Semarang (ANTARA) -
"Total ada anggaran sebesar Rp418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng dan Rp4,7 triliun dari APBN. Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti 'digas' untuk disalurkan pada masyarakat," katanya di Semarang, Rabu.
Ganjar menyebut sudah ada anggaran yang disiapkan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021 dan digunakan untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM.
"Sudah ada alokasinya, umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 kepala keluarga. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah," ujarnya.
Selain itu, ada juga bantuan dari sisi sosial dengan total ada Rp381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp2,4 triliun dari anggaran APBN, sedangkan untuk anggaran Pemprov Jateng ada tujuh kegiatan di Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdik, dan Biro Kesra.
"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kepala keluarga," katanya.
Baca juga: Gubernur Ganjar minta bantuan perpanjangan PPKM tersalurkan
Dari sisi ekonomi, lanjut Ganjar, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN, sedangkan untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.
"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta, masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," ujarnya.
Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi "refocusing" dari sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng.
Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133.555 kepala keluarga yang masing-masing akan menerima Rp200.000.
"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu," kata Ganjar.
Baca juga: Gus Yusuf minta TNI/Polri berpatroli cari warga yang lapar akibat PPKM
Baca juga: Polda Jateng salurkan 7,5 ton beras untuk Kabupaten Magelang
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa bantuan yang sudah terprogram dalam rangka perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah ada yang tersalurkan ke warga terdampak.
"Total ada anggaran sebesar Rp418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng dan Rp4,7 triliun dari APBN. Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti 'digas' untuk disalurkan pada masyarakat," katanya di Semarang, Rabu.
Ganjar menyebut sudah ada anggaran yang disiapkan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021 dan digunakan untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM.
"Sudah ada alokasinya, umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 kepala keluarga. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah," ujarnya.
Selain itu, ada juga bantuan dari sisi sosial dengan total ada Rp381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp2,4 triliun dari anggaran APBN, sedangkan untuk anggaran Pemprov Jateng ada tujuh kegiatan di Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdik, dan Biro Kesra.
"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kepala keluarga," katanya.
Baca juga: Gubernur Ganjar minta bantuan perpanjangan PPKM tersalurkan
Dari sisi ekonomi, lanjut Ganjar, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN, sedangkan untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.
"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta, masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," ujarnya.
Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi "refocusing" dari sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng.
Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133.555 kepala keluarga yang masing-masing akan menerima Rp200.000.
Selain itu, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak COVID-19, bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani, dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3.500 IKM.
"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu," kata Ganjar.
Baca juga: Gus Yusuf minta TNI/Polri berpatroli cari warga yang lapar akibat PPKM
Baca juga: Polda Jateng salurkan 7,5 ton beras untuk Kabupaten Magelang