Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pemupukan selama musim tanam pertama (MT I) tahun ini, menyusul adanya tambahan alokasi dari pemerintah.
"Total tambahannya sebanyak 4822 ton, meliputi pupuk jenis ZA, urea, dan SP 36," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Catur Sulistiyanto melalui anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Abdullah Muttaqin di Kudus, Sabtu.
Adapun perinciannya, untuk penambahan pupuk urea sebanyak 3.400 ton menjadi 11.000 ton, SP36 sebanyak 262 ton menjadi 1.075 ton, dan pupuk ZA sebanyak 1.160 ton menjadi 3.725 ton, sedangkan pupuk NPK dan organik tidak ada penambahan.
Alokasi yang diterima saat ini, kata dia, belum sesuai dengan pengajuan awal dengan menyesuaikan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) elektronik.
Meskipun demikian, ketika kebutuhan pupuk petani sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, lanjut dia, alokasi yang diterima cukup.
Dalam rangka memastikan alokasi yang tersedia cukup, Dinas Pertanian dan Pangan Kudus rutin berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan realokasi kebutuhan pupuk di masing-masing kecamatan.
"Ketika ada wilayah yang kebutuhan pupuknya lebih rendah daripada alokasi, akan didistribusikan ke daerah yang masih membutuhkan tambahan alokasi. Sembilan kecamatan kami evaluasi semua," ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut dia, permintaan pupuk bersubsidi memang belum banyak karena jumlah petani yang mulai tanam belum menyeluruh.
Dengan curah hujan yang mulai meningkat, dia memprediksi akan ada lahan yang belum bisa ditanami, terutama di daerah rawan genangan banjir.
Kalaupun alokasi pupuk bersubsidi masih kurang, disiapkan sejumlah langkah alternatif, termasuk yang paling akhir menyarankan petani membeli pupuk nonsubsidi karena sudah tersedia di setiap kios pupuk lengkap (KPL).
Bagi petani yang kebutuhan pupuknya belum tercatat di RDKK elektronik, dipersilakan membeli pupuk nonsubsidi karena semua toko penyalur pupuk atau kios pupuk lengkap (KPL) di Kabupaten Kudus sudah menyediakan pupuk nonsubsidi.
Petani di daerah ini juga diminta untuk mengurus kartu tani, menyusul mulai diberlakukannya pembelian pupuk dengan kartu tani.
"Total tambahannya sebanyak 4822 ton, meliputi pupuk jenis ZA, urea, dan SP 36," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Catur Sulistiyanto melalui anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Abdullah Muttaqin di Kudus, Sabtu.
Adapun perinciannya, untuk penambahan pupuk urea sebanyak 3.400 ton menjadi 11.000 ton, SP36 sebanyak 262 ton menjadi 1.075 ton, dan pupuk ZA sebanyak 1.160 ton menjadi 3.725 ton, sedangkan pupuk NPK dan organik tidak ada penambahan.
Alokasi yang diterima saat ini, kata dia, belum sesuai dengan pengajuan awal dengan menyesuaikan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) elektronik.
Meskipun demikian, ketika kebutuhan pupuk petani sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, lanjut dia, alokasi yang diterima cukup.
Dalam rangka memastikan alokasi yang tersedia cukup, Dinas Pertanian dan Pangan Kudus rutin berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan realokasi kebutuhan pupuk di masing-masing kecamatan.
"Ketika ada wilayah yang kebutuhan pupuknya lebih rendah daripada alokasi, akan didistribusikan ke daerah yang masih membutuhkan tambahan alokasi. Sembilan kecamatan kami evaluasi semua," ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut dia, permintaan pupuk bersubsidi memang belum banyak karena jumlah petani yang mulai tanam belum menyeluruh.
Dengan curah hujan yang mulai meningkat, dia memprediksi akan ada lahan yang belum bisa ditanami, terutama di daerah rawan genangan banjir.
Kalaupun alokasi pupuk bersubsidi masih kurang, disiapkan sejumlah langkah alternatif, termasuk yang paling akhir menyarankan petani membeli pupuk nonsubsidi karena sudah tersedia di setiap kios pupuk lengkap (KPL).
Bagi petani yang kebutuhan pupuknya belum tercatat di RDKK elektronik, dipersilakan membeli pupuk nonsubsidi karena semua toko penyalur pupuk atau kios pupuk lengkap (KPL) di Kabupaten Kudus sudah menyediakan pupuk nonsubsidi.
Petani di daerah ini juga diminta untuk mengurus kartu tani, menyusul mulai diberlakukannya pembelian pupuk dengan kartu tani.