BPOM diharapkan bina petani garam agar bisa pasok industri
Kamis, 17 September 2020 19:55 WIB
Wakil Bupati Pati Saiful Arifin saat menghadiri acara Advokasi Pengawasan Pangan Fortifikasi Tahun 2020 di Muria Ballroom Hotel Safin, Kamis (17/9/2020). ANTARA/HO-Humas Pemkab Pati
Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berharap agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mau membina para petani maupun pemilik usaha garam agar memiliki daya saing yang lebih baik sehingga bisa memasok kebutuhan garam industri.
"Sudah saatnya garam yang dihasilkan dari Kabupaten Pati ikut memasok kebutuhan industri, bukan lagi garam konsumsi. Untuk itulah, kami mohon bantuan BPOM untuk ikut membimbing para pelaku usaha di bidang garam di Pati agar garam yang dihasilkan sesuai standar industri," kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin saat acara Advokasi Pengawasan Pangan Fortifikasi Tahun 2020 di Muria Ballroom Hotel Safin, Kamis.
Kegiatan "Advokasi Pengawasan Pangan Fortifikasi" dihadiri Balai Besar POM Semarang beserta jajarannya, Kepala OPD terkait serta para pelaku industri kecil menengah.
Baca juga: Mahasiswa UNS ciptakan teknologi produksi garam kilat, hanya 1-2 jam
Ia mengungkapkan tujuan acara tersebut untuk membimbing dan mendampingi para pelaku industri kecil menengah agar menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Kegiatan ini, lanjut Wabup, juga diharapkan dapat memberikan kebaikan bersama antara produsen dan konsumen karena produk IKM harus memberikan kontribusi untuk masyarakat.
"Kami juga berharap produk-produk yang dihasilkan oleh IKM di Kabupaten Pati merupakan produk yang baik dan sehat," ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelaku IKM di Kabupaten Pati karena mereka telah menunjukkan hasil produksi yang maksimal yang ditunjukkan dengan keberhasilan Kabupaten Pati sebagai produsen garam lokal.
Menurut dia saat ini industri perusahaan lebih banyak menggunakan garam impor karena kandungan NaCl yang lebih memenuhi standar.
"Harapannya pemerintah dapat mengurangi sedikit saja standar NaCl agar garam lokal bisa masuk ke industri perusahaan," ujarnya.
Hal itu, imbuhnya, dapat ditindaklanjuti dengan bantuan pemerintah dalam pengelolaan produksi garam yang sesuai dengan standar perusahaan.
"Mungkin teman-teman di Kabupaten Pati bisa mengelola garam dengan standar NaCl 96 dan itu menjadi titik tengah supaya garam Pati bisa jalan dan tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat umum saja," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, garam telah menjadi salah satu kebutuhan pokok sehingga Pemerintah Kabupaten Pati mengajak IKM untuk berusaha dengan sebaik mungkin guna berdikari dengan produk-produk lokal.
Digelarnya acara ini, kata dia, bertujuan agar pra pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya, terus melakukan inovasi dan membuka pasar sebesar-besarnya.
"Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian Kabupaten Pati," ujarnya.
Baca juga: Kurangi saus, kecap, dan sambal guna kontrol asupan garam harian
"Sudah saatnya garam yang dihasilkan dari Kabupaten Pati ikut memasok kebutuhan industri, bukan lagi garam konsumsi. Untuk itulah, kami mohon bantuan BPOM untuk ikut membimbing para pelaku usaha di bidang garam di Pati agar garam yang dihasilkan sesuai standar industri," kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin saat acara Advokasi Pengawasan Pangan Fortifikasi Tahun 2020 di Muria Ballroom Hotel Safin, Kamis.
Kegiatan "Advokasi Pengawasan Pangan Fortifikasi" dihadiri Balai Besar POM Semarang beserta jajarannya, Kepala OPD terkait serta para pelaku industri kecil menengah.
Baca juga: Mahasiswa UNS ciptakan teknologi produksi garam kilat, hanya 1-2 jam
Ia mengungkapkan tujuan acara tersebut untuk membimbing dan mendampingi para pelaku industri kecil menengah agar menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Kegiatan ini, lanjut Wabup, juga diharapkan dapat memberikan kebaikan bersama antara produsen dan konsumen karena produk IKM harus memberikan kontribusi untuk masyarakat.
"Kami juga berharap produk-produk yang dihasilkan oleh IKM di Kabupaten Pati merupakan produk yang baik dan sehat," ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelaku IKM di Kabupaten Pati karena mereka telah menunjukkan hasil produksi yang maksimal yang ditunjukkan dengan keberhasilan Kabupaten Pati sebagai produsen garam lokal.
Menurut dia saat ini industri perusahaan lebih banyak menggunakan garam impor karena kandungan NaCl yang lebih memenuhi standar.
"Harapannya pemerintah dapat mengurangi sedikit saja standar NaCl agar garam lokal bisa masuk ke industri perusahaan," ujarnya.
Hal itu, imbuhnya, dapat ditindaklanjuti dengan bantuan pemerintah dalam pengelolaan produksi garam yang sesuai dengan standar perusahaan.
"Mungkin teman-teman di Kabupaten Pati bisa mengelola garam dengan standar NaCl 96 dan itu menjadi titik tengah supaya garam Pati bisa jalan dan tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat umum saja," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, garam telah menjadi salah satu kebutuhan pokok sehingga Pemerintah Kabupaten Pati mengajak IKM untuk berusaha dengan sebaik mungkin guna berdikari dengan produk-produk lokal.
Digelarnya acara ini, kata dia, bertujuan agar pra pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya, terus melakukan inovasi dan membuka pasar sebesar-besarnya.
"Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian Kabupaten Pati," ujarnya.
Baca juga: Kurangi saus, kecap, dan sambal guna kontrol asupan garam harian
Pewarta : Akhmad Nazaruddin
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Sejumlah rumah sakit di Temanggung belum penuhi standar penanggulangan kebakaran
04 February 2026 8:31 WIB
Operasi Zebra Candi diharapkan mampu turunkan jumlah kecelakaan dan tingkatkan disiplin lalu lintas
17 November 2025 12:27 WIB
Kampung Singkong Salatiga diharapkan jadi salah satu destinasi wisata unggulan
08 November 2025 6:32 WIB
Alumni Yayasan Binterbusih diharapkan terus berkontribusi untuk pengembangan Papua
23 August 2025 18:46 WIB
Terpopuler - Makro
Lihat Juga
Wagub : Pertumbuhan ekonomi Jateng tekan pengangguran dan angka kemiskinan
08 February 2026 5:51 WIB
HNSI Jatim ingatkan pengembangan energi pesisir harus cegah de-nelayanisasi
22 January 2026 3:13 WIB