luasan lahan, tetapi juga intensifikasi pertanian," kata Moeldoko usai berdialog dengan para petani dalam kunjungannya di agro mina padi Wonolopo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis.
Ia menjelaskan intensifikasi pertanian bisa dimulai dengan riset yang bagus untuk menelurkan benih yang bagus pula, sehingga hasil panen yang diperoleh bisa mencapai dua kali lipat.
Dalam program lumbung pangan nasional atau food estate, kata dia, HKTI hanya berperan sebatas memberi pendampingan kepada para petani.
Pengurangan luas lahan baku pertanian secara periodik, kata dia, memang membutuhkan alternatif lahan pengganti.
Oleh karena itu, lanjut dia, terdapat pembukaan lahan pengganti di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Program lumbung pangan nasional dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization (FAO).
Pemerintah fokus dalam pengembangan food estate di empat wilayah, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Selatan (Sumsel), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: Ganjar gubernur terbaik Program Penyehatan Pangan Nasional
Baca juga: Kudus peroleh tambahan alokasi pupuk NPK bersubsidi 442 ton