Milan (ANTARA) - Italia akan menempuh jalur hukum terhadap Pfizer Inc dan AstraZeneca terkait penundaan pengiriman vaksin COVID-19, dalam upaya untuk mengamankan jumlah pasokan yang telah disepakati alih-alih mencari ganti rugi, kata Menteri Luar Negeri Luigi Di Maio, Minggu (24/1).
"Kami tengah berupaya agar rencana program vaksin kami tidak berubah," kata Di Maio dalam siaran televisi negara RAI.
Pada Sabtu Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengatakan bahwa keterlambatan pasokan vaksin "tidak dapat diterima" dan merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban yang tertera dalam kontrak, dan menambahkan bahwa Italia akan menggunakan semua alat hukum yang tersedia.
Italia harus kembali memikirkan seluruh program vaksinasi apabila masalah dalam pasokan terus berlanjut, kata seorang pejabat kesehatan senior.
Ketika ditanya apakah menurutnya perusahaan farmasi itu telah dipaksa untuk mengumumkan pengurangan, Di Maio meyakini bahwa mereka telah menyetujui jumlah yang berada di luar kemampuan.
"Kami mengaktifkan semua saluran sehingga Komisi Uni Eropa melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendorong mereka menghormati kontrak," katanya.
Pekan lalu Pfizer mengatakan akan memperlambat pasokan untuk sementara bagi Eropa guna membuat perubahan pada proses manufaktur yang akan mendorong produksi.
Pada Jumat, seorang pejabat tinggi mengatakan pada Reuters bahwa AstraZeneca telah menginformasikan Uni Eropa terkait pemotongan pasokan vaksin COVID-19 hingga 60 persen ke blok itu akibat permasalahan produksi.
Pemangkasan suplai yang diumumkan kedua perusahaan akan mengakibatkan kemunduran sekitar empat minggu bagi penduduk usia 80 tahun ke atas, dan enam hingga delapan pekan bagi seluruh populasi, kata Wakil Menteri Kesehatan Pierpaolo Sileri pada Minggu.
"Keterlambatan ini berdampak pada seluruh Eropa dan sebagian dunia namun saya yakin kemunduran itu dapat diperbaiki lebih lanjut," katanya dalam siaran saluran televisi Italia.
Sumber: Reuters
"Kami tengah berupaya agar rencana program vaksin kami tidak berubah," kata Di Maio dalam siaran televisi negara RAI.
Pada Sabtu Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengatakan bahwa keterlambatan pasokan vaksin "tidak dapat diterima" dan merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban yang tertera dalam kontrak, dan menambahkan bahwa Italia akan menggunakan semua alat hukum yang tersedia.
Italia harus kembali memikirkan seluruh program vaksinasi apabila masalah dalam pasokan terus berlanjut, kata seorang pejabat kesehatan senior.
Ketika ditanya apakah menurutnya perusahaan farmasi itu telah dipaksa untuk mengumumkan pengurangan, Di Maio meyakini bahwa mereka telah menyetujui jumlah yang berada di luar kemampuan.
"Kami mengaktifkan semua saluran sehingga Komisi Uni Eropa melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendorong mereka menghormati kontrak," katanya.
Pekan lalu Pfizer mengatakan akan memperlambat pasokan untuk sementara bagi Eropa guna membuat perubahan pada proses manufaktur yang akan mendorong produksi.
Pada Jumat, seorang pejabat tinggi mengatakan pada Reuters bahwa AstraZeneca telah menginformasikan Uni Eropa terkait pemotongan pasokan vaksin COVID-19 hingga 60 persen ke blok itu akibat permasalahan produksi.
Pemangkasan suplai yang diumumkan kedua perusahaan akan mengakibatkan kemunduran sekitar empat minggu bagi penduduk usia 80 tahun ke atas, dan enam hingga delapan pekan bagi seluruh populasi, kata Wakil Menteri Kesehatan Pierpaolo Sileri pada Minggu.
"Keterlambatan ini berdampak pada seluruh Eropa dan sebagian dunia namun saya yakin kemunduran itu dapat diperbaiki lebih lanjut," katanya dalam siaran saluran televisi Italia.
Sumber: Reuters