Kudus (ANTARA) - Masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diingatkan agar tidak acuh terhadap perkembangan politik karena disadari atau tidak, hampir seluruh sendi kehidupan dihasilkan oleh kebijakan politik, kata Anggota DPRD Jateng M. Nur Khabsyin.
"Baik bidang ekonomi, hukum, agama, sosial, maupun budaya, bisa dikatakan politik adalah kunci seluruh kebijakan di negeri ini. Produk apa pun lewat dinamika kebijakan politik dan ketetapan politik," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Upaya Memperkuat Integrasi Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan Kesbangpol Jateng di Kudus, Senin.
Ia mencontohkan kebijakan di bidang ekonomi terkait dengan penurunan suku bunga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pertanian dalam hal penentuan harga pokok produksi beras maupun produk komoditas pertanian lainnya.
Jika ada masukan petani, penentuan harga pokok produksinya akan disesuaikan masukan petani. Berbeda ketika tidak ada yang mau memberikan masukan, maka kebijakannya akan ditentukan sendiri oleh Pemerintah.
Apabila legislator dan masyarakat bersikap acuh, nantinya bisa ketemu pemimpin yang tidak bisa menyejahterakan rakyat.
Untuk itulah, dia meminta masyarakat harus peduli dan berpartisipasi agar pejabatnya tidak diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pembicara lainnya, Mawahib Afkar yang juga anggota DPRD Provinsi Jateng berbicara soal aktualisasi pilar kebangsaan dalam dimensi kehidupan.
"Perlu diwaspadi bersama bahwa bangsa ini ini juga tengah menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Selain itu, ada pula tantangan perang modern atau nonmiliter. Proxy war merupakan salah satu strategi dalam perang modern," ujarnya.
Untuk menghadapi semua itu, dia mengajak semua pihak untuk memperkuat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai tiang penyangga yang kukuh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri.
Pada masa pandemi COVID-19, kata dia, pemerintah pusat juga tetap peduli terhadap masyarakat agar tidak terpuruk melalui program pemulihan dengan memberikan bantuan permodalan untuk UMKM yang nilainya mencapai puluhan triliun ru[iah.
"Bahkan, hampir 70 persen pelaku UMKM di Jateng sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalaupun masih ada 30-an persen yang belum dapat karena permasalahan verifikasinya tidak sesuai yang disyaratkan," ujarnya.
Pemprov Jateng juga memberikan subsidi pinjaman kredit melalui Bank Jateng dengan bunga sangat rendah setahunnya. Demikian halnya, pemerintah pusat juga melakukan bantuan dengan bunga murah tanpa agunan.
Selain dihadiri M. Nur Khabsyin dan Mawahib, hadir pula pembicara dari anggota DPRD Provinsi Jateng lainnya, seperti Sri Hartini dan Ida Nur Sa'adah, dengan pemandu acara Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus Harso Widodo.
"Baik bidang ekonomi, hukum, agama, sosial, maupun budaya, bisa dikatakan politik adalah kunci seluruh kebijakan di negeri ini. Produk apa pun lewat dinamika kebijakan politik dan ketetapan politik," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Upaya Memperkuat Integrasi Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan Kesbangpol Jateng di Kudus, Senin.
Ia mencontohkan kebijakan di bidang ekonomi terkait dengan penurunan suku bunga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pertanian dalam hal penentuan harga pokok produksi beras maupun produk komoditas pertanian lainnya.
Jika ada masukan petani, penentuan harga pokok produksinya akan disesuaikan masukan petani. Berbeda ketika tidak ada yang mau memberikan masukan, maka kebijakannya akan ditentukan sendiri oleh Pemerintah.
Apabila legislator dan masyarakat bersikap acuh, nantinya bisa ketemu pemimpin yang tidak bisa menyejahterakan rakyat.
Untuk itulah, dia meminta masyarakat harus peduli dan berpartisipasi agar pejabatnya tidak diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pembicara lainnya, Mawahib Afkar yang juga anggota DPRD Provinsi Jateng berbicara soal aktualisasi pilar kebangsaan dalam dimensi kehidupan.
"Perlu diwaspadi bersama bahwa bangsa ini ini juga tengah menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Selain itu, ada pula tantangan perang modern atau nonmiliter. Proxy war merupakan salah satu strategi dalam perang modern," ujarnya.
Untuk menghadapi semua itu, dia mengajak semua pihak untuk memperkuat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai tiang penyangga yang kukuh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri.
Pada masa pandemi COVID-19, kata dia, pemerintah pusat juga tetap peduli terhadap masyarakat agar tidak terpuruk melalui program pemulihan dengan memberikan bantuan permodalan untuk UMKM yang nilainya mencapai puluhan triliun ru[iah.
"Bahkan, hampir 70 persen pelaku UMKM di Jateng sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalaupun masih ada 30-an persen yang belum dapat karena permasalahan verifikasinya tidak sesuai yang disyaratkan," ujarnya.
Pemprov Jateng juga memberikan subsidi pinjaman kredit melalui Bank Jateng dengan bunga sangat rendah setahunnya. Demikian halnya, pemerintah pusat juga melakukan bantuan dengan bunga murah tanpa agunan.
Selain dihadiri M. Nur Khabsyin dan Mawahib, hadir pula pembicara dari anggota DPRD Provinsi Jateng lainnya, seperti Sri Hartini dan Ida Nur Sa'adah, dengan pemandu acara Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus Harso Widodo.