Jakarta (ANTARA) - Pakar psikologi politik Prof Dr Hamdi Muluk MSi mengharapkan seorang tokoh harusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah melakukan provokasi terhadap massa dengan menyebar hoaks.
"Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri tukang kompor ya repot, apalagi 'follower'-nya banyak, umatnya banyak,” ujar Hamdi Muluk di Jakarta, Jumat.
Apalagi, kata Hamdi, provokasi ini biasanya terkait dengan dua hal utama, yakni hoaks atau "fake news", kemudian dilanjutkan ke teori konspirasi.
Menurut dia, berita-berita bohong ini adalah yang paling sering, baru kemudian teori konspirasi, jika keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi.
Baca juga: Akademisi ajak bergotong royong bantu sesama warga, lawan COVID-19
Baca juga: Kominfo tidak akan blokir media sosial
Dia menuturkan bahwa masyarakat harusnya disadarkan, diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks, tidak cepat percaya teori-teori konspirasi.
Ia mengingatkan pentingnya mengecek dulu kebenaran dari berita-berita yang ada, karena dengan teknologi sekarang hal tersebut bisa dimuat dengan mudah.
"Bisa saja itu diedit sedikit-sedikit kemudian dimasukkan ke grup WA, ke sosmed. Covid sekarang juga gitu, anjuran pemerintah untuk pakai masker dan jaga jarak mereka malah bilang ’Covid itu tidak ada, konspirasi, akal-akalan China dan Yahudi biar kita wajib vaksin’, katanya. Kan seperti itu berita yang beredar," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu.
Untuk itu dirinya menyarankan agar informasi yang ada itu diimbangi untuk menangkal-nya.
Untuk itu, Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi UI ini menyarankan bahwa literasi digital penting untuk dilakukan dini, sejak dari TK.
Karena. katanya, media sosial ini sangat susah sekali dikontrol dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena sekarang medan pertempurannya adalah di internet, di media sosial.
"Kominfo, Badan Siber, BNPT, Polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangan-nya sekarang. Nah Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya," tutur dia.
Baca juga: Ketua MPR minta masyarakat tak percaya hoaks isi UU Cipta Kerja
Baca juga: UU Cipta Kerja, Ketua Banggar: Setop hoaks untuk provokasi buruh
"Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri tukang kompor ya repot, apalagi 'follower'-nya banyak, umatnya banyak,” ujar Hamdi Muluk di Jakarta, Jumat.
Apalagi, kata Hamdi, provokasi ini biasanya terkait dengan dua hal utama, yakni hoaks atau "fake news", kemudian dilanjutkan ke teori konspirasi.
Menurut dia, berita-berita bohong ini adalah yang paling sering, baru kemudian teori konspirasi, jika keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi.
Baca juga: Akademisi ajak bergotong royong bantu sesama warga, lawan COVID-19
Baca juga: Kominfo tidak akan blokir media sosial
Dia menuturkan bahwa masyarakat harusnya disadarkan, diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks, tidak cepat percaya teori-teori konspirasi.
Ia mengingatkan pentingnya mengecek dulu kebenaran dari berita-berita yang ada, karena dengan teknologi sekarang hal tersebut bisa dimuat dengan mudah.
"Bisa saja itu diedit sedikit-sedikit kemudian dimasukkan ke grup WA, ke sosmed. Covid sekarang juga gitu, anjuran pemerintah untuk pakai masker dan jaga jarak mereka malah bilang ’Covid itu tidak ada, konspirasi, akal-akalan China dan Yahudi biar kita wajib vaksin’, katanya. Kan seperti itu berita yang beredar," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu.
Untuk itu dirinya menyarankan agar informasi yang ada itu diimbangi untuk menangkal-nya.
Untuk itu, Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi UI ini menyarankan bahwa literasi digital penting untuk dilakukan dini, sejak dari TK.
Karena. katanya, media sosial ini sangat susah sekali dikontrol dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena sekarang medan pertempurannya adalah di internet, di media sosial.
"Kominfo, Badan Siber, BNPT, Polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangan-nya sekarang. Nah Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya," tutur dia.
Baca juga: Ketua MPR minta masyarakat tak percaya hoaks isi UU Cipta Kerja
Baca juga: UU Cipta Kerja, Ketua Banggar: Setop hoaks untuk provokasi buruh