Semarang (ANTARA) - Pemerintah terus mendorong pemanfaatan sistem resi gudang (SRG) dengan penambahan komoditas yang dapat diresigudangkan, penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai skema subsidi resi gudang, dan percepatan beroperasinya Lembaga Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang.
"Esensi SRG adalah negara hadir, pemerintah memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk memberikan solusi untuk para petani semua komonitas untuk mendapatkan harga pas, tepat, dan menguntungkan para petani. Oleh karena itu, harapannya terus bertambah jumlah SRG tiap tahunnya," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah yang diselenggarakan di salah satu hotel di Semarang, Selasa.
Penggunaan SRG, lanjut Jerry, dapat meningkatkan kesejahteraan petani, petambak, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil, terutama yang bergerak di seluruh sektor komoditas untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan berkontribusi terhadap memulihkan perekonomian nasional.
Pada 2020, nilai transaksi resi gudang tercatat mencapai Rp191,2 miliar atau tumbuh 72 persen dibandingkan dengan 2019 berbanding lurus dengan nilai pembiayaan berbasis SRG yang juga meningkat menjadi Rp117,7 miliar atau meningkat 84 persen dibandingkan dengan 2019.
"Jawa Tengah adalah salah satu sumber utama lumbung untuk bahan pokok secara nasional. Ini luar biasa dan harus disupport. Peran pimpinan daerah merupakan daya dukung utama agar upaya implementasi SRG dapat berjalan dengan baik. Saya harap implementasi SRG di daerah tidak hanya berjalan di gudang SRG dari dana pemerintah, namun semakin luas dengan gudang yang dimiliki pelaku usaha di daerah. Sehingga, manfaat SRG akan semakin luas dinikmati masyarakat,” kata Wamendag Jerry.
SRG merupakan cara untuk memberikan solusi bagi para petani dan total sudah ada198 SRG dan 123 SRG di antaranya milik pemerintah yang tersebar di 99 kabupaten/kota di 23 provinsi di Indonesia; terdapat 91 pengelola gudang SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti; dan ada 60 Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG yang mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia.
Secara nasional, pelaksanaan SRG telah mencakup 12 komoditas yang mencakup komoditas pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan; komoditas-komoditas yang saat ini masuk dalam SRG adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, rumput laut, rotan, lada, garam, timah, ikan, dan ayam karkas beku.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Sidharta Utama menjelaskan di Jawa Tengah, Kemendag telah memberi bantuan 15 gudang SRG beserta fasilitasnya dan tersebar di Wonogiri, Grobogan, Kebumen, Demak (2 gudang), Pekalongan, Jepara, Cilacap, Purworejo, Brebes, Kudus (2 gudang), Blora, Banjarnegara, dan Pemalang.
"SRG ini memang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan petani apabila dikelola dengan serius dan terbukti di Jateng sukses menerapkan SRG di antaranya Wonogiri dan Grobogan," kata
Sidharta Utama.
Saat ini penerbitan resi gudang di Jawa Tengah, lanjutnya, mencapai 392 resi gudang dengan nilai mencapai Rp76,4 miliar dan dari jumlah tersebut, sebanyak 248 resi gudang telah mendapatkan pembiayaan dari bank dengan nilai Rp44,6 miliar.
“Dengan potensi pemanfaatan SRG yang demikian besar, kami berharap peningkatan kinerja SRG di Jawa Tengah meningkat signifikan. Pada akhirnya, kesejahteraan petani serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ikut memulihkan perekonomian nasional akan meningkat,” kata Sidharta.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui SRG memberikan banyak manfaat bagi para petani dan stakeholder terkait, namun diperlukan banyak edukasi dan sosialisasi agar petani mau memanfaatkannya.
"Ini perlu edukasi, karena biasanya mereka ketemu langsung dengan tengkulak. Oleh karena itu perlu diyakinkan bahwa banyak daerah yang sukses mengimplementasikannya. Rakor hari ini jadi pembelajaran bersama bagi kabupaten lain agar mengikuti. Saat ini komoditasnya masih dikuasai beras, tapi terus didorong komoditas yang lain seperti bawang merah, kedelai, dan lainnya," kata Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan nota kesepahaman Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional antara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).
dalam Rapat Koordinasi SRG tersebut selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hadir juga kepala daerah kabupaten/kota di antaranya.Bupati Kudus, Bupati Jepara, Bupati Demak, Bupati Purworejo, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen, Bupati Wonogiri, Bupati Grobogan, Bupati Banjarnegara, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan, Bupati Blora, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dan Direktur Komersial PT RNI Frans Marganda Tambunan.
