Semarang (ANTARA) -
"Tahun lalu sempat mendengar ada rencana pembangunan laboratorium antidoping di Solo, semoga segera terwujud. Kalau kita sudah punya laboratorium sendiri, tentu biayanya tidak semahal kalau kita kirim sampel ke laboratorium di luar negeri," katanya melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Semarang, Senin.
Legislator yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini, mengaku prihatin dengan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia karena tidak patuh dalam pemberian sampel doping, yang salah satunya melarang bendera kebangsaan Indonesia dikibarkan dalam kegiatan olahraga internasional, termasuk Thomas Cup 2020 yang dijuarai Indonesia.
Menurut dia, Kementerian Pemuda dan Olahraga harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada dan melakukan tindakan supaya masalah yang sama tidak terjadi lagi.
"Tentu prihatin akhir-akhir ini pemberitaan mengenai sanksi untuk Indonesia berkaitan dengan doping, namun jangan saling menyalahkan, ayo kita dorong pemerintah untuk segera mewujudkan laboratorium antidoping sendiri di Indonesia," ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa rencana pemerintah mengirim sampel urine usai Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua agar segera direalisasikan.
"Kemarin kan sudah pernah disampaikan oleh Kemenpora kalau mau mengirim sampel urine atlet di PON Papua, semoga segera terealisasi. 'Eman-eman' kalau Indonesia bisa juara di kejuaraan internasional, tapi bendera Merah Putih tidak bisa berkibar," katanya.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) A.S. Sukawijaya mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan laboratorium antidoping.
"Tahun lalu sempat mendengar ada rencana pembangunan laboratorium antidoping di Solo, semoga segera terwujud. Kalau kita sudah punya laboratorium sendiri, tentu biayanya tidak semahal kalau kita kirim sampel ke laboratorium di luar negeri," katanya melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Semarang, Senin.
Legislator yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini, mengaku prihatin dengan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia karena tidak patuh dalam pemberian sampel doping, yang salah satunya melarang bendera kebangsaan Indonesia dikibarkan dalam kegiatan olahraga internasional, termasuk Thomas Cup 2020 yang dijuarai Indonesia.
Menurut dia, Kementerian Pemuda dan Olahraga harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada dan melakukan tindakan supaya masalah yang sama tidak terjadi lagi.
"Tentu prihatin akhir-akhir ini pemberitaan mengenai sanksi untuk Indonesia berkaitan dengan doping, namun jangan saling menyalahkan, ayo kita dorong pemerintah untuk segera mewujudkan laboratorium antidoping sendiri di Indonesia," ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa rencana pemerintah mengirim sampel urine usai Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua agar segera direalisasikan.
"Kemarin kan sudah pernah disampaikan oleh Kemenpora kalau mau mengirim sampel urine atlet di PON Papua, semoga segera terealisasi. 'Eman-eman' kalau Indonesia bisa juara di kejuaraan internasional, tapi bendera Merah Putih tidak bisa berkibar," katanya.