Temanggung (ANTARA) - Bupati Temanggung M. Al Khadziq menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sampai dengan kuartal II 2020 menyentuh angka minus 2,06 persen dari target semula 5,3 persen.
"Terjadinya pandemi COVID-19 yang belum dapat kita kendalikan dan berdampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan ini belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir," kata Khadziq di Temanggung, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Musrenbang Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto, Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo, Sekda Kabupaten Temanggung Hary Agung Prabowo, dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Jateng.
Khadziq menuturkan pada prinsipnya perubahan RPJMD ini adalah bahwa RPJMD Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan asumsi-asumsi kondisi normal semua, karena tahun 2019 belum ada COVID-19.
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Jateng triwulan III 2020 minus 3,93 persen
Baca juga: BPS Jateng: 377 ribu orang menganggur akibat COVID-19
"RPJMD kita yang disahkan tahun 2019 disusun dengan pertimbangan kondisi ekonomi normal, pertumbuhan ekonomi nasional normal, dan angka inflasi normal. Tetapi di tengah jalan ada pandemi COVID-19 yang berakibat banyak sekali dampaknya di sektor ekonomi, inflasi jadi tinggi sekali, pertumbuhan ekonomi menjadi minus dan sebagainya," katanya.
Menurut dia kalau masih dengan RPJMD lama maka target-targetnya pasti tidak akan berhasil. Di RPJMD itu ada target angka kemiskinan harus turun menjadi sekian persen, dengan adanya COVID-19 terjadi proses pemiskinan yang luar biasa, angkanya jadi tinggi sekali sehingga kalau RPJMD tidak diubah maka nanti tidak bisa sesuai dengan kondisi lapangan maka perlu dilakukan perubahan di RPJMD.
Selain perubahan akibat COIVID-19, katanya juga ada perubahan nomenklatur dari Permendagri nomor 90 tahun 2020 maka harus dilakukan penyesuaian di RPJMD.
"Kita berharap COVID-19 segera berakhir agar aktivitas ekonomi bisa kembali normal seperti biasa," katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Ripto Susilo menyampaikan dalam kondisi pandemi COVID-19, hari ini peserta Musrenbang Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 semestinya kurang lebih 186 unsur, namun demikian dikerucutkan menjadi 97 unsur.
"Dari 97 unsur itu pun kita bagi menjadi dua bagian, yang 27 orang datang langsung di Bappeda Temanggung dan yang lain mengikuti secara virtual. Hal ini kita lakukan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan mengurangi kerumunan dengan tetap memakai masker, dan jaga jarak," katanya.
Ia mengatakan penyelenggaraan Musrenbang Rencana Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dimaksudkan sebagai forum untuk menampung aspirasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dalam sisa waktu 2021-2023 sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan 2018-2023.
Baca juga: BPS: 1,21 juta penduduk Jateng menganggur
"Terjadinya pandemi COVID-19 yang belum dapat kita kendalikan dan berdampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan ini belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir," kata Khadziq di Temanggung, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Musrenbang Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto, Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo, Sekda Kabupaten Temanggung Hary Agung Prabowo, dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Jateng.
Khadziq menuturkan pada prinsipnya perubahan RPJMD ini adalah bahwa RPJMD Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan asumsi-asumsi kondisi normal semua, karena tahun 2019 belum ada COVID-19.
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Jateng triwulan III 2020 minus 3,93 persen
Baca juga: BPS Jateng: 377 ribu orang menganggur akibat COVID-19
"RPJMD kita yang disahkan tahun 2019 disusun dengan pertimbangan kondisi ekonomi normal, pertumbuhan ekonomi nasional normal, dan angka inflasi normal. Tetapi di tengah jalan ada pandemi COVID-19 yang berakibat banyak sekali dampaknya di sektor ekonomi, inflasi jadi tinggi sekali, pertumbuhan ekonomi menjadi minus dan sebagainya," katanya.
Menurut dia kalau masih dengan RPJMD lama maka target-targetnya pasti tidak akan berhasil. Di RPJMD itu ada target angka kemiskinan harus turun menjadi sekian persen, dengan adanya COVID-19 terjadi proses pemiskinan yang luar biasa, angkanya jadi tinggi sekali sehingga kalau RPJMD tidak diubah maka nanti tidak bisa sesuai dengan kondisi lapangan maka perlu dilakukan perubahan di RPJMD.
Selain perubahan akibat COIVID-19, katanya juga ada perubahan nomenklatur dari Permendagri nomor 90 tahun 2020 maka harus dilakukan penyesuaian di RPJMD.
"Kita berharap COVID-19 segera berakhir agar aktivitas ekonomi bisa kembali normal seperti biasa," katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Ripto Susilo menyampaikan dalam kondisi pandemi COVID-19, hari ini peserta Musrenbang Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 semestinya kurang lebih 186 unsur, namun demikian dikerucutkan menjadi 97 unsur.
"Dari 97 unsur itu pun kita bagi menjadi dua bagian, yang 27 orang datang langsung di Bappeda Temanggung dan yang lain mengikuti secara virtual. Hal ini kita lakukan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan mengurangi kerumunan dengan tetap memakai masker, dan jaga jarak," katanya.
Ia mengatakan penyelenggaraan Musrenbang Rencana Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dimaksudkan sebagai forum untuk menampung aspirasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dalam sisa waktu 2021-2023 sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan 2018-2023.
Baca juga: BPS: 1,21 juta penduduk Jateng menganggur