Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, minta penyaluran program bantuan sosial pada masyarakat miskin harus selektif dan transparan, serta objektif agar tidak menimbulkan polemik.
"Kami mengingatkan pendataan calon penerima harus transparan dan hindari masalah kepentingan pribadi (berkaiatan dengan teman, saudara, dan lainnya, red.) agar bisa tepat sasaran dalam penyaluran bansos," kata Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Sabtu.
Ia mengisntruksikan pada jajaran dinas terkait untuk memastikan penyaluran dana bansos yang selama ini digulirkan kepada masyarakat dilakukan dengan prosedur yang selektif dan penyaluran yang ketat.
Baca juga: Mensos larang bansos untuk beli rokok, sosiolog: Itu langkah berani
Pada akhir 2020, kata dia, sudah ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mengundurkan diri (graduasi mandiri) penerima bansos.
"Ini artinya, mereka sudah mandiri sehingga data penerima KPM yang sudah mandiri bisa digantikan dengan warga miskin lainnya yang memenuhi persyaratan. Hal ini memang harus selektif," katanya.
Saelany mengatakan pihaknya mengapresiasi baik apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos-P2KB dan Kecamatan Pekalongan Barat, khususnya terkait penyaluran bansos pada masyarakat yang melalui PKH, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Mereka sudah melaporkan pencapaian anggaran yang sudah digelontorkan untuk program kerja yang sudah dilakukan. Mereka juga sukses menjalankan dengan baik," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial dan P2KB Kota Pekalongan Budiyanto mengatakan program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa bantuan uang tunai (dari pemerintah pusat), paket sembako (Pemerintah Provinsi Jateng), dan JPS (pemda) sudah didistribusikan dengan baik.
"Oleh karena, kami akan melakukan verifikasi data ulang terkait data calon penerima KPM bansos untuk periode mendatang," katanya.
Baca juga: KPK dalami proses pengadaan bansos dari pemeriksaan Juliari
Baca juga: Gibran bantah ikut-ikutan rekomendasikan dana bansos
"Kami mengingatkan pendataan calon penerima harus transparan dan hindari masalah kepentingan pribadi (berkaiatan dengan teman, saudara, dan lainnya, red.) agar bisa tepat sasaran dalam penyaluran bansos," kata Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Sabtu.
Ia mengisntruksikan pada jajaran dinas terkait untuk memastikan penyaluran dana bansos yang selama ini digulirkan kepada masyarakat dilakukan dengan prosedur yang selektif dan penyaluran yang ketat.
Baca juga: Mensos larang bansos untuk beli rokok, sosiolog: Itu langkah berani
Pada akhir 2020, kata dia, sudah ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mengundurkan diri (graduasi mandiri) penerima bansos.
"Ini artinya, mereka sudah mandiri sehingga data penerima KPM yang sudah mandiri bisa digantikan dengan warga miskin lainnya yang memenuhi persyaratan. Hal ini memang harus selektif," katanya.
Saelany mengatakan pihaknya mengapresiasi baik apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos-P2KB dan Kecamatan Pekalongan Barat, khususnya terkait penyaluran bansos pada masyarakat yang melalui PKH, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Mereka sudah melaporkan pencapaian anggaran yang sudah digelontorkan untuk program kerja yang sudah dilakukan. Mereka juga sukses menjalankan dengan baik," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial dan P2KB Kota Pekalongan Budiyanto mengatakan program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa bantuan uang tunai (dari pemerintah pusat), paket sembako (Pemerintah Provinsi Jateng), dan JPS (pemda) sudah didistribusikan dengan baik.
"Oleh karena, kami akan melakukan verifikasi data ulang terkait data calon penerima KPM bansos untuk periode mendatang," katanya.
Baca juga: KPK dalami proses pengadaan bansos dari pemeriksaan Juliari
Baca juga: Gibran bantah ikut-ikutan rekomendasikan dana bansos