"Esensi SRG adalah negara hadir, pemerintah memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk memberikan solusi untuk para petani semua komonitas untuk mendapatkan harga pas, tepat, dan menguntungkan para petani. Oleh karena itu, harapannya terus bertambah jumlah SRG tiap tahunnya," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah yang diselenggarakan di salah satu hotel di Semarang, Selasa.
Penggunaan SRG, lanjut Jerry, dapat meningkatkan kesejahteraan petani, petambak, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil, terutama yang bergerak di seluruh sektor komoditas untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan berkontribusi terhadap memulihkan perekonomian nasional.
Pada 2020, nilai transaksi resi gudang tercatat mencapai Rp191,2 miliar atau tumbuh 72 persen dibandingkan dengan 2019 berbanding lurus dengan nilai pembiayaan berbasis SRG yang juga meningkat menjadi Rp117,7 miliar atau meningkat 84 persen dibandingkan dengan 2019.
"Jawa Tengah adalah salah satu sumber utama lumbung untuk bahan pokok secara nasional. Ini luar biasa dan harus disupport. Peran pimpinan daerah merupakan daya dukung utama agar upaya implementasi SRG dapat berjalan dengan baik. Saya harap implementasi SRG di daerah tidak hanya berjalan di gudang SRG dari dana pemerintah, namun semakin luas dengan gudang yang dimiliki pelaku usaha di daerah. Sehingga, manfaat SRG akan semakin luas dinikmati masyarakat,” kata Wamendag Jerry.
SRG merupakan cara untuk memberikan solusi bagi para petani dan total sudah ada198 SRG dan 123 SRG di antaranya milik pemerintah yang tersebar di 99 kabupaten/kota di 23 provinsi di Indonesia; terdapat 91 pengelola gudang SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti; dan ada 60 Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG yang mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia.
Secara nasional, pelaksanaan SRG telah mencakup 12 komoditas yang mencakup komoditas pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan; komoditas-komoditas yang saat ini masuk dalam SRG adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, rumput laut, rotan, lada, garam, timah, ikan, dan ayam karkas beku.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Sidharta Utama menjelaskan di Jawa Tengah, Kemendag telah memberi bantuan 15 gudang SRG beserta fasilitasnya dan tersebar di Wonogiri, Grobogan, Kebumen, Demak (2 gudang), Pekalongan, Jepara, Cilacap, Purworejo, Brebes, Kudus (2 gudang), Blora, Banjarnegara, dan Pemalang.
"SRG ini memang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan petani apabila dikelola dengan serius dan terbukti di Jateng sukses menerapkan SRG di antaranya Wonogiri dan Grobogan," kata
Sidharta Utama.
Saat ini penerbitan resi gudang di Jawa Tengah, lanjutnya, mencapai 392 resi gudang dengan nilai mencapai Rp76,4 miliar dan dari jumlah tersebut, sebanyak 248 resi gudang telah mendapatkan pembiayaan dari bank dengan nilai Rp44,6 miliar.
“Dengan potensi pemanfaatan SRG yang demikian besar, kami berharap peningkatan kinerja SRG di Jawa Tengah meningkat signifikan. Pada akhirnya, kesejahteraan petani serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ikut memulihkan perekonomian nasional akan meningkat,” kata Sidharta.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui SRG memberikan banyak manfaat bagi para petani dan stakeholder terkait, namun diperlukan banyak edukasi dan sosialisasi agar petani mau memanfaatkannya.
"Ini perlu edukasi, karena biasanya mereka ketemu langsung dengan tengkulak. Oleh karena itu perlu diyakinkan bahwa banyak daerah yang sukses mengimplementasikannya. Rakor hari ini jadi pembelajaran bersama bagi kabupaten lain agar mengikuti. Saat ini komoditasnya masih dikuasai beras, tapi terus didorong komoditas yang lain seperti bawang merah, kedelai, dan lainnya," kata Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan nota kesepahaman Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional antara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).
dalam Rapat Koordinasi SRG tersebut selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hadir juga kepala daerah kabupaten/kota di antaranya.Bupati Kudus, Bupati Jepara, Bupati Demak, Bupati Purworejo, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen, Bupati Wonogiri, Bupati Grobogan, Bupati Banjarnegara, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan, Bupati Blora, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dan Direktur Komersial PT RNI Frans Marganda Tambunan.