Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyusunan APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian selama masa pandemi COVID-19 dan kondisi global, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, menyampaikan pertimbangan penyusunan APBN 2022 tersebut dengan memerhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan ketidakpastian global seperti ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik.
"Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, lanjut dia, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
"Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (yoy)," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi bacakan asumsi makro RAPBN 2022, ini rinciannya
Dalam Pidato RAPBN Presiden menekankan capaian tersebut harus terus dijaga, dan reformasi struktural terus diperkuat. Dia mengatakan UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko merupakan lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, namun juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam
jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp541,7 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu anggaran untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
Baca juga: Presiden: Pemerintah rencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif
Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, menyampaikan pertimbangan penyusunan APBN 2022 tersebut dengan memerhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan ketidakpastian global seperti ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik.
"Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, lanjut dia, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
"Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (yoy)," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi bacakan asumsi makro RAPBN 2022, ini rinciannya
Dalam Pidato RAPBN Presiden menekankan capaian tersebut harus terus dijaga, dan reformasi struktural terus diperkuat. Dia mengatakan UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko merupakan lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, namun juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam
jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp541,7 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu anggaran untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
Baca juga: Presiden: Pemerintah rencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif