Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah menjadikan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 sebagai prioritas, disamping upaya-upaya memulihkan perekonomian.
Hal itu dia katakan secara virtual kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu (14/4), sebagaimana disaksikan dalam video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Doni Monardo minta Pemprov Sulteng tingkatkan pencegahan COVID-19
"Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19. Yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun," ujar dia.
Ia menekankan pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Selain itu penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Pembukaan sektor-sektor di daerah harus dilakukan secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.
Baca juga: Tantangan pencegahan COVID-19 di lapas/rutan Kemenkumham Sultra
"Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebarannya). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada," kata dia.
Di Indonesia, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14.000 hingga 15.000. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4.000 hingga 6.000 berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.
Baca juga: Satgas: Sosialisasi protokol 3M lebih agresif cegah penularan COVID-19
Ia meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.
"Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden meyakini dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.
Hal itu dia katakan secara virtual kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu (14/4), sebagaimana disaksikan dalam video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Doni Monardo minta Pemprov Sulteng tingkatkan pencegahan COVID-19
"Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19. Yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun," ujar dia.
Ia menekankan pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Selain itu penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Pembukaan sektor-sektor di daerah harus dilakukan secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.
Baca juga: Tantangan pencegahan COVID-19 di lapas/rutan Kemenkumham Sultra
"Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebarannya). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada," kata dia.
Di Indonesia, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14.000 hingga 15.000. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4.000 hingga 6.000 berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.
Baca juga: Satgas: Sosialisasi protokol 3M lebih agresif cegah penularan COVID-19
Ia meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.
"Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden meyakini dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.