Solo (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan digitalisasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Dengan digitalisasi ini otomatis ekonomi akan tetap berjalan dibandingkan hanya mengandalkan 'offline'," kata Kepala BI Kantor Perwakilan Surakarta Nugroho Joko Prastowo usai Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Surakarta, Rabu.
Ia berharap digitalisasi akan meningkatkan aktivitas dan pendapatan pelaku usaha sehingga diharapkan pada akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"Selain itu juga dengan terobosan-terobosan pemasaran, tidak hanya domestik tetapi juga ekspor. Ini akan meningkatkan pendapatan dan aktivitas masyarakat," katanya.
Sementara itu, pada Rakornas TPID tersebut ada arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan dalam menjaga inflasi mengingat saat ini banyak inflasi yang bersumber dari pangan.
"Sehingga itu ditingkatkan untuk peran UMKM pangan, salah satunya melalui platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Itu pesan utama bapak presiden," katanya.
Selain itu, yang juga menjadi titik berat adalah TPID diminta untuk menjaga inflasi di tengah pandemi mengingat saat ini terjadi indikasi penurunan daya beli masyarakat akibat banyaknya pembatasan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan di masa pandemi seluruh pihak mau tidak mau dipaksa untuk "go" digital.
"Digitalisasi sangat krusial, yang paling penting masalah inflasi di Kota Solo sampai saat ini masih terkendali. Nanti PR-nya di bidang kesehatan, insyaallah bisa menekan angka inflasi," katanya.
"Dengan digitalisasi ini otomatis ekonomi akan tetap berjalan dibandingkan hanya mengandalkan 'offline'," kata Kepala BI Kantor Perwakilan Surakarta Nugroho Joko Prastowo usai Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Surakarta, Rabu.
Ia berharap digitalisasi akan meningkatkan aktivitas dan pendapatan pelaku usaha sehingga diharapkan pada akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"Selain itu juga dengan terobosan-terobosan pemasaran, tidak hanya domestik tetapi juga ekspor. Ini akan meningkatkan pendapatan dan aktivitas masyarakat," katanya.
Sementara itu, pada Rakornas TPID tersebut ada arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan dalam menjaga inflasi mengingat saat ini banyak inflasi yang bersumber dari pangan.
"Sehingga itu ditingkatkan untuk peran UMKM pangan, salah satunya melalui platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Itu pesan utama bapak presiden," katanya.
Selain itu, yang juga menjadi titik berat adalah TPID diminta untuk menjaga inflasi di tengah pandemi mengingat saat ini terjadi indikasi penurunan daya beli masyarakat akibat banyaknya pembatasan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan di masa pandemi seluruh pihak mau tidak mau dipaksa untuk "go" digital.
"Digitalisasi sangat krusial, yang paling penting masalah inflasi di Kota Solo sampai saat ini masih terkendali. Nanti PR-nya di bidang kesehatan, insyaallah bisa menekan angka inflasi," katanya.