Jakarta (ANTARA) - Pendaftar kartu prakerja mencapai angka 43,3 juta dalam waktu tujuh bulan atau seperempat jumlah usia produktif di Indonesia yang tercatat sebanyak 183 juta, ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
“Dari jumlah itu, terjaring 5,6 juta penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan randomisasi yang dilakukan dalam 11 angkatan,” ujar Edy Priyono di Jakarta, Senin.
Edy menilai, Kartu Prakerja merupakan program baru yang diminati dan tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Ia mengatakan, membludaknya pendaftar menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat pada program pemerintah ini.
“Peningkatan jumlah pendaftar ini makin tinggi sejalan dengan perbaikan tata kelola Kartu Prakerja. Program ini sempat tersendat pada awal pelaksanaan, namun pengelola melakukan perbaikan setelah mendapat masukkan dari berbagai pihak,” katanya.
Kartu Prakerja merupakan program “end to end” yang dijalankan secara digital dan dari sisi proses sangat efisien.
Edy juga merinci, ada tiga nilai lebih lainnya dari program Kartu Prakerja. Pertama, Kartu Prakerja terbukti mendorong kebekerjaan. Catatannya, dari peserta Kartu Prakerja yang pada saat mendaftar berstatus belum bekerja, 30 persen di antaranya berubah status menjadi pekerja (termasuk wirausaha).
“Data ini didapatkan melalui tiga kali survei,” kata Edy.
Kartu Prakerja juga mendorong adanya inklusi keuangan, terutama bagi 27 persen atau 672.000 orang yang tidak punya rekening bank atau e-wallet. Hal ini terkait dengan pembayaran insentif yang dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet.
Ketiga, Kartu Prakerja mampu mendorong kewirausahaan. Jumlah ini terus meningkat menjadi 18 persen pada survei kedua dan 25 persen pada survei ketiga.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan peserta yang berwirausaha tidak semata-mata karena dampak COVID-19,” kata Edy.
Pemerintah mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. Setidaknya, ada empat provinsi yang memiliki keterbatasan akses internet, sehingga jumlah pendaftar di provinsi tersebut kurang dari kuota yang dibuka. Empat provinsi tersebut di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
“Mengingat sistem digital menuntut adanya akses internet, perbaikan jaringan internet pada empat provinsi tersebut menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah,” katanya.
Kartu Prakerja merupakan program peningkatan kompetensi melalui bantuan biaya pelatihan, dengan paket pelatihan mayoritas bersifat tatap muka. Dalam program ini ada insentif pascapelatihan sebesar Rp500.000.
Ketika pandemi COVID-19 melanda, desain program diubah menjadi semi bansos, sehingga komponen insentifnya menjadi jauh lebih besar, yaitu Rp2,4 juta.
Adapun Kartu Prakerja resmi menjadi bagian dari klaster Perlindungan Sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran Rp20 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang.
Baca juga: Direksi Kartu Prakerja digaji hingga Rp77,5 juta/bulan, Wakil Ketua MPR: Tak sejalan reformasi birokrasi
Baca juga: Catat, Program Kartu Prakerja gelombang IV dibuka akhir Juli
“Dari jumlah itu, terjaring 5,6 juta penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan randomisasi yang dilakukan dalam 11 angkatan,” ujar Edy Priyono di Jakarta, Senin.
Edy menilai, Kartu Prakerja merupakan program baru yang diminati dan tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Ia mengatakan, membludaknya pendaftar menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat pada program pemerintah ini.
“Peningkatan jumlah pendaftar ini makin tinggi sejalan dengan perbaikan tata kelola Kartu Prakerja. Program ini sempat tersendat pada awal pelaksanaan, namun pengelola melakukan perbaikan setelah mendapat masukkan dari berbagai pihak,” katanya.
Kartu Prakerja merupakan program “end to end” yang dijalankan secara digital dan dari sisi proses sangat efisien.
Edy juga merinci, ada tiga nilai lebih lainnya dari program Kartu Prakerja. Pertama, Kartu Prakerja terbukti mendorong kebekerjaan. Catatannya, dari peserta Kartu Prakerja yang pada saat mendaftar berstatus belum bekerja, 30 persen di antaranya berubah status menjadi pekerja (termasuk wirausaha).
“Data ini didapatkan melalui tiga kali survei,” kata Edy.
Kartu Prakerja juga mendorong adanya inklusi keuangan, terutama bagi 27 persen atau 672.000 orang yang tidak punya rekening bank atau e-wallet. Hal ini terkait dengan pembayaran insentif yang dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet.
Ketiga, Kartu Prakerja mampu mendorong kewirausahaan. Jumlah ini terus meningkat menjadi 18 persen pada survei kedua dan 25 persen pada survei ketiga.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan peserta yang berwirausaha tidak semata-mata karena dampak COVID-19,” kata Edy.
Pemerintah mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. Setidaknya, ada empat provinsi yang memiliki keterbatasan akses internet, sehingga jumlah pendaftar di provinsi tersebut kurang dari kuota yang dibuka. Empat provinsi tersebut di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
“Mengingat sistem digital menuntut adanya akses internet, perbaikan jaringan internet pada empat provinsi tersebut menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah,” katanya.
Kartu Prakerja merupakan program peningkatan kompetensi melalui bantuan biaya pelatihan, dengan paket pelatihan mayoritas bersifat tatap muka. Dalam program ini ada insentif pascapelatihan sebesar Rp500.000.
Ketika pandemi COVID-19 melanda, desain program diubah menjadi semi bansos, sehingga komponen insentifnya menjadi jauh lebih besar, yaitu Rp2,4 juta.
Adapun Kartu Prakerja resmi menjadi bagian dari klaster Perlindungan Sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran Rp20 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang.
Baca juga: Direksi Kartu Prakerja digaji hingga Rp77,5 juta/bulan, Wakil Ketua MPR: Tak sejalan reformasi birokrasi
Baca juga: Catat, Program Kartu Prakerja gelombang IV dibuka akhir Juli