Kudus, Jateng (ANTARA) - RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan karena dinilai sebagai rumah sakit paling berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS untuk kategori rumah sakit kelas B.
"Kami menginginkan kualitas layanan terhadap peserta JKN-KIS semakin meningkat. Untuk itu, dilakukan penilaian komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagai upaya peningkatan efektifitas pengelolaan kerja sama faskes," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto di sela-sela penyerahan penghargaan terhadap RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jumat.
Untuk kategori faskes rujukan tingkat lanjutan atau rumah sakit dilakukan penilaian berkomitmen berdasarkan tipe kelas rumah sakit B, C dan D di tiap kabupaten dan semua rumah sakit di wilayah kantor cabang. Sedangkan penilaiannya ada empat variabel yang digunakan dalam penentuan rumah sakit berkomitmen, mulai dari profiling rumah sakit, komitmen terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan kerja sama, pengelolaan klaim dan catatan kritis.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Kudus juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten Kudus berkomitmen untuk mendukung program penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). BPJS Kesehatan Cabang Kudus pada tahun 2021 juga menjamin kasus persalinan pervaginam sebanyak 2.064 kasus dengan biaya Rp3,95 miliar dan persalinan secaria dengan kasus 2.970 dengan biaya Rp15,63 miliar, kemudian penjaminan kasus bayi baru lahir 3.473 kasus dengan biaya Rp13,31 miliar di kabupaten Kudus.
BPJS Kesehatan Cabang Kudus juga menjamin kasus persalinan pervaginam sebanyak 192 kasus dengan biaya Rp374,46 juta dan persalinan secaria 86 kasus dengan biaya Rp473,32 juta di RSUD Loekmono Hadi Kudus, serta menjamin 163 kasus bayi baru lahir dengan biaya Rp894,17 juta di RSUD Loekmono Hadi Kudus.
Dengan adanya penilaian faskes berkomitmen ini, dia berharap, disambut positif oleh seluruh faskes yang lain.
Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi, kata Agustian Fardianto, dapat menjadi peluang untuk membuat inovasi yang semakin memudahkan peserta JKN KIS meng-akses layanan Kesehatan. Sehingga peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN KIS dapat di optimalkan, kepuasan peserta semakin meningkat, serta tingkat kesehatan masyarakat semakin baik.
Bupati Kudus Hartopo menyampaikan apresiasinya terhadap RSUD Kudus atas penghargaan yang diraih terkait dengan kualitas layanan.
"Mudah-mudahan, penghargaan ini bisa menjadi pemicu dan motivasi untuk semuanya, baik direktur hingga struktural agar bisa bekerja lebih baik dan lebih keras. Kualitas pelayanan harus ditingkatkan dan bekerja secara ikhlas," ujarnya.
Ia juga berharap sumber daya manusia (SDM) yang ada di RSUD Kudus bisa mengubah pola pikir dan perilakunya agar kualitas layanan benar-benar terjaga.
Apalagi, sebelumnya rumah sakit pemerintah dikenal kualitasnya yang kurang baik, demikian Hartopo.
"Kami menginginkan kualitas layanan terhadap peserta JKN-KIS semakin meningkat. Untuk itu, dilakukan penilaian komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagai upaya peningkatan efektifitas pengelolaan kerja sama faskes," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto di sela-sela penyerahan penghargaan terhadap RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jumat.
Untuk kategori faskes rujukan tingkat lanjutan atau rumah sakit dilakukan penilaian berkomitmen berdasarkan tipe kelas rumah sakit B, C dan D di tiap kabupaten dan semua rumah sakit di wilayah kantor cabang. Sedangkan penilaiannya ada empat variabel yang digunakan dalam penentuan rumah sakit berkomitmen, mulai dari profiling rumah sakit, komitmen terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan kerja sama, pengelolaan klaim dan catatan kritis.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Kudus juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten Kudus berkomitmen untuk mendukung program penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). BPJS Kesehatan Cabang Kudus pada tahun 2021 juga menjamin kasus persalinan pervaginam sebanyak 2.064 kasus dengan biaya Rp3,95 miliar dan persalinan secaria dengan kasus 2.970 dengan biaya Rp15,63 miliar, kemudian penjaminan kasus bayi baru lahir 3.473 kasus dengan biaya Rp13,31 miliar di kabupaten Kudus.
BPJS Kesehatan Cabang Kudus juga menjamin kasus persalinan pervaginam sebanyak 192 kasus dengan biaya Rp374,46 juta dan persalinan secaria 86 kasus dengan biaya Rp473,32 juta di RSUD Loekmono Hadi Kudus, serta menjamin 163 kasus bayi baru lahir dengan biaya Rp894,17 juta di RSUD Loekmono Hadi Kudus.
Dengan adanya penilaian faskes berkomitmen ini, dia berharap, disambut positif oleh seluruh faskes yang lain.
Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi, kata Agustian Fardianto, dapat menjadi peluang untuk membuat inovasi yang semakin memudahkan peserta JKN KIS meng-akses layanan Kesehatan. Sehingga peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN KIS dapat di optimalkan, kepuasan peserta semakin meningkat, serta tingkat kesehatan masyarakat semakin baik.
Bupati Kudus Hartopo menyampaikan apresiasinya terhadap RSUD Kudus atas penghargaan yang diraih terkait dengan kualitas layanan.
"Mudah-mudahan, penghargaan ini bisa menjadi pemicu dan motivasi untuk semuanya, baik direktur hingga struktural agar bisa bekerja lebih baik dan lebih keras. Kualitas pelayanan harus ditingkatkan dan bekerja secara ikhlas," ujarnya.
Ia juga berharap sumber daya manusia (SDM) yang ada di RSUD Kudus bisa mengubah pola pikir dan perilakunya agar kualitas layanan benar-benar terjaga.
Apalagi, sebelumnya rumah sakit pemerintah dikenal kualitasnya yang kurang baik, demikian Hartopo.